DPRD Kota Bogor: Serapan anggaran kecamatan capai 95 persen

Kota Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, mencatat realisasi serapan anggaran kecamatan di wilayah Kota Bogor sepanjang 2025 mencapai rata-rata 95 persen.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso usai rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Bogor, Kamis, mengatakan capaian tersebut menunjukkan kinerja administratif para camat berjalan baik, meski masih terdapat sejumlah persoalan teknis di lapangan yang perlu segera dibenahi.

“Secara administratif, pencapaian anggaran 2025 tergolong baik. Namun, angka tinggi ini tidak serta-merta menghapus kendala teknis di lapangan yang dialami para camat,” ujar Sugeng.

Menurut dia, sejumlah camat masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat, terutama terkait infrastruktur dan pelayanan publik.

Di Kecamatan Tanah Sareal, misalnya, kebutuhan pembangunan flyover di Kebon Pedes dinilai mendesak untuk mengurai kemacetan yang terus terjadi di kawasan tersebut.

Sementara itu, di Bogor Utara dan Bogor Timur, persoalan banjir masih menjadi ancaman tahunan yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.

Untuk wilayah Bogor Selatan, akses Jalan Batutulis yang terdampak longsor juga menjadi perhatian utama karena kondisinya sudah terbengkalai hampir satu tahun.

Sugeng menyebut proyek alih trase Jalan Batutulis kini telah memasuki tahap lelang di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami mendorong eksekusi cepat karena jalan alternatif di Bogor Selatan sangat sempit dan membebani mobilitas warga,” katanya.

Selain persoalan infrastruktur, Komisi I DPRD Kota Bogor juga menyoroti minimnya fasilitas dasar di kantor kelurahan, terutama perangkat komputer yang menjadi penunjang utama pelayanan publik.

Menurut Sugeng, di tengah tuntutan digitalisasi pelayanan, masih banyak kantor kelurahan yang hanya memiliki dua hingga tiga unit komputer, bahkan sebagian dalam kondisi tidak layak pakai.

“Ini anggaran kecil, tapi karena pengetatan mereka kesulitan. Bagaimana mau melayani masyarakat dengan cepat jika perangkat dasarnya saja tidak memadai?” ujarnya.

Ia menegaskan pembenahan fasilitas kelurahan harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan cepat.