Satu dari sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan perangkat daerah Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat yang bakal dibahas pada masa sidang 2024 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
DPRD Kota Bogor telah menyetujui ada 13 Raperda -- sembilan di antaranya usulan perangkat daerah dan empat lainnya Inisiatif DPRD -- yang akan dibahas melalui rapat paripurna pada Kamis (30/11) 2023 melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Persetujuan itu ditandatangani Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto dan Ketua DPRD, Atang Trisnanto bersama jajaran pimpinan DPRD lainnya pada rapat paripurna DPRD Kota Bogor tersebut.
Secara definisi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -- yang selanjutnya disingkat APBD -- adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
Sementara Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Baca juga: Membaca raperda perubahan APBD Kota Bogor tahun 2024
Untuk merujuk bagaimana prospektif APBD Tahun 2025, maka rujukannya tentu saja adalah tahun sebelumnya, yakni 2024.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama DPRD setempat telah menyepakati Raperda APBD 2044 sebesar Rp3 triliun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan dana hibah dari pemerintah pusat atau provinsi sebesar Rp1 miliar, sehingga rencana belanja daerah mencapai Rp3,1 triliun.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto saat membacakan tanggapan dalam sidang paripurna pembahasan Raperda 2024 di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (30/11) 2023 menyatakan bahwa pada 2024 disepakati tetap memerhatikan wilayah, karena memang ada beberapa ruas di pusat kota yang pembangunannya masih berlanjut.
Sebagian besar pembangunan yang disepakati adalah pada sektor irigasi, sarana, prasarana di wilayah, termasuk RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).
Ikhwal Raperda APBD Kota Bogor 2024, pada Selasa (14/11/2023), anggota DPRD Jabar dari Dapil Kota Bogor, Iwan Suryawan menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Bogor terkait koordinasi dan konsultasi mekanisme dan teknis pembahasan APBD 2024, termasuk disinggung soal bantuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar di 2024 untuk Kota Bogor.
Baca juga: Gambaran Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Kota Bogor
Dalam pertemuan itu juga soal postur APBD 2025 yang diprediksi akan berubah sebagai dampak dari implementasi Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Dalam Perda tersebut terdapat objek pajak yang disesuaikan atau berubah, dan penyesuaian atau perubahan dipastikan berdampak terhadap postur APBD 2025.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan kerja yang dilakukan itu karena pihaknya sedang berproses membahas APBD 2024.
Karena itu, agenda utamanya adalah ingin berkoordinasi dan konsultasi terkait teknis dan mekanisme pembahasan APBD 2024.
Revitalisasi Terminal Bubulak
Menurut Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, pada akhir jabatannya, ia ingin program revitalisasi Terminal Bubulak di wilayah Kecamatan Bogor Barat masuk ke dalam agenda perencanaan pembangunan pada tahun 2024.
Masa jabatan Wali Kota-Wakil Wali Kota Bogor masa bakti 2019-2024, Bima Arya Sugiarto-Dedie A Rachim akan berakhir pada akhir Desember 2023 ini.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menjelskan bahwa ada tiga nama yang saat ini sudah diusulkan pihaknya ke Kemendagri sebagai penjabat (Pj) yang akan menggantikan Bima Arya.
Ketiga nama itu yakni Syarifah Sofiah, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bogor, Kepala Rumah Tangga Istana Kepresidenan Bogor Erwin Wicaksono, dan Kepala BPTJ Kemenhub Suharto.
Menurut Bima Arya, skema penganggaran yang menggantungkan pada bantuan dana hibah Provinsi Jawa Barat maupun DKI Jakarta sebelumnya tidak efektif.
Baca juga: Menelisik Raperda Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Kota Bogor
Terlebih, hampir tiga tahun terakhir anggaran daerah maupun pemerintah pusat mengalami pengalihan fokus ke penanganan pandemi COVID-19.
"Saya kira ada juga perencanaan untuk terminal, Terminal Bubulak. Itu yang kami akui kemarin ini belum maksimal karena kami terlalu bergantung pada permohonan bantuan Provinsi Jawa Barat maupun Jakarta," katanya.
Dengan kondisi tersebut, ia bersepakat dengan DPRD setempat untuk menganggarkan revitalisasi Terminal Bubulak melalui APBD.
"Jadi saya minta, sudahlah kita rencanakan sendiri. Jadi tahun depan itu perencanaannya sudah mulai gitu, nanti dianggarkan melalui APBD di 2025 misalnya gitu. Jadi itu Bubulak. Kalau Baranangsiang kan bukan kewenangan kita," katanya.
Mendesak
Kondisi Terminal Bubulak yang mengkhawatirkan mulai mendapat perhatian Pemkot Bogor sehingga berencana mulai menata kawasan itu.
Pada Januari 2023, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan Pemkot Bogor bakal mulai memperbaiki Terminal Bubulak bersamaan dengan proyek penataan kawasan di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat.
Perbaikan itu, dimulai dengan rencana membangun pedestrian dari Bubulak sampai ke CIFOR yang dilakukan bersamaan dengan revitalisasi area Bubulak.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri melihat persoalan Terminal Bubulak sudah mendesak untuk ditangani.
Ia menyebut fungsi Terminal Bubulak tidak layak digunakan dan butuh penanganan segera.
Jika terus dibiarkan terbengkalai, ia khawatir Terminal Bubulak akan terdampak dari sisi sosial, karena terminal itu dapat berpotensi menjadi tempat maksiat dan merugikan masyarakat.
