Jakarta (ANTARA) - Banjir terus berulang di Jakarta. Setiap tahun pasti ada berita banjir melanda kota itu; sekadar genangan, banjir skala kecil, sedang, hingga besar.
Dalam catatan yang dihimpun ANTARA dari berbagai literatur, Jakarta pernah diterjang banjir besar beberapa kali, sebelum kemerdekaan Indonesia maupun setelahnya.
Pada masa penjajahan Belanda, di Jakarta, yang dahulu bernama Batavia, juga pernah terjadi banjir besar karena hujan ekstrem di wilayah itu. Curah hujan pada 1866, saat masa penjajahan itu, tercatat 185,1 mm per hari. Sementara pada 1918 curah hujan 125,2 mm per hari.
Setelah masa kemerdekaan ada beberapa peristiwa banjir besar di Jakarta seperti pada 1979 dengan curah hujan 198 mm per hari, sementara tahun 2007 curah hujan mencapai 340 mm per hari dan pada 2020 mencapai 377 mm per hari.
Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DKI Jakarta mencatat bahwa banjir besar di Jakarta pada 1-10 Februari 2007 menjadi yang terparah. Ketika itu Jakarta menjadi "lautan" karena 60 persen wilayahnya terendam.
Selain itu kerugian yang ditimbulkan saat banjir pada 2007 mencapai Rp4,3 triliun dengan korban jiwa 80 orang.
Terbaru tepat pada akhir Januari 2025 saat 54 rukun warga dan 23 ruas jalan di Jakarta terendam banjir curah hujan tercatat 368 mm per hari.
“Banjir yang terjadi dikarenakan hujan lebat yang mengakibatkan saluran air tidak dapat menampung debit air,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan.
Data yang disuguhkan merupakan beberapa peristiwa banjir di Jakarta yang cakupannya luas. Sementara untuk banjir cakupan kecil, sedang, dan tidak menimbulkan kerugian yang masif masih terus berulang.
Penanganan
Banjir di Jakarta memang beragam penyebabnya dan sejak dahulu, dari masa penjajahan sampai saat ini, upaya untuk mengendalikan juga terus dilakukan.
Upaya itu seperti pemulihan kawasan hulu, membuat bendungan, normalisasi dan pengerukan sungai, pembuatan sodetan, hingga sumur resapan.
Upaya dari Pemerintah Pusat untuk mengendalikan banjir di Jakarta mulai dari hulu hingga hilir telah dilakukan seperti membuat dua bendungan, yaitu Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Dua bendungan itu diproyeksikan dapat mengurangi banjir hingga 30 persen.
Selain pembuatan bendungan, sejak 2014 pemerintah berupaya menormalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33 kilometer dan hingga kini sudah 16 kilometer yang selesai dibangun. Sisanya ,17 kilometer, dalam proses pengerjaan dan pembebasan lahan.
Normalisasi Sungai Ciliwung melintasi sejumlah kelurahan di DKI Jakarta, yaitu Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa, dan Pasar Minggu.
Normalisasi merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir Jakarta dari hulu hingga hilir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal yaitu 35-50 meter.
Lingkup pekerjaan normalisasi ini meliputi perkuatan tebing, pembangunan tanggul, pembangunan jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang sisi Sungai Ciliwung, meningkatkan kapasitas tampung aliran dari 200 m3 per detik menjadi 570 m3 per detik, serta penataan kawasan di sekitar sungai.
Pemprov DKI Jakarta juga berupaya mengendalikan banjir dengan membangun sumur resapan di sejumlah wilayah, dari 2019 sampai 2024 Jakarta telah membangun sebanyak 29.887 sumur resapan di lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Sumur resapan ini diharapkan dapat mengurangi limpasan air ke saluran kota. Karena melalui sumur resapan ini air hujan bisa langsung masuk ke dalam tanah.
Tidak hanya berhenti di situ upaya yang dilakukan untuk mengendalikan banjir, Jakarta juga membangun sistem polder dan ditargetkan hingga tahun 2045 terbangun 70 polder di berbagai wilayah.
Sistem polder yaitu metode penanganan banjir dengan kelengkapan bangunan sarana fisik, meliputi saluran drainase, kolam retensi, dan pompa air yang dikendalikan sebagai satu kesatuan pengelolaan.
Data Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta menunjukkan, dari target 70 sistem polder saat ini sudah ada 52. Namun dari jumlah tersebut baru 14 polder yang berfungsi maksimal. Sebanyak 38 polder lainya sudah terbangun tapi belum memadai. Sedangkan sisanya, yaitu 18 polder belum terbangun.
Penanganan banjir bukan hanya dilakukan dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur pengendalian banjir, namun operasi modifikasi cuaca pun dilakukan untuk meminimalkan bencana yang terjadi akibat hujan ekstrem.
Operasi modifikasi cuaca (OMC) yang telah dilakukan dinilai berhasil. Oleh karena itu, langkah itu harus terus diupayakan, mengingat kerugian yang ditimbulkan oleh banjir jauh lebih besar dari pada biaya OMC.
Setelah banjir menerjang Jakarta pada akhir Februari 2025, BMKG kembali menyatakan akan ada cuaca ekstrem yang melanda Jakarta, sehingga Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar OMC tahap kedua.
BPBD Jakarta menyatakan bahwa setelah dilaksanakan OMC, Jakarta terhindar dari hujan ekstrem dengan pengurangan curah hujan mencapai 50-60 persen.
“OMC berhasil memberikan pengurangan curah hujan 50-60 persen dari prediksi yang dirilis BMKG sebelum proses penyemaian awan,” kata Juru Bicara pelaksanaan kegiatan OMC tahun 2025 Michael Sitanggang.
Beragam upaya yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bukti keseriusan dalam menangani banjir di Jakarta. Meskipun hasilnya belum begitu nampak tapi langkah ini perlu dikerjakan agar banjir tahunan itu bisa segera ada ujungnya.
Tak bisa dipungkiri bahwa setiap pergantian pemimpin pasti memiliki cara tersendiri untuk mengatasi banjir di Jakarta, namun yang pasti mereka berupaya menjadikan Jakarta bebas dari banjir meskipun upaya itu harus dibuktikan dengan kerja keras yang konsisten dan program yang saling mendukung.
