Jakarta (ANTARA) - Hasil survei Lembaga Intelligence and National Security Studies (INSS) menunjukkan 72,5 persen masyarakat Indonesia merasa puas pada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Riset dan Pengembangan INSS Ahmad Rijal di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa selain tingkat kepuasan yang tinggi, 74,7 persen publik juga meyakini kepemimpinan nasional saat ini mampu membawa Indonesia menuju kemajuan.
Menurutnya, hal ini mencerminkan dukungan publik yang kuat terhadap arah kebijakan dan visi pembangunan nasional.
"Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa publik merasakan arah kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi indikator positif terhadap stabilitas politik dan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional," kata Rijal dalam keterangannya.
Baca juga: Komisi XII DPR RI: Satu tahun pemerintahan Prabowo bukti berpihak pada rakyat
Dalam survei tersebut, INSS memberikan saran untuk perbaikan legitimasi politik. Sebanyak 41,6 persen responden yang menilai pemerintah sungguh mempertimbangkan kepentingan rakyat, menunjukkan perlunya penguatan komunikasi politik dan pendekatan yang lebih inklusif terhadap masyarakat.
Dalam bidang ekonomi, publik menilai situasi nasional masih penuh tantangan. Hanya 30,5 persen responden melihat tanda-tanda perbaikan ekonomi, sementara 46,3 persen percaya pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja.
Isu yang paling dirasakan publik saat ini, antara lain isu korupsi (29,7 persen), terbatasnya lapangan kerja (29,5 persen), dan harga kebutuhan pokok (14 persen).
Menurut INSS, daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja menjadi faktor kunci penguatan legitimasi pemerintahan. Kebijakan ekonomi yang menyentuh sektor produktif masyarakat perlu diperkuat untuk menjaga optimisme publik terhadap pemerintah.
Pada sektor hukum, 71 persen responden menilai masih diperlukan pembenahan signifikan, terutama dalam mengatasi korupsi aparat (51,5 persen) dan intervensi politik (21,2 persen).
Baca juga: Perhatian Presiden terhadap pendidikan dalam satu tahun sangat nyata
Meski demikian, publik masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap lembaga penegak hukum, dengan KPK menjadi institusi paling dipercaya (42,1 persen).
"Reformasi hukum bukan hanya tuntutan moral, tetapi peluang strategis untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap negara," ujarnya
Sejumlah program pemerintah mendapatkan dukungan publik yang tinggi, di antaranya Koperasi Desa (80,8 persen), pembangunan IKN (68,7 persen), Danantara (67,2 persen), dan program MBG (Maju Bersama Gibran) disetujui 54 persen responden untuk dilanjutkan.
INSS menilai masyarakat lebih cepat menerima program ekonomi produktif yang manfaatnya langsung dirasakan, tetapi tetap terbuka terhadap kebijakan makro apabila komunikasinya dilakukan dengan efektif.
Persepsi publik terhadap pertahanan dan keamanan nasional juga tergolong positif. Sebanyak 62,2 persen responden menilai kondisi pertahanan nasional baik dan 63 persen merasa aman di lingkungan tempat tinggalnya.
Tingkat kepercayaan tertinggi diberikan kepada TNI (68,7 persen). Selain itu, 80 persen masyarakat optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjaga kedaulatan negara dan stabilitas nasional.
Baca juga: Wajah baru TNI satu tahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo
Dalam kategori top of mind elektabilitas tokoh nasional, Prabowo Subianto masih unggul dengan 27,9 persen, diikuti Anies Baswedan (18,4 persen), Dedi Mulyadi (9,6 persen) Agus Harimurti Yudhoyono (4,5 persen). Sementara 24,9 persen responden belum menentukan pilihan, menandakan ruang kompetisi politik masih terbuka.
Secara umum, hasil survei INSS memperlihatkan tingginya optimisme publik terhadap arah kepemimpinan nasional dan pembangunan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, meski masih ada catatan kritis di bidang hukum dan ekonomi.
"Publik kini semakin rasional dan kritis. Mereka menghargai kinerja yang nyata, namun juga menuntut keadilan, transparansi, dan akuntabilitas," kata Rijal.
Wakil Direktur INSS Yusup Rahman Hakim menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan ke depan tidak hanya ditopang oleh popularitas figur, tetapi juga kinerja institusi negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
"Jika reformasi hukum dan ekonomi dijalankan secara konsisten, legitimasi publik akan semakin kuat, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara akan tumbuh lebih kokoh," tuturnya.
Survei dilakukan pada 19 September hingga 5 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error plus minus 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
