Bekasi (Antara Megapolitan) - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kota Bekasi, Jawa Barat, memastikan lebih dari empat ribu kursi kosong telah terisi seluruhnya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, 4-6 Juli 2017.
"Alhamdulillah kursi kosongnya tidak ada dan sudah terisi semua," kata Ketua MKKS SMK Kota Bekasi I Made Supriatna di Bekasi, Minggu.
Sesuai instruksi, kata dia, setiap ruang kelas SMK negeri di Kota Bekasi diisi maksimal 40 siswa dari wilayah setempat maupun luar daerah di Jawa Barat.
Pelaksanaan PPDB online 2017 di tingkat SMK negeri di Kota Bekasi seluruhnya berlangsung kondusif meskipun masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan.
Kendala teknis yang dimaksud berupa masih minimnya pengetahuan sebagian orang tuas siswa perihal implementasi pendaftaran online serta munculnya masalah jaringan dalam proses pendaftaran.
Menurut dia, pascapengambilalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK negeri oleh Pemeirntah Provinsi Jawa Barat per Januari 2017, tidak banyak mengubah sistem PPDB yang berlaku sebelumnya.
Made mengatakan timbulnya persoalan itu tidak lepas dari ketersediaan sumber daya manusia yang berperan sebagai operator dalam penanganan permasalahan teknis pada saat pelaksanaan PPDB online.
"Kondisi ini menjadi salah satu masalah yang perlu terus diperbaiki untuk raihan hasil yang maksimal," katanya.
Menurut dia, kelancaran PPDB sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM dan koordinasi antarinstansi dan petugas.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Alhamdulillah kursi kosongnya tidak ada dan sudah terisi semua," kata Ketua MKKS SMK Kota Bekasi I Made Supriatna di Bekasi, Minggu.
Sesuai instruksi, kata dia, setiap ruang kelas SMK negeri di Kota Bekasi diisi maksimal 40 siswa dari wilayah setempat maupun luar daerah di Jawa Barat.
Pelaksanaan PPDB online 2017 di tingkat SMK negeri di Kota Bekasi seluruhnya berlangsung kondusif meskipun masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan.
Kendala teknis yang dimaksud berupa masih minimnya pengetahuan sebagian orang tuas siswa perihal implementasi pendaftaran online serta munculnya masalah jaringan dalam proses pendaftaran.
Menurut dia, pascapengambilalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK negeri oleh Pemeirntah Provinsi Jawa Barat per Januari 2017, tidak banyak mengubah sistem PPDB yang berlaku sebelumnya.
Made mengatakan timbulnya persoalan itu tidak lepas dari ketersediaan sumber daya manusia yang berperan sebagai operator dalam penanganan permasalahan teknis pada saat pelaksanaan PPDB online.
"Kondisi ini menjadi salah satu masalah yang perlu terus diperbaiki untuk raihan hasil yang maksimal," katanya.
Menurut dia, kelancaran PPDB sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM dan koordinasi antarinstansi dan petugas.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017