Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menekankan urgensi kebijakan berkeadilan soal bahan bakar minyak (BBM) antara stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik negara dan milik swasta.
“Pertamina memang mendominasi dengan ribuan SPBU dan Pertashop, sementara swasta hanya sekitar lima persen. Namun, keberadaan SPBU swasta juga menyerap tenaga kerja dan melayani masyarakat maka setiap kebijakan harus memperhatikan keberlanjutan pelaku usaha dan pekerjanya,” kata Putri dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Dia mengaku mendukung setiap kebijakan energi yang memperkuat ketahanan nasional. Namun begitu, ia mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang transparan.
“Rakyat butuh kepastian, bukan kegaduhan. Mitigasi dan sosialisasi yang tepat akan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada,” ucapnya.
Lebih lanjut Putri menegaskan pentingnya langkah antisipatif pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencegah potensi kelangkaan BBM di berbagai SPBU.
Menurut dia, stabilitas distribusi energi merupakan salah satu kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah.
