Kota Bogor (ANTARA) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk segera menyelesaikan permasalahan longsor di kawasan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, dalam rapat pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025, Jumat, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bogor, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perlu segera menjalankan skenario perbaikan yang telah dirumuskan.
"Kondisi Batutulis butuh penanganan cepat. Belanja tanah tidak bisa langsung dieksekusi karena butuh proses perencanaan. Karena itu kami minta PUPR segera menyiapkan skenario perbaikan," ujar Rusli.
Baca juga: Pemkot Bogor targetkan buka akses sementara kendaraan roda dua di Batutulis akhir Juli
Ia menilai jika proses pengadaan lahan untuk pembangunan akses baru menunggu terlalu lama, maka masyarakat akan semakin kesulitan mengakses wilayah tersebut. Hal ini, kata dia, dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, serta berpotensi mengisolasi sebagian wilayah Bogor Selatan.
Rusli menyebut salah satu skenario percepatan yang bisa dilakukan adalah pembangunan jembatan bailey, dengan dukungan anggaran sebesar Rp20 miliar berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan. Ia mendorong agar program ini dapat segera dijalankan pada tahun anggaran 2025.
"Kalau menunggu belanja lahan tahun depan, belum tentu bisa langsung jalan. Maka pembangunan jembatan bisa menjadi prioritas dulu, sementara proses pengadaan lahan dapat dilanjutkan untuk tahun 2026," katanya.
Baca juga: Pemkot Bogor bangun pengganti akses terputus di Batutulis
Pemerintah Kota Bogor juga diminta menyelesaikan kajian dan studi kelayakan pembangunan akses baru yang direncanakan terealisasi pada 2026 atau 2027 dengan estimasi anggaran sebesar Rp50 miliar. Proyek tersebut masih menunggu kepastian dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rusli menekankan bahwa penyusunan program dan anggaran harus berlandaskan kebutuhan riil masyarakat dan mengedepankan pendekatan bottom-up. Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar tidak hanya mengulang program-program rutin tahunan.
"Sudah terlalu lama masyarakat menderita. Kami DPRD Kota Bogor siap mendukung anggaran sepanjang itu untuk menyelesaikan masalah Batutulis," tegasnya.
Baca juga: Perbaikan jalan longsor Batutulis Bogor tunggu perbaikan turap selesai
Berdasarkan data Banggar DPRD Kota Bogor, saat ini APBD Kota Bogor mengalami defisit sebesar Rp260 miliar. Untuk itu, Rusli meminta organisasi perangkat daerah melakukan efisiensi dan menyusun program secara lebih terukur.
Di sisi lain, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor juga diminta meningkatkan kinerjanya guna memaksimalkan pendapatan daerah pada triwulan ketiga 2025, termasuk dari sektor retribusi parkir dan sektor lainnya.
"Kondisi anggaran memang sedang tidak baik, tapi kami ingin permasalahan di masyarakat tetap bisa diselesaikan," tutup Rusli.
