BKD Jabar tengah rumuskan formula untuk skema WFA 2025 pada ASN guna efisiensi

Bandung (ANTARA) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat mengaku tengah merumuskan formula untuk skema bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) tahun 2025 pada aparatur sipil negara (ASN), guna mengimplementasikan efisiensi anggaran yang diamanatkan pemerintah saat ini.

Kepala BKD Jawa Barat Sumasna menjelaskan bahwa saat ini mereka tengah berkoordinasi dengan perangkat pemerintah provinsi lainnya di Jawa Barat, sehingga pengaturan kerja yang dinamis bisa diterapkan.

"Kalau sekarang mungkin kita akan rumuskan, apakah ada kebutuhan supaya bentuknya itu wajib mungkin. Ini belum kami bicarakan," kata Sumasna di Bandung, Rabu.

Sumasna mengatakan bahwa WFA untuk ASN yang kini demi efisiensi anggaran, sejatinya pernah diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar. Namun itu diterapkan pada ASN yang memiliki tugas tertentu dan tidak berkaitan layanan publik langsung, dengan harus memenuhi sejumlah syarat.

Baca juga: Pemkot Bandung masih kaji penerapan pola kerja WFA bagi ASN

"Kami itu sudah punya skema, mungkin itu sejak Juli 2023, dan memungkinkan menggunakan pola, yang kami sebut sebagai dynamic working arrangement. Tetapi kami harus diskusi lagi juga," ujarnya.

Diskusi tersebut, lanjut Sumasna, adalah terkait dengan bentuk sistemnya yang akan diterapkan.

"Misalkan setiap kantor hari pertama wajarnya beberapa orang di kantor dan segala macamnya. Itu nanti kita mungkin harus dibicarakan oleh teman-teman khususnya biro organisasi, Nanti saya akan komunikasikan ke biro organisasi menganalisa itu," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif berencana menetapkan formula dua hari Work From Anywhere (WFA) dan tiga hari Work From Office (WFO).

Baca juga: Menko AHY sebut wacana WFA semangatnya untuk urai kepadatan mudik Lebaran

Fleksibilitas kerja pegawai ASN diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan ASN.

"Fleksibilitas kerja bagi pegawai ASN pada prinsipnya harus mengutamakan kualitas layanan. Untuk itu, fleksibilitas kerja ini dimaknai dengan mengikuti kewajiban masuk kerja, menjalankan pekerjaan dan menaati ketentuan jam kerja yang diatur," ujar Zudan dalam keterangan resminya.

Ia menjelaskan implementasi Perpres fleksibilitas kerja pegawai ASN diserahkan ke masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab.

"Namun tak semua pegawai ASN bisa menggunakan prinsip kerja secara fleksibel. Ada pegawai ASN yang bertugas pada pelayanan langsung masyarakat dan pegawai yang mendukung operasional pemerintah," ujarnya.