Pemkot Bogor dan legislatif telah mengakui akan kondisi Terminal Bubulak yang merupakan sarana publik untuk direvitalisasi, sehingga pengalokasian anggaran guna memperbaikinya melalui APBD 2024 dan 2025 agaknya adalah keharusan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
DPRD Kota Bogor telah menyetujui ada 13 Raperda -- sembilan di antaranya usulan perangkat daerah dan empat lainnya Inisiatif DPRD -- yang akan dibahas melalui rapat paripurna pada Kamis (30/11) 2023 melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Persetujuan itu ditandatangani Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto dan Ketua DPRD, Atang Trisnanto bersama jajaran pimpinan DPRD lainnya pada rapat paripurna DPRD Kota Bogor tersebut.
Secara definisi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -- yang selanjutnya disingkat APBD -- adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
Sementara Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Baca juga: Membaca raperda perubahan APBD Kota Bogor tahun 2024
Untuk merujuk bagaimana prospektif APBD Tahun 2025, maka rujukannya tentu saja adalah tahun sebelumnya, yakni 2024.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama DPRD setempat telah menyepakati Raperda APBD 2044 sebesar Rp3 triliun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan dana hibah dari pemerintah pusat atau provinsi sebesar Rp1 miliar, sehingga rencana belanja daerah mencapai Rp3,1 triliun.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto saat membacakan tanggapan dalam sidang paripurna pembahasan Raperda 2024 di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (30/11) 2023 menyatakan bahwa pada 2024 disepakati tetap memerhatikan wilayah, karena memang ada beberapa ruas di pusat kota yang pembangunannya masih berlanjut.
Sebagian besar pembangunan yang disepakati adalah pada sektor irigasi, sarana, prasarana di wilayah, termasuk RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).
Ikhwal Raperda APBD Kota Bogor 2024, pada Selasa (14/11/2023), anggota DPRD Jabar dari Dapil Kota Bogor, Iwan Suryawan menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Bogor terkait koordinasi dan konsultasi mekanisme dan teknis pembahasan APBD 2024, termasuk disinggung soal bantuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar di 2024 untuk Kota Bogor.
Baca juga: Gambaran Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Kota Bogor
Dalam pertemuan itu juga soal postur APBD 2025 yang diprediksi akan berubah sebagai dampak dari implementasi Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Dalam Perda tersebut terdapat objek pajak yang disesuaikan atau berubah, dan penyesuaian atau perubahan dipastikan berdampak terhadap postur APBD 2025.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan kerja yang dilakukan itu karena pihaknya sedang berproses membahas APBD 2024.
Karena itu, agenda utamanya adalah ingin berkoordinasi dan konsultasi terkait teknis dan mekanisme pembahasan APBD 2024.
Revitalisasi Terminal Bubulak
Menurut Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, pada akhir jabatannya, ia ingin program revitalisasi Terminal Bubulak di wilayah Kecamatan Bogor Barat masuk ke dalam agenda perencanaan pembangunan pada tahun 2024.
Masa jabatan Wali Kota-Wakil Wali Kota Bogor masa bakti 2019-2024, Bima Arya Sugiarto-Dedie A Rachim akan berakhir pada akhir Desember 2023 ini.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menjelskan bahwa ada tiga nama yang saat ini sudah diusulkan pihaknya ke Kemendagri sebagai penjabat (Pj) yang akan menggantikan Bima Arya.
Ketiga nama itu yakni Syarifah Sofiah, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bogor, Kepala Rumah Tangga Istana Kepresidenan Bogor Erwin Wicaksono, dan Kepala BPTJ Kemenhub Suharto.
Menurut Bima Arya, skema penganggaran yang menggantungkan pada bantuan dana hibah Provinsi Jawa Barat maupun DKI Jakarta sebelumnya tidak efektif.
Baca juga: Menelisik Raperda Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Kota Bogor
Terlebih, hampir tiga tahun terakhir anggaran daerah maupun pemerintah pusat mengalami pengalihan fokus ke penanganan pandemi COVID-19.
"Saya kira ada juga perencanaan untuk terminal, Terminal Bubulak. Itu yang kami akui kemarin ini belum maksimal karena kami terlalu bergantung pada permohonan bantuan Provinsi Jawa Barat maupun Jakarta," katanya.
Dengan kondisi tersebut, ia bersepakat dengan DPRD setempat untuk menganggarkan revitalisasi Terminal Bubulak melalui APBD.
"Jadi saya minta, sudahlah kita rencanakan sendiri. Jadi tahun depan itu perencanaannya sudah mulai gitu, nanti dianggarkan melalui APBD di 2025 misalnya gitu. Jadi itu Bubulak. Kalau Baranangsiang kan bukan kewenangan kita," katanya.
Mendesak
Kondisi Terminal Bubulak yang mengkhawatirkan mulai mendapat perhatian Pemkot Bogor sehingga berencana mulai menata kawasan itu.
Pada Januari 2023, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan Pemkot Bogor bakal mulai memperbaiki Terminal Bubulak bersamaan dengan proyek penataan kawasan di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat.
Perbaikan itu, dimulai dengan rencana membangun pedestrian dari Bubulak sampai ke CIFOR yang dilakukan bersamaan dengan revitalisasi area Bubulak.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri melihat persoalan Terminal Bubulak sudah mendesak untuk ditangani.
Ia menyebut fungsi Terminal Bubulak tidak layak digunakan dan butuh penanganan segera.
Jika terus dibiarkan terbengkalai, ia khawatir Terminal Bubulak akan terdampak dari sisi sosial, karena terminal itu dapat berpotensi menjadi tempat maksiat dan merugikan masyarakat.
Pemkot Bogor dan legislatif telah mengakui akan kondisi Terminal Bubulak yang merupakan sarana publik untuk direvitalisasi, sehingga pengalokasian anggaran guna memperbaikinya melalui APBD 2024 dan 2025 agaknya adalah keharusan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023