Akademisi Universitas Djuanda Aep Saepudin Muhtar mengingatkan mengenai pentingnya memperkuat pemahaman Pancasila di masyarakat, untuk mencegah politik berlatar SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) menjelang Pemilu 2024.
"Berkaca pada pemilu kemarin, kita secara tidak langsung terpecah belah oleh politik SARA. Munculnya istilah kadrun dan kampret adalah akibat dari politik SARA," kata pria yang akrab disapa Gus Udin itu saat menjadi pemateri "Refleksi Akhir Tahun Simposium Demokrasi" di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Menurut dia, tak hanya pada pelaksanaan kontestasi politik tingkat nasional, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu pun tak sedikit politik SARA dilakukan oleh para kontestan, partai politik, maupun relawan.
Gus Udin menyebutkan, para pemilih dan kontestan harus memahami makna dari pancasila agar tidak ada lagi politik Sara di tahun 2024 mendatang.
"Pemilih harus cermat dan kontestan harus lebih manusiawi. Jangan sampai segala cara dilakukan untuk menang, tapi lupa ada yang lebih penting dari kemenangan, yaitu kemanusiaan," katanya.
Ia tak menampik pemilu mendatang juga menjadi sasaran politik SARA sebab kerap dianggap efektif meracuni para calon pemilih untuk memilih kontestan yang menjadi sasaran.
"Maka, jangan sampai terpolarisasi, kita harus waspada terhadap politik SARA. Perkuatan Pemahaman demokrasi dan nilai-nilai Pancasila," tuturnya.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Bogor Fuad Kasyfurrahman mengatakan penguatan pemahaman Pancasila menjelang Pemilu 2024, bisa diinisiasi oleh para pemuda.
"Pemuda bisa jadi pelopor untuk menginisiasi adanya politisasi sara dalam kontestasi politik 2024 mendatang," katanya.
Menurut dia, bonus demografi yang semakin mendekat mengharuskan kaula muda untuk turut membawa demokrasi ke arah yang lebih baik.
"Peran pemuda cukup besar untuk memperbaiki demokrasi Indonesia dari gencatan isu Sara yang selalu jadi mainan inti para politisi yang tak bertanggung jawab," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Berkaca pada pemilu kemarin, kita secara tidak langsung terpecah belah oleh politik SARA. Munculnya istilah kadrun dan kampret adalah akibat dari politik SARA," kata pria yang akrab disapa Gus Udin itu saat menjadi pemateri "Refleksi Akhir Tahun Simposium Demokrasi" di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Menurut dia, tak hanya pada pelaksanaan kontestasi politik tingkat nasional, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu pun tak sedikit politik SARA dilakukan oleh para kontestan, partai politik, maupun relawan.
Gus Udin menyebutkan, para pemilih dan kontestan harus memahami makna dari pancasila agar tidak ada lagi politik Sara di tahun 2024 mendatang.
"Pemilih harus cermat dan kontestan harus lebih manusiawi. Jangan sampai segala cara dilakukan untuk menang, tapi lupa ada yang lebih penting dari kemenangan, yaitu kemanusiaan," katanya.
Ia tak menampik pemilu mendatang juga menjadi sasaran politik SARA sebab kerap dianggap efektif meracuni para calon pemilih untuk memilih kontestan yang menjadi sasaran.
"Maka, jangan sampai terpolarisasi, kita harus waspada terhadap politik SARA. Perkuatan Pemahaman demokrasi dan nilai-nilai Pancasila," tuturnya.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Bogor Fuad Kasyfurrahman mengatakan penguatan pemahaman Pancasila menjelang Pemilu 2024, bisa diinisiasi oleh para pemuda.
"Pemuda bisa jadi pelopor untuk menginisiasi adanya politisasi sara dalam kontestasi politik 2024 mendatang," katanya.
Menurut dia, bonus demografi yang semakin mendekat mengharuskan kaula muda untuk turut membawa demokrasi ke arah yang lebih baik.
"Peran pemuda cukup besar untuk memperbaiki demokrasi Indonesia dari gencatan isu Sara yang selalu jadi mainan inti para politisi yang tak bertanggung jawab," tuturnya.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022