Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, membangun instalasi pengolahan air lindi di TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, sebagai langkah awal menyiapkan fasilitas penunjang menuju Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagaimana program yang dicanangkan pemerintah pusat.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memastikan pemerintah daerah serius menyiapkan fasilitas penunjang yang mendukung Program PSEL dan pembangunan pengolahan ini sekaligus merespons hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap sistem pengelolaan sampah di TPA Burangkeng.
"Pada dasarnya kami tengah melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan persoalan sampah di wilayah ini. Kemarin pun saya datang langsung ke Jakarta menghadiri pertemuan membahas rencana Program PSEL yang Insya Allah juga akan dibangun di Bekasi. Dan kita diminta menyiapkan fasilitas penunjang. Intinya saya sendiri sangat serius membereskan persoalan ini," katanya di Cikarang, Selasa.
Buruknya sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi menjadi sorotan pemerintah pusat. Sampah hanya ditumpuk tanpa diolah lebih lanjut. Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq bahkan mengancam akan menutup TPA Burangkeng secara permanen jika tak kunjung dibenahi.
Bukan sebatas tidak layak, TPA Burangkeng dinilai telah mencemari lingkungan sekitar. Salah satu penyebab yakni air lindi yang bersumber dari tumpukan sampah turut mencemari lingkungan sekitar bahkan mengkontaminasi air tanah warga.
Air lindi merupakan cairan berbahaya yang terbentuk ketika air hujan meresap ke dalam tumpukan sampah sehingga melarutkan dan membawa berbagai materi organik dan anorganik, termasuk logam berat. Air lindi turut membawa bahan kimia beracun yang dapat mencemari lingkungan.
"Maka sesuai dengan arahan dari Menteri LH sendiri soal air lindi, kami tindaklanjuti dengan pembangunan sistem pengelolaannya. Karena sudah dikeluhkan juga oleh masyarakat di sekitar," ucapnya.
Ade mengaku pembangunan sistem pengolahan air lindi merupakan bagian dari sinergi Pemkab Bekasi dengan pemerintah pusat. Pembangunan ini dapat menunjang rencana PSEL yang sesuai rencana bakal dibangun di 10 daerah, salah satunya di Kabupaten Bekasi.
"Maka ini upaya kita bersinergi karena manfaatnya tentu untuk masyarakat Kabupaten Bekasi juga. Kalau kita tidak ikut serta ini rugi, karena ini didanai oleh pusat. Artinya, sampah yang ada di Kabupaten Bekasi kalau ini sudah berjalan, Insya Allah 80 persen bakal diubah menjadi energi, yaitu energi listrik," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro mengatakan pembangunan sistem pengolahan air lindi telah dilaksanakan sejak September lalu dengan progres terkini mencapai lebih dari 40 persen.
"Sesuai kontrak, instalasi pengolahan air lindi ini selesai di awal Desember nanti. Waktu kerja 90 hari. Pengolahan ini dibangun untuk menunjang pembangunan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi," katanya.
Sistem ini bekerja dengan cara menampung seluruh air lindi yang bersumber dari tumpukan sampah. Selanjutnya air lindi diolah untuk menghilangkan kadar cemaran sebelum dialirkan ke sungai. Pengolahan ini menjadi penting karena sebelumnya air lindi langsung mengalir dan mencemari sungai.
"Memang ini menyikapi arahan dari KLH terkait pencemaran yang ditimbulkan. Sebagai salah satu tindak lanjut, salah satunya membangun pengolahan air lindi. Ini juga sebagai dukungan atas rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi listrik," katanya.
Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Bekasi Ida Farida menyatakan secara umum lokasi ini mendapat lampu hijau karena memiliki keunggulan salah satunya untuk mobilisasi armada. Pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk mendukung pembangunan PSEL di antaranya lahan seluas lima hektare.
Dia menyatakan rencana pembangunan PSEL ini terus berjalan dan tim verifikasi juga telah meninjau langsung lokasi program ini di area TPA Burangkeng akhir pekan lalu.
Tim verifikasi itu merupakan gabungan dari perwakilan KLH, Kemenko Bidang Pangan, Kemendagri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
