Pemkot Bogor usul ke Kemenhub bangun terminal di Simpang Ciawi

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat mengusulkan kepada kementerian perhubungan (Kemenhub) untuk membangun Terminal Tipe A di simpang Ciawi sebagai salah satu opsi penanganan kemacetan yang juga dapat mengembangkan potensi ekonomi.

Wali Kota Bogor, Bima Arya dalam rapat tindak lanjut penanganan kemacetan simpang Ciawi bersama Kementerian Perhubungan di ruang rapat Singosari, Kemenhub, Jakarta, Jumat (4/3), mengatakan, momentum ini menjadi langkah signifikan tidak saja jangka pendek tapi juga jangka panjang untuk membangun terminal tipe A yang terintegrasi.

“Apa yang kita lakukan memang tidak hanya mengurai lalu lintas atau beautifikasi, harus beyond beautifikasi, karena ada potensi bangkitan ekonomi di sana, baik kota (Bogor), kabupaten (Bogor) maupun pusat,” kata Bima Arya saat rapat tindak lanjut penanganan simpang Ciawi di ruang rapat Singosari, Kemenhub, Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Menurut dia, Pemkot Bogor akan mengajukan rencana tersebut kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Baca juga: Kemenhub-Kota dan Kabupaten Bogor sepakati tujuh langkah penataan Simpang Ciawi

Pemkot Bogor juga berencana membangun terminal batas kota yang sejalan dengan program transportasi dalam mempercepat konversi angkot. Sebab, target di tahun 2024 angkot di pusat kota hilang sehingga sangat diperlukan pengaturan lintas batas wilayah angkutan antar kota.

“Kalau ada terminal batas kota akan sangat membantu kita untuk mengatasi kepadatan arus masuk dari angkot-angkot antar wilayah. Ada tiga jurusan disitu, kurang lebih 1.500 angkot. Sementara di Kota Bogor dari 3.000 lebih angkot sudah jauh berkurang,” ungkapnya.

Dikatakannya, pembangunan terminal batas kota ini bisa dikembangkan opsi lain, karena di simpang Ciawi tidak hanya untuk keperluan angkot saja, tetapi ada kebutuhan atau perhatian berbagai moda, di antaranya bus AKAP.

“Supaya bisa sinkron kita arahkan ke pembangunan terminal Tipe A di Ciawi, karena di situ semrawut. Jadi kemungkinan membangun terminal tipe A bisa jadi satu prioritas utama di situ,” jelasnya.

Menurutnya rencana ini bisa jadi satu opsi solusi, karena selama ini, di sisi lain, terminal Baranangsiang agak terhambat karena kesimbangan pelayanan transportasi dan komersial yang belum terselesaikan.

Baca juga: Pemkab Bogor matangkan konsep penataan kawasan Simpang Ciawi

“Kalau terminal tipe A ini geser ke Ciawi kita beri keleluasaan dengan konsep TOD, sejalan integrasi dengan LRT dan Trem di Baranangsiang, sangat memungkinkan untuk membantu percepatan Baranangsiang di sana. Bagi kami (Kota Bogor) akan sangat membantu mengurangi mobilitas di pusat kota maupun masuk ke kota,” tuturnya.

“Ada tiga lahan yang memungkinkan kita bangun. Paling kecil lahan Jasa Marga ada 1.100 meter, memang sulit kalau tipe A disitu. Ada juga lahan 7.000 meter dan lahan 2,1 hektar. Dua opsi itu bisa menjadi terminal,” kata Bima Arya.

Di sisi lain Bima Arya menyatakan, untuk anggaran pembangunannya, termasuk pembebasan lahan agak sulit dibiayai APBD Kota Bogor, karena sisa masa jabatan dan masih ada program prioritas lain yang harus dituntaskan.

“Kami sangat mendukung kalau terminal tipe A di bangun di situ,” tegasnya.

Baca juga: Bima Arya pimpin operasi gabungan penegakan disiplin bermasker di simpang Ciawi Bogor

Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Budi Setiyadi menyatakan akan membantu berkomunikasi dengan pihak swasta, termasuk dengan pihak BUMN agar bisa membantu membangun terminal tipe A terintegrasi dengan pusat komersil seperti, semisal hotel dan pasar jika ada kendala keterbatasan APBD.

“Nanti akan saya sampaikan ke Pak Menteri masalah pembebasan lahan tidak memungkinkan melalui APBD. Tapi menurut saya pusat bisa saja, seperti pembangunan Flyover di Brebes," katanya.

Budi pun siap memfasilitasi Pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dalam mengutarakan usulannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).

"Saran saya Pak Bima dan Bu Ade bertemu dengan pak menteri didampingi saya, bahkan dengan menteri PUPR,” kata Budi.