Bekasi (ANTARA News Megapolitan) - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menilai ketidakcocokan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja mendorong pemerintah harus mengeluarkan investasi ganda dalam mempersiapkan angkatan kerja handal.
"Saat ini banyak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun lulusan pendidikan tinggi, tapi masih masuk Balai Pelatihan Kerja (BLK). Artinya ada "double investment" dari pemerintah," kata Hanif di Bekasi.
Hal itu dikatakannya saat memberi pembekalan kepada 9.296 angkatan kerja yang menjadi peserta `Pelatihan Berbasis Kompetensi` di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Cevest Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin.
Menurut dia, pemerintah saat ini telah mengalokasikan dananya untuk operasional pembentukan karakter serta skil lulusan SMK di seluruh Indonesia, hal yang sama juga diberikan pemerintah untuk pengembangan BLK.
Pihaknya mencatat, hingga 2018 jumlah lulusan SMK/SMA yang tidak sesuai dengan kompetensi industri jumlahnya cukup signifikan, yakni mencapai 63 persen dari total angka kelulusan.
"Mismatch atau ketidakcocokan ini misalnya, dari total sepuluh lulusan SMK, yang diterima kerja karena kemampuannya yang sesuai dengan tuntutan industri hanya tiga sampai empat orang, sisanya tidak cocok," katanya.
Kondisi tersebut mendorong sebagian pencari kerja dari lulusan SMA/SMK untuk mengakses layanan BLK di Indonesia untuk memperoleh kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Untuk itu, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Koordinator Perekonomian untuk menyesuaikan lagi kurikulum pendidikan di sekolah dengan kebutuhan tenaga kerja.
"Logikanya, lulusan SMK itu sudah memiliki kemampuan dasar sebagai operator di sebuah perusahaan. Ke depan harus terus dikurangi dengan memperbaiki pendidikan formal kita, termasuk SMK terus diperbaiki dengan instansi terkait," katanya.
Baca juga: Kemenaker telusuri keterlibatan agen kasus mahasiswa Taiwan
Editor berita: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Saat ini banyak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun lulusan pendidikan tinggi, tapi masih masuk Balai Pelatihan Kerja (BLK). Artinya ada "double investment" dari pemerintah," kata Hanif di Bekasi.
Hal itu dikatakannya saat memberi pembekalan kepada 9.296 angkatan kerja yang menjadi peserta `Pelatihan Berbasis Kompetensi` di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Cevest Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin.
Menurut dia, pemerintah saat ini telah mengalokasikan dananya untuk operasional pembentukan karakter serta skil lulusan SMK di seluruh Indonesia, hal yang sama juga diberikan pemerintah untuk pengembangan BLK.
Pihaknya mencatat, hingga 2018 jumlah lulusan SMK/SMA yang tidak sesuai dengan kompetensi industri jumlahnya cukup signifikan, yakni mencapai 63 persen dari total angka kelulusan.
"Mismatch atau ketidakcocokan ini misalnya, dari total sepuluh lulusan SMK, yang diterima kerja karena kemampuannya yang sesuai dengan tuntutan industri hanya tiga sampai empat orang, sisanya tidak cocok," katanya.
Kondisi tersebut mendorong sebagian pencari kerja dari lulusan SMA/SMK untuk mengakses layanan BLK di Indonesia untuk memperoleh kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Untuk itu, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Koordinator Perekonomian untuk menyesuaikan lagi kurikulum pendidikan di sekolah dengan kebutuhan tenaga kerja.
"Logikanya, lulusan SMK itu sudah memiliki kemampuan dasar sebagai operator di sebuah perusahaan. Ke depan harus terus dikurangi dengan memperbaiki pendidikan formal kita, termasuk SMK terus diperbaiki dengan instansi terkait," katanya.
Baca juga: Kemenaker telusuri keterlibatan agen kasus mahasiswa Taiwan
Editor berita: Budi Suyanto
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019