Jakarta (ANTARA) - "Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita," begitulah ucap Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat.
Tidak heran jika pertahanan menjadi salah satu tema yang difokuskan Prabowo dalam pidatonya itu. Bukan hanya karena latar belakangnya dari lingkungan militer, tetapi juga karena saat ini dunia dalam keadaan genting.
Perang yang terjadi Timur Tengah, Eropa dan Asia Tenggara membuat Indonesia harus ambil ancang-ancang untuk memperkuat pertahanan negara agar tidak terusik dari efek pertempuran negara lain.
Tidak hanya ketahanan militer, ketahanan pangan juga jadi salah satu hal yang dipersiapkan. Hal itu dilakukan agar Indonesia tetap miliki kemandirian pangan jika nantinya kondisi perdagangan dunia carut marut karena efek perang.
Seluruh konsep penguatan pertahanan itu dirangkum Prabowo dan jajarannya menjadi "Pertahanan Semesta".
Konsep "Pertahanan Semesta" ala Prabowo Subianto ini meliputi tiga bagian yakni bidang pertahanan, bidang ketertiban dan keamanan dan bidang hukum.
Bidang pertahan menjadi salah satu yang menarik perhatian karena belakangan ini, tepatnya Minggu (10/8), TNI baru saja merombak sebagian besar struktur organisasi.
Peningkatan satuan terjadi di seluruh matra hingga penambahan komando daerah militer (Kodam) di wilayah. Semua itu dilakukan pemerintah demi menjaga kedaulatan negara.
Presiden Prabowo diketahui membentuk enam Komando Daerah Militer baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat.
Tidak hanya itu, korps pasukan khusus di setiap matra juga mengalami peningkatan derajat dalam organisasi. Hal tersebut membuat komandan yang memimpin Korps Kopassus TNI AD, Korps Marinir TNI AL dan Korps Kopasgat TNI AU menyandang bintang tiga dari yang sebelumnya bintang dua.
Peningkatan derajat korps ini sudah pasti diikuti oleh peningkatan kekuatan dari mulai penambahan alat utama sistem senjata (Alutsista), pasukan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kekuatan tempur.
Enam Kodam baru
Salah satu contoh hasil dari validasi organisasi yang telah dilakukan TNI yakni penambahan enam kodam baru. Berikut enam kodam yang baru saja disahkan.
1. Riau dan Kepri (KODAM XIX / TUANKU TAMBUSAI)
2. Padang & Jambi (KODAM XX/TUANKU IMAM BONJOL
3. Lampung dan Bengkulu (KODAM XXI / RADIN INTEN)
4. Kalimantan Tengah & Kalimantan Selatan (KODAM XXII / TAMBUN BUNGAI)
5. Sulawesi Tengah & Sulawesi Barat (KODAM XXIII / PALAKA WIRA
6. Merauke (KODAM XXIV / MANDALA TRIKORA).
Penempatan enam kodam baru ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan teritorial di setiap provinsi.
Tidak hanya soal pertahanan teritorial saja, penempatan kodam baru ini juga ditujukan untuk membantu batalyon teritorial pembangunan (BTP) yang bertugas membuka lahan pertanian dan membangun infrastruktur di daerah-daerah tertinggal.
Selain itu, penambahan kodam baru ini juga bagian dari target TNI untuk membangun Kodam baru di seluruh Indonesia.
Dengan hadirnya enam Kodam baru, hingga saat ini TNI AD sudah memiliki 21 Kodam yang tersebar di seluruh Indonesia. Pihak TNI AD sendiri memastikan operasional enam Kodam baru sudah berjalan sejak diresmikan pada Minggu (10/8) lalu.
Namun demikian, belum semua Kodam memiliki kantor atau markas yang layak. Sebagian besar markas masih dalam proses pembangunan dan dipastikan selesai akhir 2025.
Penambahan alutsista
Perawatan dan penambahan alutsista juga menjadi salah satu poin yang ada di dalam pengajuan anggaran "Pertahanan Semesta" 2026.
Pengadaan alutsista itu terjadi di seluruh matra TNI. TNI AU dan TNI AL menjadi matra yang paling sering disoroti publik karena kerap membeli alutsista baru.
