Bogor, (Antara Megapolitan) - Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, Jawa Barat menggandeng pihak swasta untuk mengatasi kekurangan personel dan saranan prasaranan dalam melakukan pemangkasan dan penebangan pohon rawan tumbang di kota tersebut.
"Tahun ini pemangkasan dan penebangan pohon melibatkan pihak swasta karena pesonel yang kita miliki tidak cukup," kata Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, Yadi Cahyadi, di Bogor, Rabu.
Yadi mengatakan usulan untuk menggandeng pihak ketiga untuk bekerja sama dalam melakukan pemangkasan dan penebangan pohon telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk dianggarkan dana operasionalnya.
"Kita membutuhkan satu pihak swasta saja, syaratnya mereka yang akan kita libatkan harus berbadan hukum, minimal CV," katanya.
Dikatakannya Dinas Kebersihan dan Pertamanan sejak November-Desember 2014 telah melakukan pendataan jumlah dan kondisi pohon di Kota Bogor. Tercatat sebanyak 14.521 pohon yang tersebar di sejumlah jalan-jalan protokol dan wilayah yang ada di Kota Hujan.
Dari jumlah tersebut terdapat 212 pohon yang tergolong rawan tumbang dan kritis, sehingga perlu ditebang dan dipangkas.
"Sejak akhir 2014 hingga awal 2015 kita (DKP) secara intens melakukan pemeliharan dengan melaksanakan pemangkasan dan penebangan sejumlah pohon yang rawan tumbang, tercatat ada 147 yang sudah kita tebang dan pangkas," katanya.
Yadi mengatakan saat ini ada sekitar 68 pohon yang perlu segera dilakukan pemangkasan dan penebangan karena kondisinya kritis dan rawan tumbang.
"Kami sudah memberikan tanda pada pohon-pohon yang rawan ini, sehingga masyarakat dapat menghindari pohon tersebut, agar tidak berteduh atau berada di dekat area pohon, untuk menghindari pohon tumbang," katanya.
Yadi menambahkan, teknis kerja sama dengan pihak swasta nantinya akan dikontrak untuk melakukan penebangan dan pemangkasan pohon yang rawan tumbang di Kota Bogor.
DKP Bogor Gandeng Swasta Lakukan Tebang Pohon
Kamis, 19 Maret 2015 8:38 WIB
Kita membutuhkan satu pihak swasta saja, syaratnya mereka yang akan kita libatkan harus berbadan hukum, minimal CV,"