Kota Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, mendorong agar pembangunan kantor pemerintahan baru yang akan memindahkan puluhan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) ke Kelurahan Katulampa, berjalan dengan baik.
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil di Kota Bogor, Jumat, mengatakan, pembangunan kantor pemerintahan terpadu ini sudah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).
“Tentu kami sepenuhnya ingin mendorong agar memang kegiatan ini terlaksana dengan baik, tentu saja tetap memperhatikan kemampuan anggaran Kota Bogor,” kata Adityawarman.
Adityawarman memastikan, pembahasan pembangunan kantor pemerintahan baru ini akan dilanjutkan, mengingat tahun ini Pemkot Bogor akan menyusun detail engineering design (DED) kantor pemerintahan baru.
“setelah ada DED, akan ada pembahasan alokasi anggaran untuk pembangunan,” ujarnya.
Kantor pemerintahan baru Kota Bogor akan dibangun di lahan hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas 6 hektare di Kelurahan Katulampa. Pada pertengahan 2023, Pemkot Bogor telah mengajukan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan ini.
Penjabat Wali Kota Bogor Hery Antasari di Kota Bogor, Rabu (25/9/2024) mengatakan pembangunan yang terintegrasi dan memudahkan pelayanan publik ini, terus dibahas oleh Pemkot Bogor dan segera dibahas bersama DPRD setempat.
Hery mengatakan, sebelum pembangunan, Pemkot Bogor melakukan persiapan jangka pendek dan jangka menengah dalam rangka dukungan pembangunan kantor pemerintahan baru.
