HMI Bogor Tuntut Kapolres Turun Jabatan

Bogor, 12/10 (ANTARA) - Himpunan Mahasiswa Islam cabang Kota Bogor berunjuk rasa di depan Mapolres Bogor Kota, menuntut pihak kepolisian menyelesaikan kasus GKI Yasmin.

Sekitar 30 orang mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI ini menggelar demonstrasi dengan berorasi sambil membawa atribut.

"Kasus ini sudah bergulir lama hingga menjadi isu internasional. Polisi tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, turun saja Kapolres dari jabatannya," teriak salah seorang mahasiswa dalam orasinya, Rabu.

Menurut mahasiswa, kasus GKI Yasmin merupakan bukti bahwa polisi tidak mampu menciptakan perdamaian antarumat beragama di Kota Bogor.

Aksi damai yang digelar di depan Mako Polres Bogor Kota Jalan Kapten Muslihat sempat membuat arus lalu lintas tersendat.

Usai berorasi, mahasiswa membacakan pernyataan sikapnya. Mereka meminta Kapolres Bogor Kota segera diganti karena diduga kuat tidak mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terutama penertiban di GKI Yasmin.

Mahasiswa mendesak pihak kepolisian Bogor Kota untuk lebih serius dalam menangani permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Meminta pihak kepolisian agar tetap bersih dari suap termasuk jangan membuka peluang suap bagi siapapun.

"Tidak hanya kasus GKI Yasmin, kami juga meminta kepolisian untuk transparan dalam menyelesaikan kasus korupsi di Dinas Kebersihan. Segera tuntaskan kasus yang merugikan negara dan di SP3 kan," ujar Mafuluddin, Koordinator Lapangan HMI cabang Kota Bogor.

Usai membacakan pernyataan sikapnya, massa menempelkan poster berisikan orasi mereka di pagar Mako Polres Bogor sambil menyanyikan lagu dengan lirik menuntut Kapolres Bogor Kota mundur dari jabatannya.

Setelah berorasi, massa bergerak menuju gedung DPRD Kota Bogor yang berjarak sekitar 100 meter dari Mako Polres Bogor dengan berjalan kaki.

Di depan gedung DPRD Kota Bogor, massa menggelar orasi dengan tuntutan mendesak ketua Komisi D untuk diganti karena disinyalir tidak cakap dalam memimpin komisi D.

Menurut mereka, Komisi D DPRD Kota Bogor harus lebih fokus dalam melakukan pengontrolan terkait adanya kafe yang menjual minuman keras di dekat salah satu SMP di Kota Bogor.

Komisi D harus fokus dalam mengontrol dana revitalisasi GOR yang mandeg dan tidak kunjung dilelang.

Selain itu, Komisi D juga harus mengontrol kewajiban rumah sakit dalam menyediakan alokasi 30 persen untuk kelas tiga.

Mahasiswa mendesak DPRD Kota Bogor agar tidak menghambur-hamburkan uang rakyat untuk kunker yang tidak efektif.

Usai berorasi di Gedung DPRD Kota Bogor, massa HMI melanjutkan berunjukrasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Bogor yang berjarak kurang lebih 200 meter dari gedung DPRD.

Dalam orasinya massa mendukung Kejari Kota Bogor untuk terus memberantas kasus korupsi.

Meminta Kejari Bogor untuk memeriksa bursa lowongan kerja fiktif dan bantuan dana provinsi yang fiktif agar ada asas persamaan hak warga negara di depan hukum.

Meminta Kejari agar tidak jangan tebang pilih dalam menyelesaikan kasus Tipikor yang ada di Kota Bogor.

"Jika pengurus tidak mengakomodasi apa yang menjadi tuntutan kita, maka kami akan menurunkan aksi yang lebih besar lagi," kata salah seorang mahasiswa. Aksi massa itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Bogor Kota.

Laily R.