Jakarta, (Antara Megapolitan) - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Yudi Latief melantik tiga orang deputi UKP PIP.
"Semoga ini 'starting point' yang baik. Kami juga sudah secara bersungguh-sungguh memilih 'scholar-scholar' terbaik di bidangnya masing-masing untuk melengkapi unit ini supaya bisa bekerja secara lebih komplementer, saling mendukung," kata Yudi di Gedung Kementerian Sekretaris Negara Jakarta, Rabu.
Tiga orang Deputi tersebut adalah Anas Saidi sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Hariyono sebagai Deputi Bidang Advokasi, dan Silverius Yoseph Soeharso sebagai Deputi bidang Pengendalian dan Evaluasi.
"Dengan dukungan semua lembaga yang ada, karena unit ini juga saya tidak ingin mengambil kewenangan dari kementerian dan lembaga yang ada hanya untuk merekatkan, menyinkronkan, dan mengoordinasikan supaya program-program Pancasila yang akan ada di berbagai kementerian/lembaga itu bisa lebih sistematik dan terstruktur," ucapnya.
Dengan demikian, katanya lagi, bisa bekerja sama untuk mengarusutamakan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini.
Menurut Yudi, dengan adanya ketiga deputi UKP PIP, unit tersebut dapat berupaya agar Pancasila itu menjadi pedoman perilaku para penyelenggara negara sesuai dengan pokok pikiran keempat pembukaan UUD 1945.
"Jadi, Pancasila menjadi kode perilaku para penyelenggara negara," katanya.
Akan tetapi, pada saat yang sama, Pancasila juga sebagai pandangan hidup, laku hidup, dan pendirian hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam alam Pancasila, warga negara jangan selalu nanya apa yang dapat diberikan negara pada rakyatnya, tetapi tanyakan apa yang dapat dilakukan warga negara terhadap bangsa ini.
Latar belakang ketiga deputinya juga merepresentasikan berbagai golongan.
"Deputi-deputi ini mencerminkan keberagaman Indonesia dan mengombinasikan antara kompetensi dan representasi. Jadi, latar belakangnya dilihat juga merepresentasikan golongan seperti apa," ungkap Yudi.
Anas Saidi, menurut Yudi, memiliki latar belakang pendidikan yang komplet mulai dari studi filsafat agama sosiologi.
"Beliau punya jam terbang panjang dalam dunia penelitian di LIPI. Beliau juga aktivis keislaman dengan jaringan luas, punya banyak studi soal sosiologi agama dan yang menyangkut multikulturalisme Pancasila dan lain-lain. Beliau punya koneksi yang kuat terhadap komunitas muslim," jelas Yudi.
Selanjutnya, Haryono merupakan guru besar yang sebelum diangkat menjadi deputi posisi adalah Wakil Rektor I (Bidang Akademik) di Universitas Negeri Malang (UNM).
"Background pendidikan sejarah kebangsaan Pancasila. Seperti kita tahu bahwa UNM adalah IKIP malang, salah satu 'center of excellence' dalam studi Pancasila pada masa lalu dan punya jaringan luas dengan gerakan mahasiswa. Saya kira beliau punya kompetensi dan relasi yang sangat luas dengan golongan kebangsaan," kata Yudi.
Deputi ketiga adalah Silverius Yoseph Suharso. Dia punya latar belakang pendidikan psikologi dan manajemen ekonomi serta pernah mengikuti pendidikan di Lemhanas.
"Beliau adalah Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila dan punya pengalaman profesional di berbagai dunia swasta, termasuk perbankan. Sangat cocok untuk deputi pengendalian dan evaluasi. Selain kompetensi, saya memilih beliau karena di Dewan Pengarah ada unsur berbagai agama. Akan tetapi, karena keterbatasan, tidak semua unsur bisa terwakili, salah satunya Katolik tidak terwakili karena itu beliau selain orang yang kompeten profesional punya dengan katolisisme karena pengikut Katolik," jelas Yudi.
Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga baru itu ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan, termasuk pengentasan masyarakat kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan berbagai program lainnya.
Pasal 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2017 menyatakan UKP PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Presiden pada tanggal 7 Juni 2017 sudah melantik sembilan orang Dewan Pengarah UKP PIP, yaitu presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, wakil presiden ke-6 RI Jendral TNI (Purnawirawan) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud Md., mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma'ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Said Aqil Siradj.
Ada mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purnawirawan) Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.
