Dalam audiensi tersebut, Atang Trisnanto yang merupakan alumnus IPB University, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap keberlangsungan pertanian di Kota Bogor.
Hal ini merespon harapan dari para pengurus KTNA agar Pemerintah tetap memperhatikan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di Kota Bogor, meskipun Kota Bogor bukan wilayah agraris.
Baca juga: Sidak ke SMPN 20 Kota Bogor, ini temuan Komisi IV DPRD Kota Bogor
Meski memiliki keterbatasan lahan, namun Atang menilai, keberadaan pertanian di Kota Bogor sangat penting untuk dipertahankan. Terutama di wilayah Kecamatan Bogor Timur, Bogor Selatan dan Bogor Barat.
Pria yang akrab disapa Kang Atang ini, mengungkapkan dukungan terhadap sektor pertanian sudah ditunjukkan oleh DPRD Kota Bogor dengan disahkannya Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Perda tentang Sistem Pertanian Organik.
"Keberadaan lahan pertanian, kelompok tani, serta organisasi yang menghimpun petani seperti KTNA Kota Bogor ini perlu didukung oleh semua pihak. Meski lahan sedikit, bisa tetap memanfaatkan lahan yang terbatas dengan sistem urban farming. DPRD telah menetapkan Perda LP2B dan Perda Sistem Pertanian Organik ," ujar Atang, Jumat (3/2).
Baca juga: Komisi I dorong BKAD sertifikasi seluruh aset di Kota Bogor
Tak hanya itu, bentuk dukungan Kang Atang terhadap para petani lokal juga ditunjukkan dengan membeli produk pertanian dari kelompok tani yang ada di Bogor.
"Alhamdulillah saya usahakan selalu membeli hasil pertanian dari para petani lokal. Banyak sayuran atau produk lain yang berkualitas. Hasil pertanian lokal tidak kalah bagus dari hasil pertanian yang di jual di pasar," ungkapnya.
Dilokasi yang sama, Jenal Mutaqin menjelaskan untuk memastikan ketersediaan lahan pertanian yang sudah ada, DPRD Kota Bogor juga sudah mengesahkan Perda Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Baca juga: DPRD Kota Bogor dorong pembuatan aplikasi data aset bangunan sekolah
Ia menjelaskan, semangat dibentuknya perda tersebut adalah untuk memastikan dan menjaga lahan pertanian di Kota Bogor. Disamping meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kota Bogor.
"Ayah saya juga seorang petani. Jadi saya mengerti apa yang dibutuhkan oleh para kelompok tani di Kota Bogor. Maka dari itu, kami di DPRD Kota Bogor berusaha semaksimal mungkin menghadirkan payung hukum yang sesuai dengan kebutuhan para petani dan kelompok tani," tegasnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Kang JM ini juga mengungkapkan ada beberapa program dari pemerintah pusat yang bisa diadaptasi oleh petani lokal Kota Bogor, salah satunya adalah melakukan penanaman komoditi singkong.
Menurutnya, program tersebut bisa diadopsi di Kota Bogor yang memiliki keterbatasan lahan, namun bisa menghasilkan komoditi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
"Salah satu ilmu yang saya dapat dari G20 yang lalu adalah program menjadikan tanaman singkong sebagai komoditi utama. Karena dari singkong kita bisa membuat apa saja. Nah saya kira hal ini bisa diterapkan di Kota Bogor," pungkasnya. (Adv).
