Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Food and Agriculture Organization (FAO) mengadakan pelatihan kepada ratusan peserta terkait Penggunaan Akuakultur dengan Pendekatan Ekosistem (ADPE) di Bogor, Jawa Barat, 8-12 Agustus 2023.
Peneliti Destructive Fishing Watch Indonesia Muhammad Arifudin di Bogor, Sabtu, kegiatan pelatihan diikuti ratusan peserta secara hybrid baik Pemerintah Provinsi, masyarakat pembudidaya, hingga Non Governmental Organization (NGO).
Sebanyak 50 peserta perwakilan kepulauan hadir secara tatap muka, sedangkan sisanya mengikuti secara dalam jaringan (daring) sebanyak 200 orang.
Muhammad Arifudin yang ditunjuk sebagai penyelenggara pelatihan menjelaskan, kegiatan ini untuk menyebarluaskan pendekatan penggunaan akuakultur dengan pendekatan ekosistem atau disingkat ADPE. Di mana, dijelaskan Muhammad Arifudin pendekatan itu sebenarnya sudah tertuang dalam petunjuk teknis yang tertuang dalam peraturan Direktur Jendral Perikanan Budidaya Nomor 154/PER-DJPB/2019.
“Namun sayangnya pelaksanaan juknis ADPE belum banyak diketahui oleh pemerintah itu sendiri, jadi mereka yang membuat (peraturan) tapi belum banyak yang memahami bagaimana pelaksanaan dan penerapannya,” kata Muhammad Arifudin.
Oleh karenanya, sebagian besar peserta yang mengikuti pelatihan adalah unsur pemerintahan hingga perwakilan kelompok tani atau kelompok pembudidaya baik di darat, pesisir dan di laut. Karena, pemerintah yang nantinya akan melakukan penilaian.
Menurut dia, ADPE sendiri merupakan strategi untuk integrasi kegiatan dalam ekosistem yang lebih luas sehingga mempromosikan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan, dan ketahanan sistem sosial-ekologis yang saling terkait.
Pendekatan ekosistem untuk akuakultur, sebenarnya mirip dengan pendekatan sistem lain untuk manajemen, menyumbang berbagai pemangku kepentingan, lingkup pengaruh dan proses lain yang saling terkait.
Muhammad Arifudin menyebut setidaknya ada tiga prinsip dan isu-isu kunci pada skala masyarakat yang berbeda.
Prinsip pertama, pengembangan dan pengelolaan akuakultur harus mempertimbangkan berbagai fungsi dan jasa ekosistem dan tidak boleh mengancam pengiriman berkelanjutan ini kepada masyarakat.
Prinsip ke dua, Akuakultur harus meningkatkan kesejahteraan dan keadilan manusia bagi semua pemangku kepentingan terkait. Akuakultur harus memberikan kesempatan yang sama untuk pembangunan, yang membutuhkan manfaatnya untuk dibagi lebih luas, terutama secara lokal, sehingga tidak merugikan sektor masyarakat manapun, terutama masyarakat miskin.
“Akuakultur harus mempromosikan keamanan dan keselamatan pangan sebagai komponen kunci dari kesejahteraan manusia,” ucap dia.
Prinsip terakhir atau ketiga, Akuakultur harus dikembangkan dalam konteks sektor, kebijakan, dan tujuan lain.
“Akuakultur sering memiliki dampak yang lebih kecil daripada kegiatan manusia lainnya, misalnya, pertanian dan industri, tetapi tidak terjadi secara terpisah,” jelas dia.
Muhammad Arifudin mengungkapkan, meski alat bantu atau ADPE sebenarnya sudah ada sejak 2019 lalu, namun masih banyak yang belum menerapkan dan salah kaprah.
“Di sini untuk meluruskan hal itu (kesalahpahaman), jadi ADPE semacam uji petik, bagaimana menilai sebuah ekosistem dalam satu kawasan budi daya baik di darat atau di laut. Misalnya jangan sampai ada pencemaran, kualitas air tidak tercemar sehingga bisa untung,” ucap dia.
“Tools ini belum banyak dilakukan baru dua daerah yakni di Pingrang dan NTB lombok Timur,” sambung dia.
Sementara itu, Perwakilan WWF Indonesia Nurahyani Perwakilan mengatakan pelatihan ini untuk mendapatkan bagaimana tata cara dan pengelolaan kawasan dengan pendekatan ADPE agar para pelaku pembudidaya ikan dapat melakukan usahanya secara berkelanjutan.
“Memang ada tiga prinsip ADPE yakni keberlanjutan, kesejahteraan yang berkeadilan kemudian governes,” ucap dia.
Dalam hal ini, dijelaskan Nurahyani menegaskan keterlibatkan pemerintah sangat penting agar program antar SKPD dapat terintegrasi.
