Depok (ANTARA) - Tim mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Indonesia (UI) menciptakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dapat secara otomatis menguji keselarasan antarperaturan perundang-undangan.
Dekan Fasilkom UI, Dr. Ir. Petrus Mursanto, MSc. di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Selasa mengatakan penciptaan AI ini merupakan bentuk kontribusi nyata sivitas akademika Fasilkom UI terhadap bangsa dan negara.
Dia mengatakan bahwa capaian ini menambah rangkaian track record keunggulan mahasiswa Fasilkom UI dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi di kancah nasional.
"Peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sentral dalam mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara," katanya.
Baca juga: Guru Besar UI berpendapat tentang Chat GPT salah satu produk AI
Namun, kata dia, terkadang terjadi ketidakharmonisan antarperaturan perundang-undangan, seperti pertentangan isi peraturan yang dapat mengancam kepastian hukum bagi masyarakat.
Menurut dia, upaya mendeteksi dan menguji keselarasan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tugas yang kompleks, dan selama ini dilakukan secara manual.
"Adanya inovasi karya Tim Three Neuron V2 ini dapat membantu para legislator dan pembuat kebijakan dalam menjaga peraturan perundang-undangan tersebut tetap selaras dan tidak saling bertabrakan," ujarnya.
Dia menjelaskan usulan solusi berbantuan AI ini memanfaatkan legal textual entailment (LTE), suatu metode subbidang dalam pemrosesan bahasa alami atau natural language processing (NLP) dan AI yang berfokus pada penentuan hubungan logis antara dua teks hukum.
Baca juga: ILUNI UI dukung RSUI untuk berikan layanan kesehatan berbasis AI
Solusi ini, kata Peterus, diterapkan menggunakan dataset LawID yang juga diciptakan oleh tim Three Neuron V2 untuk keperluan LTE.
"Dataset tersebut terdiri dari puluhan ribu data yang mencakup data primer seperti peraturan perundang-undangan, mulai dari level undang-undang dasar, undang-undang, sampai dengan peraturan turunannya, seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri, serta mencakup data sekunder seperti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Dalam memproses serta merangkum dokumen peraturan, kata Petrus, Tim Three Neuron V2 menggunakan berbagai model bahasa guna menghasilkan sub topik dengan menggunakan teknik BERTopic.
Salah satu model yang diusulkan dalam percobaan, yaitu BigBird-NLI telah diaplikasikan pada dataset LawID bagian LTE primer dan berhasil mencapai akurasi sebesar 99 persen pada data validasi setelah melalui proses fine-tuning menggunakan 800 pasangan ayat dari dokumen.
"Pasangan ayat ini dilabeli menggunakan semi-supervised labeling dan large languange models (LLM)," ujarnya.
Baca juga: Peneliti UI manfaatkan AI untuk deteksi ujaran kebencian di Twitter
Dari proses tersebut didapatkan bahwa mayoritas pasangan ayat dari dokumen peraturan menunjukkan keselarasan. Sementara persentase ketidakselarasan hanya berkisar 0,6 persen dari seluruh pasangan ayat.
"Pasangan ayat yang tidak selaras umumnya bersifat tidak selaras secara semantik tanpa memerlukan konteks yang mendalam," kata Petrus.
Tim mahasiswa Fasilkom UI yang menciptakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menguji secara otomatis menguji keselarasan antarperaturan perundang-undangan berhasil meraih juara satu dalam kompetisi Statistika Ria dan Festival Sains Data (Satria Data) 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional di Malang pada 20-24 Agustus 2023.
Tim mahasiswa Fasilkom UI yang diberi nama Three Neuron V2 terdiri atas Bryan Tjandra, Nyoo Steven Christopher Handoko, dan Oey Joshua Jodrian.
Mahasiswa UI ciptakan AI uji keselarasan peraturan perundangan
Selasa, 29 Agustus 2023 14:28 WIB
Tim mahasiswa Fasilkom UI yang bernama Three Neuron V2 terdiri atas Bryan Tjandra, Nyoo Steven Christopher Handoko, dan Oey Joshua Jodrian, saat menerima penghargaan juara satu pada kompetisi Statistika Ria dan Festival Sains Data 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, di Malang, Kamis (24/8/2023). ANTARA/HO-Humas UI.
Peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sentral dalam mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara.
