Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menunjukkan performa baik dalam kinerja keuangan.
"MA menunjukkan performa yang baik dengan realisasi belanja mencapai Rp12,89 triliun (98,12 persen) dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp13,14 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga meningkat menjadi Rp113,6 miliar," kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyelenggarakan entry meeting dalam rangka memulai pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) MA, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Dalam kesempatan tersebut, dia menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip environment, social, and governance (ESG) dalam tata kelola keuangan negara untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Nyoman mengapresiasi atas komitmen Ketua MA Sunarto dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, yang tercermin dari capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 13 tahun berturut-turut (2012-2024).
"Capaian opini WTP ini harus dibarengi dengan komitmen untuk menumbuhkan kesadaran akan konsep berkelanjutan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam mengelola keuangan negara," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menyatakan penerapan prinsip ESG oleh lembaga negara merupakan fondasi untuk mewujudkan pembangunan jangka panjang yang beretika dan inklusif.
MA dinilai memiliki peran krusial dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16, yakni perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.
Beberapa langkah strategis MA yang diapresiasi BPK dalam mendukung keberlanjutan pembangunan antara lain digitalisasi proses perkara yang mendukung kemudahan akses terhadap keadilan dan penyelesaian perkara dengan adanya aplikasi e-Court dan e-Berpadu, serta akses keadilan inklusif berupa penyediaan kesempatan setara bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas melalui sidang keliling dan pos bantuan hukum.
Selain itu, BPK mencatat progres positif MA dalam menindaklanjuti 1.991 rekomendasi BPK (96,65 persen) hingga semester II 2025.
Nyoman berharap sinergi yang baik antara tim pemeriksa BPK dan jajaran MA dapat terus terjaga.
"Tim pemeriksa harus konsisten menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai dasar BPK, sementara dukungan responsif dalam penyediaan data dan informasi dari MA akan sangat memperlancar proses pemeriksaan yang berlangsung," ujarnya.
Baca juga: Ketika audit menjadi cermin
Baca juga: BPK berperan strategis dukung pembangunan nasional
