Indonesia harus punya laboratorium digital untuk kembangkan pasar karbon

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Riza Suarga mengingatkan Indonesia harus mempunyai laboratorium karbon digital apabila ingin serius mengembangkan pasar karbon.

"Kehadiran laboratorium karbon digital ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengukur, melaporkan, dan memverifikasi (MRV) emisi gas rumah kaca," kata Riza Suarga dalam keterangan tertulisnya, Kamis, terkait penyelenggaraan Konferensi Karbon Digital (Carbon Digital Conference/CDC) 2025 di Bandung, Jawa Barat pada 8-10 Desember 2025.

Selain itu, kata Riza, dengan adanya laboratorium ini akan membantu meningkatkan akurasi dan transparansi data emisi, sehingga Indonesia dapat lebih efektif dalam mengurangi emisi dan mencapai target pengurangan emisi yang telah ditetapkan.

“Laboratorium karbon digital juga akan membantu meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan iklim yang efektif, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam mengatasi perubahan iklim,” kata Riza usai penandatanganan Komitmen Bersama dengan Indonesia Carbon Trade Association oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada Carbon Digital Conference (CDC) 2025 di Aula Barat ITB, Kota Bandung.

Riza mengungkapkan, penandatanganan ini dilakukan sebagai landasan pengembangan inovasi karbon digital dan pasar karbon di tingkat kota.  Menurut dia, dengan adanya Laboratorium Karbon Digital, Indonesia dapat meningkatkan akurasi data emisi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan iklim dan meningkatkan kerja sama internasional dalam mengatasi perubahan iklim.

“Hal ini akan membantu Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi dan meningkatkan kemampuan dalam mengatasi perubahan iklim,” jelas Riza.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan, Bandung siap untuk menjadi pilot project dalam pembuatan laboratorium karbon digital pertama di Indonesia.

“Ini adalah kesempatan emas bagi Kota Bandung untuk membuka diri sebagai living lab bagi para pelaku industri karbon digital. Bandung dapat dimanfaatkan sebagai ruang prototyping teknologi. Jika prototipe berhasil, kami tinggal memperbesar kapasitasnya agar Bandung dikenal sebagai kota lahirnya Carbon Digital Economy,” kata Farhan.

‎Menurut dia, Bandung memiliki urgensi untuk segera mengembangkan skema ekonomi karbon, terutama karena tantangan besar terkait ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Kota dengan densitas penduduk tinggi ini menghadapi keterbatasan lahan yang membuat target 30 persen RTH sebagaimana amanat undang-undang menjadi sulit tercapai.

Farhan juga menyebut adanya potensi pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas sekitar 600–700 hektare yang dapat dikembangkan sebagai modal lingkungan (natural capital). Area ini dinilai dapat berkontribusi besar terhadap skema ekonomi karbon di masa mendatang.

Farhan mengatakan, Carbon Digital Conference 2025 menandai perubahan penting dalam arah pembangunan Kota Bandung. Dari pendekatan konservatif lingkungan menjadi model ekonomi hijau berbasis teknologi digital, insentif karbon, dan kolaborasi global.