Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat membenahi pengelolaan aset agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
"Selain menjadi potensi pendapatan asli daerah, aset pemerintah juga harus memberikan manfaat besar untuk rakyat," ujar Kang AW, panggilan akrab Asep Wahyuwijaya, di Kabupaten Bogor, Rabu.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor itu memaparkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai aset Pemprov Jabar masih belum memadai secara mendasar yang mencerminkan kompleksitas dalam pemanfaatan aset daerah dapat bermanfaat untuk rakyat.
Ia meminta Pemprov Jabar tidak mengusir masyarakat yang terlanjur memanfaatkan aset pemerintah. Sebaliknya, masyarakat agar diberi pemahaman.
"Berikan mereka pemahaman yang baik dan jika mereka harus membayar kompensasi sewa, tetapkan harga yang wajar. Jangan berlebihan," ujarnya.
Dia juga mengaku sempat mendengar bahwa ada aset Pemprov Jabar kini berdiri kantor desa, lapangan bola hingga madrasah di atasnya. Dia meminta Gubernur Ridwan Kamil tidak menggusur mereka.
"Lebih baik melakukan edukasi kepada mereka tantang bagaimana caranya mereka bisa memperoleh alas hak dalam bentuk perjanjian pinjam pakai," kata Kang AW yang akan maju dalam Pileg 2024.
Ia mendorong pengamanan dan pemanfaatan aset Pemprov Jabar menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar lebih efektif dan maksimal dalam penatausahaan aset dari sisi kemanfaatan kepada masyarakat, maupun peningkatan pendapatan daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Selain menjadi potensi pendapatan asli daerah, aset pemerintah juga harus memberikan manfaat besar untuk rakyat," ujar Kang AW, panggilan akrab Asep Wahyuwijaya, di Kabupaten Bogor, Rabu.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor itu memaparkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai aset Pemprov Jabar masih belum memadai secara mendasar yang mencerminkan kompleksitas dalam pemanfaatan aset daerah dapat bermanfaat untuk rakyat.
Ia meminta Pemprov Jabar tidak mengusir masyarakat yang terlanjur memanfaatkan aset pemerintah. Sebaliknya, masyarakat agar diberi pemahaman.
"Berikan mereka pemahaman yang baik dan jika mereka harus membayar kompensasi sewa, tetapkan harga yang wajar. Jangan berlebihan," ujarnya.
Dia juga mengaku sempat mendengar bahwa ada aset Pemprov Jabar kini berdiri kantor desa, lapangan bola hingga madrasah di atasnya. Dia meminta Gubernur Ridwan Kamil tidak menggusur mereka.
"Lebih baik melakukan edukasi kepada mereka tantang bagaimana caranya mereka bisa memperoleh alas hak dalam bentuk perjanjian pinjam pakai," kata Kang AW yang akan maju dalam Pileg 2024.
Ia mendorong pengamanan dan pemanfaatan aset Pemprov Jabar menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar lebih efektif dan maksimal dalam penatausahaan aset dari sisi kemanfaatan kepada masyarakat, maupun peningkatan pendapatan daerah.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023