Bekasi (Antara Megapolitan) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Jawa Barat, menegaskan situasi enam daerah aliran sungai (DAS) di wilayah setempat mendesak untuk dinormalisasi.
"Enam DAS ini seluruhnya merupakan kali alam yang tidak pernah dilakukan normalisasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sehingga terjadi pendangkalan dan penyempitan aliran," kata Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi Yudi Saptono di Bekasi, Rabu.
Sedimentasi tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan banjir akibat luapan air sungai yang bisa merugikan masyarakat yang bermukim di sekitar bantarannya.
Enam DAS tersebut adalah Kali Cakung, Kali Bekasi, Kali Sunter, Kali Blencong, Kali Kapuk, dan Kali Sasak Jarang.
"Kalau sudah terjadi penyumbatan, bakal rawan banjir khususnya di saat musim hujan seperti sekarang," katanya.
Kali Bekasi merupakan salah satu DAS yang kini sudah mendesak dilakukan normalisasi akibat faktor sedimentasi.
Banjir di bantaran sungai tersebut diakibatkan air kiriman dari Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang bertemu di Perumahan Pondokgede Permai, Jatiasih sebagai hulu Kali Bekasi.
Dalam kurun tiga tahun terakhir, perjalanan air dari Bogor semakin cepat sampai di Kali Bekasi. Hanya membutuhkan waktu rata-rata dua hingga tiga jam.
Padahal pada kurun 2015, perjalanan air dari Cileungsi menuju Kali Bekasi membutuhkan waktu paling cepat empat hingga enam jam.
Yudi mengatakan, fokus penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah daerah maupun Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) masih pada tataran infrastruktur bantaran.
"Karena selama ini yang diperbaiki hanya titik banjirnya saja, bukan daerah aliran sungainya sebagai pemicu banjir," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan DAS sangat mempengaruhi volume aliran air menuju sejumlah saluran lingkungan warga.
"Sejauh ini perbaikan DAS tidak pernah konsisten, sifatnya dadakan. Apabila terjadi banjir, barulah dilakukan perbaikan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Enam DAS ini seluruhnya merupakan kali alam yang tidak pernah dilakukan normalisasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sehingga terjadi pendangkalan dan penyempitan aliran," kata Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi Yudi Saptono di Bekasi, Rabu.
Sedimentasi tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan banjir akibat luapan air sungai yang bisa merugikan masyarakat yang bermukim di sekitar bantarannya.
Enam DAS tersebut adalah Kali Cakung, Kali Bekasi, Kali Sunter, Kali Blencong, Kali Kapuk, dan Kali Sasak Jarang.
"Kalau sudah terjadi penyumbatan, bakal rawan banjir khususnya di saat musim hujan seperti sekarang," katanya.
Kali Bekasi merupakan salah satu DAS yang kini sudah mendesak dilakukan normalisasi akibat faktor sedimentasi.
Banjir di bantaran sungai tersebut diakibatkan air kiriman dari Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang bertemu di Perumahan Pondokgede Permai, Jatiasih sebagai hulu Kali Bekasi.
Dalam kurun tiga tahun terakhir, perjalanan air dari Bogor semakin cepat sampai di Kali Bekasi. Hanya membutuhkan waktu rata-rata dua hingga tiga jam.
Padahal pada kurun 2015, perjalanan air dari Cileungsi menuju Kali Bekasi membutuhkan waktu paling cepat empat hingga enam jam.
Yudi mengatakan, fokus penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah daerah maupun Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) masih pada tataran infrastruktur bantaran.
"Karena selama ini yang diperbaiki hanya titik banjirnya saja, bukan daerah aliran sungainya sebagai pemicu banjir," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan DAS sangat mempengaruhi volume aliran air menuju sejumlah saluran lingkungan warga.
"Sejauh ini perbaikan DAS tidak pernah konsisten, sifatnya dadakan. Apabila terjadi banjir, barulah dilakukan perbaikan," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017