“Jadi ini kerjasama multi stakholder, otoritas pengelolaan pemerintah supaya tools berjalan baik. Misal dinas Pariwisata, Bappeda, Perikanan terintegrasi sehingga tidak jalan sendiri-sendiri,” tukas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Peneliti Destructive Fishing Watch Indonesia Muhammad Arifudin di Bogor, Sabtu, kegiatan pelatihan diikuti ratusan peserta secara hybrid baik Pemerintah Provinsi, masyarakat pembudidaya, hingga Non Governmental Organization (NGO).
Sebanyak 50 peserta perwakilan kepulauan hadir secara tatap muka, sedangkan sisanya mengikuti secara dalam jaringan (daring) sebanyak 200 orang.
Muhammad Arifudin yang ditunjuk sebagai penyelenggara pelatihan menjelaskan, kegiatan ini untuk menyebarluaskan pendekatan penggunaan akuakultur dengan pendekatan ekosistem atau disingkat ADPE. Di mana, dijelaskan Muhammad Arifudin pendekatan itu sebenarnya sudah tertuang dalam petunjuk teknis yang tertuang dalam peraturan Direktur Jendral Perikanan Budidaya Nomor 154/PER-DJPB/2019.
“Namun sayangnya pelaksanaan juknis ADPE belum banyak diketahui oleh pemerintah itu sendiri, jadi mereka yang membuat (peraturan) tapi belum banyak yang memahami bagaimana pelaksanaan dan penerapannya,” kata Muhammad Arifudin.
Oleh karenanya, sebagian besar peserta yang mengikuti pelatihan adalah unsur pemerintahan hingga perwakilan kelompok tani atau kelompok pembudidaya baik di darat, pesisir dan di laut. Karena, pemerintah yang nantinya akan melakukan penilaian.
Menurut dia, ADPE sendiri merupakan strategi untuk integrasi kegiatan dalam ekosistem yang lebih luas sehingga mempromosikan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan, dan ketahanan sistem sosial-ekologis yang saling terkait.
Pendekatan ekosistem untuk akuakultur, sebenarnya mirip dengan pendekatan sistem lain untuk manajemen, menyumbang berbagai pemangku kepentingan, lingkup pengaruh dan proses lain yang saling terkait.
Muhammad Arifudin menyebut setidaknya ada tiga prinsip dan isu-isu kunci pada skala masyarakat yang berbeda.
Prinsip pertama, pengembangan dan pengelolaan akuakultur harus mempertimbangkan berbagai fungsi dan jasa ekosistem dan tidak boleh mengancam pengiriman berkelanjutan ini kepada masyarakat.
Prinsip ke dua, Akuakultur harus meningkatkan kesejahteraan dan keadilan manusia bagi semua pemangku kepentingan terkait. Akuakultur harus memberikan kesempatan yang sama untuk pembangunan, yang membutuhkan manfaatnya untuk dibagi lebih luas, terutama secara lokal, sehingga tidak merugikan sektor masyarakat manapun, terutama masyarakat miskin.
“Akuakultur harus mempromosikan keamanan dan keselamatan pangan sebagai komponen kunci dari kesejahteraan manusia,” ucap dia.
Prinsip terakhir atau ketiga, Akuakultur harus dikembangkan dalam konteks sektor, kebijakan, dan tujuan lain.
“Akuakultur sering memiliki dampak yang lebih kecil daripada kegiatan manusia lainnya, misalnya, pertanian dan industri, tetapi tidak terjadi secara terpisah,” jelas dia.
Muhammad Arifudin mengungkapkan, meski alat bantu atau ADPE sebenarnya sudah ada sejak 2019 lalu, namun masih banyak yang belum menerapkan dan salah kaprah.
“Di sini untuk meluruskan hal itu (kesalahpahaman), jadi ADPE semacam uji petik, bagaimana menilai sebuah ekosistem dalam satu kawasan budi daya baik di darat atau di laut. Misalnya jangan sampai ada pencemaran, kualitas air tidak tercemar sehingga bisa untung,” ucap dia.
“Tools ini belum banyak dilakukan baru dua daerah yakni di Pingrang dan NTB lombok Timur,” sambung dia.
Sementara itu, Perwakilan WWF Indonesia Nurahyani Perwakilan mengatakan pelatihan ini untuk mendapatkan bagaimana tata cara dan pengelolaan kawasan dengan pendekatan ADPE agar para pelaku pembudidaya ikan dapat melakukan usahanya secara berkelanjutan.
“Memang ada tiga prinsip ADPE yakni keberlanjutan, kesejahteraan yang berkeadilan kemudian governes,” ucap dia.
Dalam hal ini, dijelaskan Nurahyani menegaskan keterlibatkan pemerintah sangat penting agar program antar SKPD dapat terintegrasi.
“Jadi ini kerjasama multi stakholder, otoritas pengelolaan pemerintah supaya tools berjalan baik. Misal dinas Pariwisata, Bappeda, Perikanan terintegrasi sehingga tidak jalan sendiri-sendiri,” tukas dia.
Editor : M Fikri Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023