Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Kementerian Ketenagakerjaan mulai mengintensifkan program pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mulai 2019 melalui alokasi dana kegiatan sebesar 70 persen dari total Rp5,7 triliun lebih.
"Pada kurun waktu 2018, pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan infrastruktur, sekarang kita akan fokus pada pengembangan kualitas SDM," kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Bekasi.
Pernyataan itu disampaikannya usai memberi pembekalan kepada 9.296 angkatan kerja yang menjadi peserta `Pelatihan Berbasis Kompetensi` di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Cevest Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin.
Menurut dia, pemerintah saat ini terus bekerja keras meningkatkan daya saing SDM dengan negara lain.
Dari total alokasi dana kegiatan Kemenaker pada 2019 senilai Rp5,7 triliun, sebanyak Rp4 triliun lebih di antaranya dialokasikan untuk pelatihan kerja.
"Tujuh puluh persen anggaran kita akan diserap pada tahun ini untuk peningkatan daya saing SDM kita. Karena kebutuhan kita sekarang SDM berkualitas," katanya.
Menurut dia, target kerja pada 2019 adalah penyediaan SDM yang memadai serta merata di berbagai daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, dari total 130 juta angkatan kerja Indonesia, sebanyak 50 persen di antaranya masih lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Dikatakan Hanif, pada 2019 seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia akan melayani total 526.000 peserta pelatihan dan kompetensi yang akan disesuaikan dengan dunia industri saat ini.
Menurut dia, dalam kegiatan pelatihan dan kompetensi di BBPLK Cevest Kota Bekasi, masih ada sekitar 80 peserta yang berasal dari lulusan SD dan SMP.
"Bahkan ada delapan di antaranya yang berstatus sebagai sarjana, tapi belum belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan dunia industri saat ini," katanya.
Situasi itu terjadi akibat ketidakcocokan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.
"Itu tantangan dunia ketenagakerjaan kita saat ini, karena katidaksesuaian kurikulum dengan dunia kerja. Ini tugas pemerintah memperbaiki dengan mendekatkan pendidikan formal ke industri maupun kurikulum. Kita genjot kualitasnya," katanya.
Pihaknya memprediksi, pada 2030 Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Syaratnya, kata Hanif, angkatan kerja harus mempunyai skil dan karakter yang bekualitas sehingga hal itu yang akan menjadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan pembangunan SDM berkualitas.
Hanif mengatakan, persyaratan untuk mengakses layanan BLK pun telah dipermudah pihaknya dengan serangkaian kebijakan.
"Kalau sebelumnya untuk bisa masuk BLK ada syarat lulusan SMA atau sederajat, tidak bdi atas 30 tahun, sekarang kita bebaskan. Tidak peduli apa agama, apa sukunya, etnis apa, dan sekolah apa tidak, tua atau muda, selama butuh pelatihan BLK, pasti akan kita berikan pelayanan," katanya.
Hanif juga menyampaikan, pada empat tahun terakhir, pemerintahan Joko Widodo berhasil menurunkan angka kemiskinan.
"Dulu kita berada di posisi belasan, baru pertama kali dalam sejarah di Indonesia, kita berada di peringkat di bawah sepuluh besar, dengan posisi 9,8 persen. Ini angka kemiskinan paling rendah dalam sejarah Indonesia," katanya.
Ketimpangan sosial, kata Hanif, juga diklaim menurun dalam empat tahun terakhir.
"Dulu angka ketimpangan sosial mencapai 0,41 persen, sekarang 0,39. Jadi tingkat ketimpangan menurun," katanya.
Hal yang sama juga terjadi pada angka pengangguran yang saat ini berada di posisi 5,3 persen yang menjadi angka pengangguran paling rendah sejak era reformasi di Indonesia.
Baca Juga: `Mismatch` kurikulum industri picu investasi ganda pemerintah
Editor berita: B. Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Pada kurun waktu 2018, pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan infrastruktur, sekarang kita akan fokus pada pengembangan kualitas SDM," kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Bekasi.
Pernyataan itu disampaikannya usai memberi pembekalan kepada 9.296 angkatan kerja yang menjadi peserta `Pelatihan Berbasis Kompetensi` di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Cevest Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin.
Menurut dia, pemerintah saat ini terus bekerja keras meningkatkan daya saing SDM dengan negara lain.
Dari total alokasi dana kegiatan Kemenaker pada 2019 senilai Rp5,7 triliun, sebanyak Rp4 triliun lebih di antaranya dialokasikan untuk pelatihan kerja.
"Tujuh puluh persen anggaran kita akan diserap pada tahun ini untuk peningkatan daya saing SDM kita. Karena kebutuhan kita sekarang SDM berkualitas," katanya.
Menurut dia, target kerja pada 2019 adalah penyediaan SDM yang memadai serta merata di berbagai daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, dari total 130 juta angkatan kerja Indonesia, sebanyak 50 persen di antaranya masih lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Dikatakan Hanif, pada 2019 seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia akan melayani total 526.000 peserta pelatihan dan kompetensi yang akan disesuaikan dengan dunia industri saat ini.
Menurut dia, dalam kegiatan pelatihan dan kompetensi di BBPLK Cevest Kota Bekasi, masih ada sekitar 80 peserta yang berasal dari lulusan SD dan SMP.
"Bahkan ada delapan di antaranya yang berstatus sebagai sarjana, tapi belum belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan dunia industri saat ini," katanya.
Situasi itu terjadi akibat ketidakcocokan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.
"Itu tantangan dunia ketenagakerjaan kita saat ini, karena katidaksesuaian kurikulum dengan dunia kerja. Ini tugas pemerintah memperbaiki dengan mendekatkan pendidikan formal ke industri maupun kurikulum. Kita genjot kualitasnya," katanya.
Pihaknya memprediksi, pada 2030 Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Syaratnya, kata Hanif, angkatan kerja harus mempunyai skil dan karakter yang bekualitas sehingga hal itu yang akan menjadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan pembangunan SDM berkualitas.
Hanif mengatakan, persyaratan untuk mengakses layanan BLK pun telah dipermudah pihaknya dengan serangkaian kebijakan.
"Kalau sebelumnya untuk bisa masuk BLK ada syarat lulusan SMA atau sederajat, tidak bdi atas 30 tahun, sekarang kita bebaskan. Tidak peduli apa agama, apa sukunya, etnis apa, dan sekolah apa tidak, tua atau muda, selama butuh pelatihan BLK, pasti akan kita berikan pelayanan," katanya.
Hanif juga menyampaikan, pada empat tahun terakhir, pemerintahan Joko Widodo berhasil menurunkan angka kemiskinan.
"Dulu kita berada di posisi belasan, baru pertama kali dalam sejarah di Indonesia, kita berada di peringkat di bawah sepuluh besar, dengan posisi 9,8 persen. Ini angka kemiskinan paling rendah dalam sejarah Indonesia," katanya.
Ketimpangan sosial, kata Hanif, juga diklaim menurun dalam empat tahun terakhir.
"Dulu angka ketimpangan sosial mencapai 0,41 persen, sekarang 0,39. Jadi tingkat ketimpangan menurun," katanya.
Hal yang sama juga terjadi pada angka pengangguran yang saat ini berada di posisi 5,3 persen yang menjadi angka pengangguran paling rendah sejak era reformasi di Indonesia.
Baca Juga: `Mismatch` kurikulum industri picu investasi ganda pemerintah
Editor berita: B. Santoso
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019