Surabaya (ANTARA) - Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) mendorong praktik perikanan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan protein bangsa Indonesia dengan makan ikan berkualitas terutama untuk generasi penerus.
Ketua AP2HI Janti Djuari di Surabaya, Kamis mengatakan targetnya memang untuk nelayan yang produknya saat ini sudah ada di pasar internasional.
"Jadi sekarang bagaimana kita membuat produksi mereka itu tetap stabil. Jadi tidak terjadi penurunan karena kompetisi dengan alat tangkap lainnya," katanya di sela gelar wicara Indonesia Fishieries Expo yang digelar di Surabaya.
Ia mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan menggandeng organisasi nirlaba internasional Marine Stewardship Council (MSC) untuk perikanan yang memenuhi standar keberlanjutan dalam penangkapan ikan.
"Dengan mengajak nelayan untuk menangkap ikan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, maka diharapkan akan semakin banyak pembeli dari luar negeri. Sehingga, nelayan bisa mendapatkan benefit yang lebih baik," katanya.
Ia mengatakan, para nelayan di Indonesia cenderung masih belum menggunakan sertifikasi dari MSC karena tidak punya kepentingan apa-apa dengan alat tangkap mereka yang sudah sustainable.
"Tentunya kita mengharapkan supaya mereka itu tetap bisa melaut. Masalahnya sekarang itu kan mereka kompetisi dengan alat tangkap lainnya. Jadi bagaimana kita membantu mereka supaya mereka diberikan satu area kerja yang lebih kondusif," katanya.
Ia mengatakan, kalau zaman dulu para nelayan bisa berproduksi kenapa sekarang tidak bisa.
"Inilah menjadi tantangan buat kita untuk menyelamatkan nelayan-nelayan tradisional," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Regional Director APAC Marine Stewardship Council Patrick Caleo mengatakan berbagai upaya dilakukan banyak pihak untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan ketahanan ekosistem laut termasuk dengan skema sertifikasi perikanan.
"Marine Stewardship Council (MSC) mendefinisikan perikanan berkelanjutan sebagai salah satu cara memproduksi ikan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat berlangsung terus menerus pada tingkat yang wajar dengan mempertimbangkan kesehatan ekologi, meminimalkan efek samping yang mengganggu keanekaragaman, struktur, dan fungsi ekosistem, serta dikelola dan dioperasikan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan lokal, nasional dan internasional untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan," katanya.
