Nunukan, Kaltim, 19/6 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Institut Pertanian Bogor (IPB) sepakat melakukan kerja sama di bidang pertanahan guna mengatasi berbagai persoalan pertanahan khususnya di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia itu.
"IPB sangat mengapresiasi dengan adanya kerja sama ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak antara IPB dan pemkab Nunukan khususnya dalam sektor pertanahan," ujar Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) IPB, Dr Ir Prastowo MEng, di Nunukan, Senin (18/6), usai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak.
Dia menambahkan, adanya tawaran kerja sama dalam bidang pertanahan dari pemkab Nunukan, bagi IPB merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dan kesempatan yang perlu ditindaklanjuti secara serius.
Bersamaan dengan itu, IPB juga sedang berusaha maksimal meningkatkan peran serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tridharma perguruan tinggi (PT) yaitu pendidikan, penelitian danm pengabdian pada masyarakat.
Kerja sama ini, lanjut Prastowo, diharapkan terjadi feedback (umpan balik) dalam hal pengembangan pendidikan dan kegiatan penelitian bagi IPB dan kepada masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan ini.
"Sebagai titik awal kerja sama ini adalah pada bidang pertanahan. Selanjutnya kembali terjalin kerja sama dalam bidang-bidang lainnya seperti pendidikan dan penelitian," kata Prastowo pada "Workshop Pertanahan" di kantor Bupati Nunukan.
Sesuai kepakaran yang telah dimiliki IPB saat ini, memungkinkan lebih memperkaya pengetahuan dan pengentasan masalah kasus tanah di Kabupaten Nunukan. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Nunukan selain beranda NKRI juga memiliki sumber daya alam (SDA) yang kaya raya khususnya sektor pertambangan, perkebunan dan perikanan.
"Dari sembilan fakultas yang dimiliki IPB sekarang, sumber dayanya dapat disumbangsihkan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nunukan," harap Prastowo.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Nunukan, Drs Basri menyatakan, dengan terjalinnya kerja sama dengan pihak IPB dapat ditemukan solusi yang terbaik terhadap penyelesaian persoalan tanah yang sangat pelit di Kabupaten Nunukan ini.
Dia mengakui, Pemkab Nunukan masih dihadapkan pada berbagai persoalan tanah, sehingga dengan adanya kerja sama ini dapat meminimalisir persoalan tersebut.
"Kalau persoalan tanah di Kabupaten Nunukan tidak ditemukan solusinya akan menghambat kinerja dan program pemerintah dalam memajukan pembangunan sekaligus dapat menghambat peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat," ucapnya.
Makanya dengan adanya upaya Bagian Pertanahan pemkab Nunukan melakukan kerja sama dengan IPB dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri, Basri meyakini dapat membantu Kabupaten Nunukan terlepas dari persoalan yang berkaitan dengan pertanahan yang dihadapi selama ini.
