Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Kesehatan setempat terus memperkuat sistem kewaspadaan dini melalui implementasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dalam melakukan kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB).
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Anhar Ihwan, menyampaikan, ancaman penyakit berpotensi KLB di Kalimantan Selatan masih cukup besar, dengan 8.479 sinyal peringatan dini dan 26 kejadian KLB hingga minggu epidemiologi ke-37 tahun 2025.
"Namun, pelaksanaan SKDR menunjukkan peningkatan signifikan dengan ketepatan pelaporan mencapai 98,95 persen dan respons alert di bawah 24 jam sebesar 96,36 persen. Ini membuktikan kerja keras dan kolaborasi seluruh pejuang SKDR di wilayah kami,” katanya di Banjarbaru, Rabu.
Selain itu, Kalsel juga menerima apresiasi dari Kementerian Kesehatan sebagai provinsi terbaik dalam pelaksanaan SKDR regional Kalimantan pada 2024.
Baca juga: Penderita campak meninggal di Pamekasan bertambah jadi 7 orang
Upaya pengendalian telah dilakukan secara cepat melalui tatalaksana kasus, pengendalian faktor risiko, imunisasi respons outbreak, dan komunikasi risiko.
Dinas Kesehatan Kalsel menegaskan akan terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan SKDR melalui bimbingan teknis, supervisi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen dan analisis data penyakit.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Sumarjaya, menekankan pentingnya penguatan sistem surveilans sebagai fondasi ketahanan kesehatan nasional.
“Pandemi COVID-19 telah menjadi pelajaran berharga bahwa kita harus selalu siap dengan sistem surveilans yang kuat, cepat, dan adaptif. Data yang dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis dengan baik akan menjadi kunci dalam mendeteksi dini potensi wabah serta mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang cepat,” ujarnya.
Baca juga: Cakupan imunisasi campak di Sumenep 91,3 persen
Dikatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan advokasi manajemen analisa data untuk wilayah Indonesia Timur dan Tengah yang sebelumnya dilaksanakan di Makassar pada 31 Oktober hingga 1 November 2024.
Fokus utama workshop adalah meningkatkan keterampilan teknis petugas dalam mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data SKDR sebagai dasar pengambilan kebijakan kesehatan.
Kegiatan ini juga bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan bagian dari strategi jangka panjang penguatan sistem kesehatan nasional melalui peningkatan kompetensi SDM di lini terdepan.
“Kegiatan workshop ini diharapkan mampu mendorong implementasi surveilans berbasis bukti yang andal, serta memperkuat jejaring informasi antar lintas sektor. Kita ingin memastikan bahwa seluruh petugas di daerah mampu memanfaatkan data untuk menyusun strategi pencegahan dan pengendalian penyakit secara lebih efektif,” tambahnya.
Baca juga: KLB Campak di Semper Barat telah berakhir
Sebagai bagian dari transformasi digital dalam bidang surveilans, Kementerian Kesehatan bersama Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) juga memperkenalkan Web Panduan Surveilans yang menyediakan pedoman, panduan teknis, dan alat bantu kerja yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun.
Inovasi ini diharapkan mempermudah petugas dalam menjalankan tugas, baik di dalam gedung maupun di lapangan saat terjadi KLB.
Workshop ini melibatkan berbagai narasumber ahli dan fasilitator berpengalaman yang akan membimbing peserta melalui sesi teori dan praktik langsung.
Peserta terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota serta UPT Kekarantinaan Kesehatan di wilayah Kalimantan Selatan.
Dengan semangat kolaborasi dan penguatan kapasitas daerah, kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem deteksi dini penyakit menular di Indonesia, menuju ketahanan kesehatan yang lebih tangguh.
