Kemendes Ajak Semua Pihak Dukung Program OVOP

Bogor (Antara Megapolitan) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengajak semua pihak untuk mendukung program satu desa satu produk atau one village one product/OVOP.

"Gerakan satu desa satu produk perlu kita dorong, pembuatan BUMDes di daerah, jadi desa punya pendapat rata-rata Rp2 juta perbulan, maka desa bisa mendukung kota, meningkatkan perekonomiannya," kata Eko usai menghadiri workshop nasional di Kampus IPB Baranangsiang, Kamis.

Semua pihak yang dimaksudkan adalah pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, provinsi, legislatif, swasta, perguruan tinggi, dan juga pemerintah desa.

Eko menuturkan, persoalan yang dihadapi desa saat ini adalah desa tidak bisa dilepaskan dari sektor pertanian. Sebanyak 89 persen masyarakat desa hidup dari sektor tersebut.

"Petani yang mayoritas masyarakat desa, nasibnya tidak mendapatkan kepastiaan harga dan saat panen, pengolahan pascapanen tidak tersedia," katanya.

Kelemahan pertanian, jika hasil produksi tidak segera diproses, maka harga akan turun. Kondisi tersebut karena ada kesalahan pada model bisnis di desa. Dari 74.754 desa, 89 persen penduduk bekerja di sektor pertanian, tetapi jumlah sarana pascapanen minim.

"Pemeirntah memiliki keterbatasan dalam menyediakan sarana pascapanen, oleh karena itu perlu melibatkan swasta untuk mau berkontribusi di sektor pascapanen," katanya.

Eko menyebutkan, Kemendes PDTT berupaya menciptakan desa yang ekonominya bagus sehingga dunia usaha mau masuk.

"Kenapa pengusaha tidak mau masuk desa, padahal hampir semua perusahaan besar berbasis komoditi lokal. Karena model bisnis di desa yang salah," katanya.

Menurutnya, perlu dibuat model bisnis yang dapat menampung semua pihak, tidak hanya Kemendes, tetapi Kemenkop, Kemtan, Kemen PU Pera, Kementerian Industri, Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan dapat terlibat di dalamnya.

"Indonesia ini negara tropis terbesar kedua setelah Brazil. 30 tahun lalu Brazil amburadul, inflasi tinggi, sampai demokrasi dibantu bank dunia, kini menjadi kekuatan ekonomi kelima setelah Prancis dan Inggris," katanya.

Eko mengatakan, jika Brazil bisa mengembangkan model bisnis berbasis pertanian, maka Indonesia hendaknya bisa pula. Mengingat kelebihan yang dimiliki Indonesia salah satunya garis pantai yang lebih panjang dari Canada, memiliki potensi sumber daya laut yang besar untuk dikembangkan.

"Kalau pertanian maju, industri bisa didorong," katanya.

Persoalan lainnya, lanjut Eko, banyak desa tidak fokus pada produk unggulannya, tidak memiliki skala ekonomi dan tidak terintegrasi. Sehingga untuk mendapatkan produk menjadi mahal, lambat pengolahan, dan kualitas turun, mata rantai yang panjang, dan biaya tinggi, tidak memiliki pascapanen.

"Gerakan nasional satu desa satu produk melibatkan semua pihak, jika ini jalan, akan ada skala produksi, karena ada sarana pascapanen di daerah masing-masing, dengan dana desa mendirikan BUMDes, dapat menyalurkan kebutuhan petani, maka pendapatan desa akan meningkat," katanya.

Eko menambahkan, saat ini sudah ada desa yang sudah mampu mandiri mendirikan badan usaha dan mengembangkan produk unggulannya. Jika semua pihak mendorong program tersebut, akan banyak lagi desa yang dapat mandiri.