Bandung (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) segera mengeksekusi berbagai langkah strategis dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harganya mulai tahun 2025.
Sebagai langkah awal, dilakukan rapat koordinasi antara Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama para pejabat penting seperti beberapa menteri, kepala daerah provinsi serta kabupaten/kota di Jabar dan dinas terkait, di Bandung, Selasa.
"Total ada beberapa hal penting yang dibahas. Pertama soal irigasi, kami meminta seluruh kabupaten melaporkan wilayah pertanian yang belum memiliki irigasi. Jika anggaran daerah tidak mencukupi, pemerintah pusat siap membangun," kata Zulkifli Hasan, usai rapat koordinasi di Gedung Pakuan, Bandung.
Baca juga: Pj Bupati Bekasi pimpin panen perdana cabai dukung ketahanan pangan
Dengan adanya saluran irigasi ini, kata Zulkifli, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di daerah-daerah yang sebelumnya terkendala, terlebih jika musim tanam dilakukan pada periode kemarau yang membutuhkan suplai air cukup.
Isu strategis kedua, ujar Zulkifli, adalah distribusi pupuk yang sistemnya kini telah disederhanakan, dari sebelumnya terkadang pupuk datang ketika telah waktunya panen.
"Kini, cukup dengan surat dari petani (gapoktan), pupuk bisa langsung diterima dari kios atau pengecer, tanpa rantai panjang seperti sebelumnya. Jadi kita minta dimonitor, jangan sampai ada di daerah mana pun tanam, tapi pupuknya tidak ada," ujar Zulkifli.
Hal strategis berikutnya, kata dia, pemerintah akan memaksimalkan serapan gabah dari petani untuk memastikan stok dalam negeri mencukupi.
"Harga gabah nantinya akan berada di kisaran Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram. Keputusan final akan segera dilaporkan ke Presiden," ujarnya pula.
Baca juga: Mengatasi fenomena boros pangan sejak dini
Kemudian, Zulkifli meminta pemerintah daerah memastikan serapan hasil panen untuk menghindari kerugian petani, mengingat panen raya yang biasanya berlangsung pada bulan Maret-April, diperkirakan bergeser lebih awal karena perubahan iklim serta pasokan juga akan melimpah.
Zulkifli juga optimis produksi gabah akan mencapai 30 juta ton, dengan puncak panen raya di Maret diperkirakan mencapai 5,6 juta ton.
"Doakan agar target ini tercapai. Dengan semangat kerja bersama, insya Allah kita mampu," katanya lagi.
Isu strategis juga menyasar sektor perikanan dan garam, dengan pemerintah berencana membangun 20.000 hektare tambak ikan budi daya, terutama di wilayah Cirebon dan Indramayu, yang targetnya mulai tahun 2025 Indonesia tidak lagi mengimpor bahan pokok dari luar negeri.
"Di dalamnya termasuk garam, beras, jagung, dan gula," ujar Zulkifli.
Baca juga: Danrem 051/Wijayakarta jalin sinergi kepala pasar perkuat ketahanan pangan
Selain itu, dalam rapat koordinasi tersebut, revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum juga menjadi prioritas pemerintah, untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Rapat koordinasi itu, juga membahas mengenai usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan stabilisasi harga jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
"Kami sedang mengatur agar stok mencukupi dan harga tetap stabil," katanya lagi.
Zulkifli menyebutkan bahwa program-program hasil rakor ini, nantinya akan dievaluasi dalam tiga bulan mendatang, dengan pemantauan langsung melalui dashboard dan hotline crisis center.