Yang paling baru, TNI AL baru saja kedatangan KRI baru buatan perusahaan Fincantier, Italia. KRI tersebut diberi nama KRI Brawijaya dan direncanakan akan memperkuat pertahanan laut Indonesia di Koarmada I. Selain itu, TNI AL akan kedatangan kapal selam baru jenis Scorpene dari Naval Group, perusahaan asal Prancis.
Kementerian Pertahanan sendiri memastikan kontrak tersebut sudah efektif per tanggal 23 Juli 2025 lalu. Nantinya pengembangan Scorpene akan dilakukan oleh Naval, bekerja sama dengah PT PAL di Surabaya.
Di sisi udara, TNI AU juga tengah gencar mengembangkan pertahanan udara dengan menghadirkan beberapa pesawat jet tempur.
Beberapa waktu belakangan, Kementerian Pertahanan telah menandatangani pembelian 48 pesawat tempur buatan perusahaan KAAN dari Turki.
Belum lagi pesawat angkut Airbus A400 baru TNI AU yang baru saja selesai melaksanakan uji coba terbang dan akan dioperasikan dalam waktu dekat.
Selain itu, TNI AU juga akan kedatangan enam pesawat tempur Rafale buatan Prancis pada pertengahan 2026 nanti.
Untuk mempersiapkan operasional enam pesawat tersebut, TNI AU juga sudah mengirimkan beberapa penerbangnya untuk berlatih mengoperasikan Rafale di Prancis.
Terakhir ada program kerja sama pembuatan pesawat tempur Indonesia dan Korea Selatan yakni pengembangan pesawat KF-21 Boramae. Pada Jumat (27/6), pilot TNI AU bersama Angkatan Udara Korea Selatan telah melakukan uji coba terbang pesawat tempur tersebut. Namun demikian, belum dapat dipastikan kapan pesawat tersebut bisa sepenuhnya dioperasikan TNI AU.
Untuk mengakomodasi konsep pertahanan Semesta itu, pemerintah tentu harus merogoh kocek cukup dalam guna memenuhi kebutuhan satuan baru dan penambahan alutsista.
Dana yang dibutuhkan di sektor pertahanan untuk 2026 mencapai Rp 187 triliun. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor Pertahanan Semesta lain yakni ketertiban dan keamanan (Polri, BNN dan lain-lain) sebesar Rp 179,4 triliun dan sektor bidang hukum (kejaksaan, HAM, peradilan dan lain lain) sebesar Rp 60,4 triliun.
Walau nilai yang digelontorkan cukup besar, pemerintah tetap menganggap itu layak dilakukan demi mempertahankan kedaulatan negara. Seperti yang kerap disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: "Tidak ada harga yang lebih mahal dari kedaulatan".
Pengawasan
Pemerintah boleh saja berencana "ini" dan "itu" untuk kebaikan bangsa. Triliunan rupiah pun bisa saja dikucurkan demi berjalannya program strategis negara, salah satunya program Pertahanan Semesta.
Namun demikian, semua itu hanya boleh terjadi di bawah pengawasan ketat rakyat, melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan jajarannya akan selalu "pasang mata" untuk memantau efektivitas anggaran yang dipakai untuk biaya pertahanan.
Setiap rupiahnya, kata Dave, harus dipakai dengan efisien dan berguna untuk kepentingan rakyat
"Kami rutin melakukan kunjungan dan rapat baik dengan mitra-mitra TNI di daerah, ataupun di pusat untuk menyerap dan juga mengawasi penggunaan anggaran agar semua itu berjalan dengan baik, penyerapannya tepat, dan pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan," kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/6).
Dave sendiri memandang penguatan pertahanan merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah saat ini
Sebab saat ini ancaman terhadap pertahanan dan keamanan bangsa sangat beragam mulai dari yang kasat mata seperti serangan siber hingga serangan fisik berupa kekuatan tempur.
Kini, masyarakat tinggal menunggu seberapa efektif Pertahanan Semesta ini dapat benar benar bekerja mempertahankan kedaulatan negara.
Apakah tumpukan daftar pembelian alutsista dan perombakan organisasi TNI sudah menjadi langkah yang tepat ? Atau justru meleset dari tujuan utama?
Dengan eksekutif sebagai regulator yang mengeksekusi program dan legislatif sebagai mata yang mengawasi, diharapkan konsep Pertahanan Semesta dapat terselenggara dengan maksimal.
