Memasuki akhir masa jabatan Wali Kota Bogor, Bima Arya, Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menyoroti perihal kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bogor. Sebab, beradsarkan hasil rapat kerja, dapat ditarik data bahwa angka kemiskinan di Kota Bogor masih tinggi dan layanan dasar kepada masyarakat tidak maksimal.
Ia menilai, tim yang dibentuk melalui SK Wali Kota Bogor ini tidak menunjukkan kinerja yang maksimal, dimana tim hanya dibentuk tanpa ada laporan kinerja dan penyampaian hasil kinerja.
“Tidak pernah ada laporan kinerja dan capaiannya. Tim ini hanya semata-mata dibentuk lalu cicing (diam),” ujar pria yang akrab disapa Gus M, Senin (11/12).
Dari hasil rapat dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor selama satu tahun ini, penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor belum menunjukkan hasil positif.
Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menyoroti perihal kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bogor. (Foto Antara/DPRD Kota Bogor).
Sebab berdasarkan data BPS Kota Bogor, angka kemiskinan di Kota Bogor berada di 7,10 persen atau dengan jumlah penduduk miskin 79,2 ribu jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin ada 75 ribu jiwa.
Karena itu, Gus M meminta kepada Pemkot Bogor agar segera melaksanakan program bantuan sosial terpadu berbasi keluarga melalui Dinas Sosial. Kehadiran Aplikasi SOLID seharusnya bisa memudahkan Pemkot Bogor dalam melakukan pendataan dan penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin.
“Oleh karena itu, kita berharap Kepala Dinas Sosial yang baru nanti harus mampu memetakan dan melakukan pemutakhiran data DTKS secara berlanjut, karena kemiskinan ini sangat dinamis,” tegas Gus M.
Selain itu, Gus M, turut menyoroti uforia akhir masa jabatan Wali Kota dengan rencana peresmian proyekp-proyek mercusuar dan branding tentang capaian kesuksesan kepemimpinan tidak berbanding lurus dengan kondisi secara nyata di masyarakat. Permasalahan dasar, kesejahteraan, kemiskinan dan pendidikan sampai hari ini pun menurutnya belum ada jawabannya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan jangan sampai ada pembenaran, bahwa APBD kota Bogor tidak pro untuk kesehatan warganya karena lebih mementingkan pada capaian fisik infrastruktur semata. Bahkan Bongkar pasang pejabat khususnya di DInas Sosial Kota Bogor, menyiratkan tidak fokus dan seriusnya pemerintah dalam penanganan masalah sosial di Kota Bogor
"Saya lebih melihat, rotasi dan promosi hanya untuk menyiapkan slot berbagi balas budi dalam tanda kutip. Akhirnya, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan warga dikesampingkan dalam anggaran,” pungkasnya.
