Bogor, 6/10 (Antara) - Ketua Pembina Yayasan Universitas Pancasila (UP) Jakarta, Siswono Yudo Husodo mengatakan aset Universitas Pancasila secara keseluruhan mencapai Rp40 triliun.
"Kami iklas menyerahkan aset tersebut jika Universitas Pancasila menjadi negeri," kata Siswono usai acara Dies Natalis ke-50 dan wisuda 1.700 mahasiswa Universitas Pancasila di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Ia mengatakan proses Universitas Pancasila untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri telah dijalani beberapa waktu lalu, namun saat ini masih terganjal karena pemerintah telah menetapkan moratorium perguruan tinggi swasta menjadi negeri.
Hal tersebut dikarenakan terjadi kerumitan dalam hal administrasi dimana dosen dan karyawan menuntut menjadi PNS, maka disempurnakan aturan yang berlaku saat ini sehingga pemerintah menetapkan moratorium bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ingin berubah menjadi negeri tersebut.
Namun demikian kata politisi senior Partai Golkar tersebut, UP tetap terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dikampus tersebut demi meningkatkan kualitas para lulusan kampus yang terletak di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut.
"Kami tentunya mengerti tata cara yang tidak menimbulkan permasalahan kembali jika Universitas Pancasila menjadi negeri," kata Mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan V ini.
Peran PTS kata dia dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini ada sekitar 3 juta mahasiswa yang menuntut ilmu diberbagai perguruan tinggi baik swasta dan negeri.
"1 juta mahasiswa belajar di PTN dan 2 juta mahasiswa belajar di PTS. Jadi perguruan tinggi swasta berperan serta mencerdaskan kehidupan berbangsa," jelasnya.
Menurut dia Universitas Gajah Mada merupakan perguruan swasta pertama yang menjadi negeri pada tahun 1946 lalu. Selanjutnya ada juga Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, dan juga UPN Veteran yang telah menjadi negeri.
Universitas Pancasila merupakan gabungan Universitas Pancasila (lama) dan Universitas Bung Karno (lama). Kemudian pada tahun 1966 dan perubahan-perubahan kekuasaan politik, keduanya melebur menjadi Universitas Pancasila.
Dikatakannya dua-duanya ini didirikan oleh mantan pejuang Indonesia. Setelah keduanya menyatu, Ketua Yayasan UP pertama adalah Jendral Besar Abdul Haris Nasution.
Ia mengatakan motivasi awal didirikannya UP ini pada tahun 1966, adalah Indonesia masih 'under develop country'. Dengan kata lain berkelimang dengan keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan.
"Kita semua tahu bangsa miskin akan menjadi bangsa yang bodoh. Dan bangsa yang bodoh akan tetap menjadi bangsa yang misikin," katanya.
Oleh karena itu motif awal para pendiri UP ini, sesuai amanat Konstitusi, ingin mencerdaskan bangsa.
Sejak didirikan, UP selalu konsisten menjalankan visi-misinya yakni melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi serta berkepribadian Pancasila.
"Salah satu kunci keberhasilan UP melewati berbagai bentuk kondisi Indonesia selama 50 tahun terakhir adalah menjaga nilai Pancasila," demikian Siswono.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Kami iklas menyerahkan aset tersebut jika Universitas Pancasila menjadi negeri," kata Siswono usai acara Dies Natalis ke-50 dan wisuda 1.700 mahasiswa Universitas Pancasila di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Ia mengatakan proses Universitas Pancasila untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri telah dijalani beberapa waktu lalu, namun saat ini masih terganjal karena pemerintah telah menetapkan moratorium perguruan tinggi swasta menjadi negeri.
Hal tersebut dikarenakan terjadi kerumitan dalam hal administrasi dimana dosen dan karyawan menuntut menjadi PNS, maka disempurnakan aturan yang berlaku saat ini sehingga pemerintah menetapkan moratorium bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ingin berubah menjadi negeri tersebut.
Namun demikian kata politisi senior Partai Golkar tersebut, UP tetap terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dikampus tersebut demi meningkatkan kualitas para lulusan kampus yang terletak di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut.
"Kami tentunya mengerti tata cara yang tidak menimbulkan permasalahan kembali jika Universitas Pancasila menjadi negeri," kata Mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan V ini.
Peran PTS kata dia dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini ada sekitar 3 juta mahasiswa yang menuntut ilmu diberbagai perguruan tinggi baik swasta dan negeri.
"1 juta mahasiswa belajar di PTN dan 2 juta mahasiswa belajar di PTS. Jadi perguruan tinggi swasta berperan serta mencerdaskan kehidupan berbangsa," jelasnya.
Menurut dia Universitas Gajah Mada merupakan perguruan swasta pertama yang menjadi negeri pada tahun 1946 lalu. Selanjutnya ada juga Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, dan juga UPN Veteran yang telah menjadi negeri.
Universitas Pancasila merupakan gabungan Universitas Pancasila (lama) dan Universitas Bung Karno (lama). Kemudian pada tahun 1966 dan perubahan-perubahan kekuasaan politik, keduanya melebur menjadi Universitas Pancasila.
Dikatakannya dua-duanya ini didirikan oleh mantan pejuang Indonesia. Setelah keduanya menyatu, Ketua Yayasan UP pertama adalah Jendral Besar Abdul Haris Nasution.
Ia mengatakan motivasi awal didirikannya UP ini pada tahun 1966, adalah Indonesia masih 'under develop country'. Dengan kata lain berkelimang dengan keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan.
"Kita semua tahu bangsa miskin akan menjadi bangsa yang bodoh. Dan bangsa yang bodoh akan tetap menjadi bangsa yang misikin," katanya.
Oleh karena itu motif awal para pendiri UP ini, sesuai amanat Konstitusi, ingin mencerdaskan bangsa.
Sejak didirikan, UP selalu konsisten menjalankan visi-misinya yakni melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi serta berkepribadian Pancasila.
"Salah satu kunci keberhasilan UP melewati berbagai bentuk kondisi Indonesia selama 50 tahun terakhir adalah menjaga nilai Pancasila," demikian Siswono.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016