LPKM ingatkan potensi krisis jika transisi energi tak terkelola baik

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengembangan Ketahanan Masyarakat (LPKM) mengingatkan potensi krisis yang dapat muncul apabila transisi energi menuju Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 tidak ditata dan dikelola dengan baik. 

Risiko tersebut meliputi krisis pasokan, gejolak harga, hingga ancaman terhadap stabilitas nasional.

Peringatan itu disampaikan dalam Seminar Nasional bertema “Transisi RUPTL 2034: Energy Risk, Crisis & Security Management” yang berlangsung di Jakarta pada 9–10 September 2025.

Ketua LPKM Heru Cokro dalam keterangannya, Kamis, menjelaskan, keberhasilan transisi energi tidak hanya bergantung pada pengelolaan energi baru dan terbarukan, tetapi juga pada manajemen risiko nasional yang terintegrasi.

“Jika kita gagal mengantisipasi risiko, maka transisi energi justru bisa memicu krisis dan mengguncang ketahanan energi. Yang dibutuhkan adalah strategi manajemen risiko yang terintegrasi serta penguatan ketahanan dan keamanan energi agar Indonesia tetap aman dan kompetitif,” kata Heru.

Ia menegaskan, seminar ini diselenggarakan berdasarkan kajian awal LPKM yang menemukan banyak aspek risiko yang harus diantisipasi agar transisi energi tidak berdampak negatif pada ketahanan nasional.

Sekretaris Umum LPKM sekaligus Ketua Panitia Seminar, Revli, menambahkan bahwa acara ini dibuka dan ditutup oleh Pembina LPKM Mayjen TNI (Purn) Adi Sudaryanto. Seminar juga menghadirkan sejumlah pakar lintas sektor, di antaranya Ir Johnson Achmad Padju ST MT dari SKK Migas, Prof Dr Ir Dadan Umar Daihani dari Lemhannas RI, dan peneliti FEB UI M. Herman Sulistiyo, PhD.

Menurut Revli, para narasumber memaparkan dimensi krisis energi dari berbagai perspektif, termasuk lanskap risiko global yang berpotensi memengaruhi Indonesia.

“Kesimpulan seminar ini menegaskan bahwa isu ketahanan energi bukan hanya soal teknis, tetapi juga terkait dengan perencanaan pengelolaan risiko yang komprehensif,” ujar Revli.

Ia menambahkan, hasil seminar diharapkan dapat menjadi masukan awal bagi para pemangku kepentingan untuk memastikan transisi RUPTL 2025–2034 berjalan aman, adil, dan berkelanjutan.