Semua pengguna layanan Perlindungan Varietas Tanaman, termasuk warga negara Indonesia perorangan, lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri, serta usaha mikro dan kecil, kini dapat menikmati tarif nol rupiah atau bebas biaya.
Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Leli Nuryati dalam keterangannya, Selasa mengatakan, implementasi beleid tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Pertanian, disusul dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.
"Keputusan ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yakni dengan memberikan keringanan terhadap salah satu komponen biaya operasional dalam perlindungan varietas tanaman yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual," ujar Leli.
Dijelaskan Leli, perlindungan Varietas Tanaman memiliki dampak positif yang signifikan, termasuk peningkatan dalam penelitian dan pengembangan varietas tanaman, yang nantinya dapat dijadikan ajang promosi hasil riset pemuliaan tanaman. Selain itu, PVT memberikan insentif bagi penelitian dan pengembangan (R&D) serta dalam pemasaran varietas tersebut kepada masyarakat dan petani.
"Melalui PVT, para pemulia juga dapat memperoleh pengembalian biaya yang telah dikeluarkan dalam proses R&D," ujar Leli.
Leli menambahkan, merujuk data lembaganya, jumlah permohonan hak PVT baru masih terbatas, dengan hanya 996 varietas yang telah diajukan dan 677 sertifikat hak PVT yang diberikan. Rata-rata permohonan hanya sekitar 50 varietas per tahun.
"Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam yang mencapai 200 varietas per tahun, bahkan Jepang dengan angka mencapai 2.000 varietas per tahun," kata dia.
Leli berharap dengan diterbitkannya PP tarif baru ini, permohonan PVT meningkat. Baik oleh warga negara Indonesia perorangan, lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri, maupun usaha mikro dan kecil.
"Pasal 7 dalam PP tersebut menjelaskan bahwa, dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1), dapat ditetapkan hingga mencapai Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0 persen," tambahnya.
Leli mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian melalui PVTPP berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik kepada pelaku usaha dalam perlindungan varietas tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman telah menjadi bagian penting dalam sektor pertanian Indonesia selama lebih dari dua dekade, sejak diundangkan melalui UU No.29 Tahun 2000.
"Dengan adanya relaksasi biaya ini, diharapkan dapat semakin memajukan sektor pertanian di tanah air," ujarnya.
Adapun jenis PNBP yang dapat dikenakan tarif nol rupiah berdasarkan pertimbangan tertentu mencakup penerimaan dari berbagai bidang. Di antaranya jasa pengujian, analisis, dan sertifikasi, tindakan karantina hewan dan tumbuhan, royalti atas Jasa Alih Teknologi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serta biaya perlindungan varietas tanaman bagi perorangan warga negara Indonesia, lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri, dan usaha mikro dan kecil.
Selain itu, juga mencakup tarif atas jasa pelatihan sumber daya manusia pertanian dan jasa inspeksi/audit kesesuaian unit usaha pemasukan hewan, produk hewan, serta kajian lapangan obat hewan secara virtual.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Leli Nuryati dalam keterangannya, Selasa mengatakan, implementasi beleid tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Pertanian, disusul dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.
"Keputusan ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yakni dengan memberikan keringanan terhadap salah satu komponen biaya operasional dalam perlindungan varietas tanaman yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual," ujar Leli.
Dijelaskan Leli, perlindungan Varietas Tanaman memiliki dampak positif yang signifikan, termasuk peningkatan dalam penelitian dan pengembangan varietas tanaman, yang nantinya dapat dijadikan ajang promosi hasil riset pemuliaan tanaman. Selain itu, PVT memberikan insentif bagi penelitian dan pengembangan (R&D) serta dalam pemasaran varietas tersebut kepada masyarakat dan petani.
"Melalui PVT, para pemulia juga dapat memperoleh pengembalian biaya yang telah dikeluarkan dalam proses R&D," ujar Leli.
Leli menambahkan, merujuk data lembaganya, jumlah permohonan hak PVT baru masih terbatas, dengan hanya 996 varietas yang telah diajukan dan 677 sertifikat hak PVT yang diberikan. Rata-rata permohonan hanya sekitar 50 varietas per tahun.
"Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam yang mencapai 200 varietas per tahun, bahkan Jepang dengan angka mencapai 2.000 varietas per tahun," kata dia.
Leli berharap dengan diterbitkannya PP tarif baru ini, permohonan PVT meningkat. Baik oleh warga negara Indonesia perorangan, lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri, maupun usaha mikro dan kecil.
"Pasal 7 dalam PP tersebut menjelaskan bahwa, dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1), dapat ditetapkan hingga mencapai Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0 persen," tambahnya.
Leli mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian melalui PVTPP berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik kepada pelaku usaha dalam perlindungan varietas tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman telah menjadi bagian penting dalam sektor pertanian Indonesia selama lebih dari dua dekade, sejak diundangkan melalui UU No.29 Tahun 2000.
"Dengan adanya relaksasi biaya ini, diharapkan dapat semakin memajukan sektor pertanian di tanah air," ujarnya.
Adapun jenis PNBP yang dapat dikenakan tarif nol rupiah berdasarkan pertimbangan tertentu mencakup penerimaan dari berbagai bidang. Di antaranya jasa pengujian, analisis, dan sertifikasi, tindakan karantina hewan dan tumbuhan, royalti atas Jasa Alih Teknologi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serta biaya perlindungan varietas tanaman bagi perorangan warga negara Indonesia, lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri, dan usaha mikro dan kecil.
Selain itu, juga mencakup tarif atas jasa pelatihan sumber daya manusia pertanian dan jasa inspeksi/audit kesesuaian unit usaha pemasukan hewan, produk hewan, serta kajian lapangan obat hewan secara virtual.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023