Perserikatan Bangsa-Bangsa Juga Perlu Reformasi

New York (Antara Megapolitan-Bogor) - Badan dunia, Perserikatabn Bangsa-Bangsa (PBB) juga perlu direformasi. Tema reformasi PBB itu kini sedang dipersiapkan "digodog" oleh Indonesia dan 13 negara lannya.

Indonesia bersama 13 negara lain menjadi sponsor bersama pertemuan tingkat tinggi guna membahas tema reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa BB pada Sidang Majelis Umum ke-72 di New York, AS, Senin.

Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi duduk bersama memimpin jalannya pertemuan tersebut dengan tokoh dunia seperti Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden AS Donald Trump dan Menlu Inggris Boris Johnson.

"Fokus utamanya adalah menjadikan PBB ini lebih efisien dan mengurangi birokrasi," kata Menlu Retno di Markas Besar PBB di New York, Senin.

Isu reformasi di tubuh PBB menjadi salah satu agenda yang menjadi fokus Indonesia pada SMU PBB ke-72 kali ini.

Menlu Retno mengemukakan bahwa Indonesia bersama sejumlah negara pada saat terjadi pergantian Sekjen PBB yang baru telah menyampaikan pandangan mereka mengenai reformasi PBB.

Walaupun banyak negara yang fokus kepada reformasi di Dewan Keamanan PBB, namun perlu juga dilakukan reformasi soal efisiensi.    
Banyak negara memiliki pemikiran yang sama dengan Indonesia dalam hal reformasi PBB karena PBB dianggap terlalu lambat dan tidak cukup tanggap dalam menghadapi perubahan dunia.

Dengan mengatasi masalah efisiensi, diharapkan PBB bisa dengan cepat merespon situasi dunia yang dinamis, kata Menlu.

Dalam pertemuan di Markas PBB Senin pagi tersebut, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan dukunganya kepada usulan reformasi yang diusung oleh 128 negara anggota PBB.

"Tujuan bersama kita adalah PBB abad ke-21 yang lebih fokus ke masyarakat dan lebih sedikit proses, namun lebih banyak hasil serta berkurangnya birokrasi," kata Guterres pada pidato sambutannya.

Guterres juga menggarisbawahi reformasi di sistem pembangunan PBB agar lebih terkoordinasi dan lebih fokus ke masyarakat dan lebih akuntable sehingga dapat lebih baik membantu negara-negara di dunia dan sejalan dengan 17 prioritas yang terdapat di Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Perwakilan dari negara-negara di dunia bertemu di markas besar PBB di kawasan Turtle Bay awal pekan ini guna membahas berbagai isu penting pada skala global pada pertemuan tingkat tinggi di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-72.

Rangkaian kegiatan SMU PBB ke-72 sendiri telah dimulai pada Selasa (12/9) sementara Debat Umum, yang akan dihadiri kepala negara-negara anggota, pada SMU PBB tahun ini akan dibuka pada 19-29 September 2017. (ANT/BPJ).