Tantangan baru mewujudkan perdamaian di Gaza

Jakarta (ANTARA) - Serangan Israel ke sebuah gedung di Doha, Qatar, pada 9 September 2025 yang menewaskan lima anggota Hamas dan seorang petugas keamanan lokal bukan sekadar peristiwa militer biasa.

Respons Qatar yang diawali dengan kecaman Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan pernyataan tegas Perdana Menteri Mohammed bin Abdulrahman memperlihatkan bahwa negara kecil dengan peran besar sebagai mediator ini tidak ingin dilemahkan begitu saja.

Perlu ditekankan ada dua sisi mengapa serangan Israel dilakukan di Doha. Pertama, target langsung Israel adalah pejabat senior Hamas yang tengah membahas proposal perdamaian Gaza yang diinisiasi Amerika Serikat.

Kedua, sejak 2012 Doha menjadi markas politik Hamas dan kini menjadi pusat perundingan gencatan senjata, sehingga serangan di sana sarat dengan pesan strategis.

Dampak psikologis serangan ini lebih luas dari sekadar korban jiwa, karena ia mengguncang kepercayaan diplomatik yang sudah susah payah dibangun bertahun-tahun.

Amerika Serikat pun bereaksi keras. Donald Trump, yang saat ini kembali berperan di Washington, dikabarkan marah atas langkah Israel. Bagi AS, kehadiran Hamas di Doha justru lebih mudah dipantau karena di sana berdiri pangkalan militer terbesar AS di kawasan.

Pertanyaan besar pun muncul terkait apakah serangan ini memicu eskalasi perang regional?

Ada setidaknya tiga alasan mengapa situasi ini rawan eskalasi. Pertama, serangan ke Qatar yang menjadi tuan rumah pangkalan militer terbesar AS di kawasan adalah langkah dramatis yang merusak kredibilitas Doha sebagai mediator.

Kedua, Iran dan sekutunya bisa saja menjadikan serangan ini sebagai pemicu untuk mengaktifkan proksi mereka seperti Hizbullah, Houthi, dan milisi Irak guna melancarkan serangan baru terhadap Israel.

Ketiga, dampak langsung dari eskalasi regional adalah melonjaknya harga minyak dan terganggunya rantai pasokan global, yang berarti krisis ini bukan hanya masalah Timur Tengah melainkan masalah dunia.

Di tengah situasi penuh risiko ini, solusi diplomatik menjadi kebutuhan mendesak. Ada beberapa formula untuk mencegah eskalasi lebih jauh.

Pertama, penguatan peran cepat pihak netral seperti negara-negara Eropa, Amerika, dan PBB melalui jalur diplomasi yang mempertegas Qatar tetap sebagai mediator utama. Peran ini unik karena Qatar memiliki akses komunikasi dengan Hamas yang tidak dimiliki negara lain.

Kedua, perlunya dialog langsung antara Israel dan Qatar untuk mengurangi ketegangan, sesuatu yang sulit tetapi tidak mustahil jika didorong komunitas internasional.

Ketiga, pengekangan diri mutlak diperlukan baik oleh Israel maupun Qatar agar konflik tidak meluas menjadi perang antarnegara.

Keempat, percepatan bantuan kemanusiaan ke Gaza akan membantu meredakan ketegangan karena menunjukkan adanya niat baik internasional. Ketika rakyat sipil mendapatkan akses kebutuhan dasar, suasana negosiasi bisa sedikit lebih sejuk.

Kelima, PBB harus mengambil langkah tegas melalui resolusi yang mengutuk serangan tersebut dan mendesak gencatan senjata permanen serta solusi jangka panjang.

*) Penulis adalah pengamat geopolitik dan Analis Madya Humas Kementerian Pertahanan.