Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melanjutkan penataan kawasan wisata Puncak dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui pengembangan konsep pembangunan yang lebih modern, tertib, dan berbasis kearifan lokal.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari penataan yang telah dimulai sejak 2024 melalui relokasi pedagang kaki lima (PKL) ke rest area Gunung Mas.
Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Kamis, menyebutkan, penataan dilakukan secara menyeluruh dari Gadog hingga perbatasan Cianjur dengan mengedepankan penataan tata ruang, perbaikan infrastruktur, pengelolaan sampah, serta penghijauan yang mendukung kawasan wisata strategis nasional tersebut.
Ia menjelaskan, penataan akan dilakukan dalam jangka panjang hingga tahun 2026, namun langkah konkret juga harus dimulai sejak sekarang.
“Kita tidak butuh banyak retorika. Penataan kawasan ini harus dilaksanakan dengan tindakan nyata. Hari ini kita bicara, besok langsung kerja,” tegasnya.
Bersama Kementerian PUPR, Pemkab Bogor akan membangun sejumlah fasilitas pendukung kawasan yang berorientasi pada kenyamanan pejalan kaki dan keindahan visual. Jalur pedestrian akan dibangun dengan akses ramah difabel, lengkap dengan jalur hijau, jalan setapak, manhole saluran, dan pembatas keamanan.
Penataan juga mencakup pembangunan taman-taman tematik di titik strategis. Di antaranya Taman Salse sebagai area istirahat pejalan kaki, Taman Pangumbara sebagai elemen visual kawasan, serta Taman Sabilulungan, Teras Walungan, dan Taman Naringgul yang mendukung aktivitas masyarakat dan wisatawan.
Di titik tertinggi kawasan, Puncak Pass, akan dibangun Pos Gabungan sebagai titik pandang lanskap kawasan.
“Sepanjang tahun ini, kita telah menyelesaikan perataan jalan dari perbatasan Kota Depok hingga Kota Bogor. Jalan-jalan provinsi seperti Pasar Citeureup dan Cibinong juga telah diperbaiki, termasuk jalan di Parung Panjang yang sempat terbengkalai kini sudah dianggarkan,” terang Rudy.
Ia menambahkan, penataan juga menyasar pencahayaan, penertiban tiang listrik yang menjorok ke jalan, hingga bangunan yang melanggar garis sempadan. Pemerintah tengah menyusun kajian teknis pembangunan empat titik sodetan jalan untuk mengurai kemacetan, yakni di Pasir Muncang, Pasir Angin, Masjid Nurul Huda, dan dari Pafesta ke Pasar Cisarua.
“Untuk memperlancar persimpangan ini, pemerintah akan membebaskan lahan pribadi yang terdampak, lalu membangun persimpangan tanpa menunggu pihak lain,” katanya.
Aksi serentak penataan dimulai pada 9 Juli 2025. Pemkab akan menyurati pemilik hotel, kafe, dan tempat usaha di sepanjang jalur utama agar menata dan membersihkan halaman masing-masing.
“Yang tidak bersedia, akan kita ambil alih melalui pemerintah,” ucap Rudy.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penghijauan dengan menanam tanaman kol di area kosong sepanjang 20 kilometer jalur utama. Hotel dan pelaku usaha wisata akan dilibatkan dalam penataan taman masing-masing. Penertiban reklame tak berizin juga dilakukan mulai pekan ini oleh Satpol PP dan BPKBP.
Rudy menyatakan bahwa persoalan macet, sampah, dan kekumuhan di kawasan Puncak tidak bisa lagi dianggap biasa.
“Saya harap kita semua sadar bahwa macet, sampah, dan kekumuhan di Puncak adalah tanggung jawab kita bersama. Kita sudah tahu masalahnya, maka mari kita benahi bersama,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan diturunkan langsung untuk memastikan percepatan eksekusi di lapangan.
“Kita tidak ingin terlalu banyak rencana tanpa eksekusi. Yang kita butuhkan hari ini adalah kerja konkret dan konsisten,” tutup Rudy.(KR-MFS)
