Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyalurkan bantuan telur dan daging ayam untuk 1,4 juta keluarga berisiko stunting.
"Salah satu dukungan kami adalah penyaluran cadangan pangan pemerintah berupa telur dan daging ayam untuk 1,4 juta keluarga berisiko stunting di tujuh provinsi untuk tahun 2023 ini," kata Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas Rachmad Firdaus dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Rachmad menjelaskan, tujuh provinsi tersebut yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Barat.
Awalnya, penyaluran bantuan hanya untuk periode tiga bulan, mulai dari April hingga Juni 2023, namun di bulan berikutnya, sesuai arahan Presiden, ada penambahan tiga bulan karena dianggap cukup bermanfaat untuk menurunkan stunting di tujuh provinsi tersebut.
Baca juga: Jumlah balita pendek di Karawang berkurang
Baca juga: Jumlah balita pendek di Karawang berkurang
Agar tidak terjadi tumpang tindih atau penumpukan bantuan pada satu titik, data yang digunakan dalam proses penyaluran bantuan tersebut bersumber dari hasil pemutakhiran pendataan keluarga BKKBN.
"Kami lebih fokus pada programnya, dan diserahkan kepada siapa, untuk itu kami serahkan kepada BKKBN. Artinya, BKKBN menyaring lebih awal siapa yang lebih layak menerima bantuan tersebut," kata Rachmad.
Ia mengemukakan, data yang diperoleh dari pemutakhiran tersebut sangat bermanfaat untuk penebalan bantuan sosial, utamanya bagi masyarakat miskin ekstrem dan keluarga berisiko stunting (gangguan pertumbuhan pada anak).
Bantuan telur dan daging yang diberikan, dibeli langsung dari peternak melalui bantuan dari ID Food milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca juga: Berhasil turunkan stunting, Pemkab Bekasi terima insentif fiskal Rp5,7 M dari Kementerian Keuangan
Baca juga: Berhasil turunkan stunting, Pemkab Bekasi terima insentif fiskal Rp5,7 M dari Kementerian Keuangan
"Pengadaan bantuan yang menjadi tanggung jawab Bapanas berupa telur dan daging ayam dibeli dari peternak. Kami menugaskan BUMN pangan, ID Food, karena berdasarkan Peraturan Presiden, Bapanas bisa menugaskan BUMN pangan," katanya.
Rachmad juga menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu instansi pemerintah saja, tetapi harus dengan kolaborasi lintas sektor, karena stunting merupakan ancaman bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
"Kita follow up dengan aksi-aksi, bagian-bagian mana yang bisa kita kolaborasikan, karena kita sehari-hari sudah bekerja di produk pangan seperti telur atau pangan lain untuk penguatan protein, maka kami akan mendukung BKKBN dari sisi tersebut," katanya.
Ia mengutarakan, dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui bantuan pangan ini, Bapanas belum menemukan kendala secara signifikan, hanya membutuhkan peran serta masyarakat untuk saling gotong royong.
Baca juga: Anggota DPR RI ajak masyarakat cegah stunting dengan optimalkan 1.000 HPK serta ASI eksklusif
Baca juga: Anggota DPR RI ajak masyarakat cegah stunting dengan optimalkan 1.000 HPK serta ASI eksklusif
"Ada unit khusus yang menangani hal tersebut di dua direktorat kami, dan secara umum kami belum temui kendala signifikan, hanya peran serta masyarakat dan pejabat lokal hendaknya lebih didorong agar lebih aktif lagi, menghilangkan ego sektoral, menguatkan administrasi di tingkat desa, masyarakat dan petugas lapangan agar lebih proaktif," katanya.
Menurutnya, apa yang sudah dilakukan pemerintah terkait penanganan stunting selama ini sudah tepat.
"Ada Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan peraturan-peraturan pendukung lainnya dari Kepala BKKBN. Sudah on the track, hanya perlu penguatan dan optimalisasi serta komunikasi yang lebih efektif," demikian Rachmad Firdaus.
