Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) turut mendukung Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menginisiasi kelahiran Satu Data Statistik Kriminal Indonesia (SDSKI).
Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI Dr. Ni Made Martini Puteri, M.Si. dalam keterangannya di Depok, Senin, mengutarakan bahwa gagasan SDSKI adalah contoh riil bagaimana dapat memaksimalkan statistik dalam upaya mengatasi permasalahan dan tantangan kemasyarakatan, dalam hal ini adalah permasalahan kejahatan.
"Semoga dalam waktu segera, SDSKI dapat terealisasi sehingga stakeholder dalam bidang penanggulangan kriminalisasi di Indonesia dapat merespons persoalan kejahatan secara strategis dan berdasarkan pada data," katanya.
Di samping itu, SDSKI juga dapat menjadi rujukan bagi civitas academica UI sebagai sumber data yang andal dari berbagai riset sosial politik.
SDSKI merupakan gagasan BPS yang akan memotret statistik kriminal secara komprehensif dari sisi lokasi dan waktu, serta informasi mengenai pelaku dan korban.
Di satu sisi, SDSKI akan menjadi data makro yang dapat menganalisis tren kejahatan pada periode waktu dan wilayah secara spesifik. Secara langsung, akademikus yang menekuni bidang kriminologi akan makin terbantu dalam melakukan penelitian mengenai persoalan-persoalan kejahatan.
"Publikasi dan luaran penelitian akan lebih kuat karena akan ditopang oleh SDSKI sebagai data sekunder penelitian," katanya.
Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengapresiasi inisiatif Departemen Kriminologi dalam menjalin kerja sama dengan BPS.
"Kerja sama ini merupakan jalinan yang strategis. Tentu saja sebagai lembaga keilmuan dan pendidikan, FISIP UI sangat membutuhkan data statistik dan dapat membaca data statistik yang baik dalam mempergunakannya," ujarnya.
Lebih lanjut Prof. Aji mengungkapkan bahwa Departemen Kriminologi FISIP UI sejak 2021 sudah menjalin kerja sama dengan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial untuk mempersiapkan data statistik kriminal terintergrasi.
"Perguruan tinggi memiliki peran dan tanggung jawab yang vital dalam proses kebijakan. Namun, saat ini terdapat jarak yang begitu jauh antara proses kebijakan dan politik dengan pengembangan keilmuan yang ada pada perguruan tinggi," katanya.
Oleh karena itu, perguruan tinggi harus terus melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana dampak kegiatan akademik pada kualitas kebijakan publik.
Menurut dia, suatu kebijakan yang berorientasi pada penanganan persoalan sosial dan politik tidak hanya harus berdasarkan suatu teori keilmuan yang valid, tetapi juga harus ditopang oleh statistik yang reliabel.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Margo Yuwono mengatakan bahwa SDSKI merupakan implementasi dari satu data Indonesia. SDSKI adalah jawaban dari kebutuhan data statistik kriminal secara komprehensif dan berkesinambungan.
Berbicara SDSKI, kata dia, ada dua isu, yaitu tata kelola data statistik kriminal yang perlu dibangun untuk atur penyelenggaraan data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah, lalu adanya cakupan yang komperhensif guna pastikan cakupan data statistik kriminal sesuai dengan manual International Classification of Crime for Statistical Purpose (ICCS).
Akademikus atau universitas memiliki peran dalam proses menyusun SDSKI. Pertama, sebagai advisory group yang berperan dalam membantu identifikasi, diskusi kebutuhan data statistik kriminal, memberikan bantuan teknis (literatur dan dasar teoritis) terkait dengan statistik kriminal.
Kedua, sebagai pengguna SDSKI untuk bahan analisis dan intepretasi; dan ketiga, penelitian ilmiah serta menjadi bagian dari forum data statistik kriminal sebagai controller dalam pembangunan SDSKI.
Baca juga: Indonesia Hanya Punya 300 Dokter Ahli Forensik
Baca juga: Mantan Kapolres Depok Raih Gelar Doktor Kriminologi
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI Dr. Ni Made Martini Puteri, M.Si. dalam keterangannya di Depok, Senin, mengutarakan bahwa gagasan SDSKI adalah contoh riil bagaimana dapat memaksimalkan statistik dalam upaya mengatasi permasalahan dan tantangan kemasyarakatan, dalam hal ini adalah permasalahan kejahatan.
"Semoga dalam waktu segera, SDSKI dapat terealisasi sehingga stakeholder dalam bidang penanggulangan kriminalisasi di Indonesia dapat merespons persoalan kejahatan secara strategis dan berdasarkan pada data," katanya.
Di samping itu, SDSKI juga dapat menjadi rujukan bagi civitas academica UI sebagai sumber data yang andal dari berbagai riset sosial politik.
SDSKI merupakan gagasan BPS yang akan memotret statistik kriminal secara komprehensif dari sisi lokasi dan waktu, serta informasi mengenai pelaku dan korban.
Di satu sisi, SDSKI akan menjadi data makro yang dapat menganalisis tren kejahatan pada periode waktu dan wilayah secara spesifik. Secara langsung, akademikus yang menekuni bidang kriminologi akan makin terbantu dalam melakukan penelitian mengenai persoalan-persoalan kejahatan.
"Publikasi dan luaran penelitian akan lebih kuat karena akan ditopang oleh SDSKI sebagai data sekunder penelitian," katanya.
Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengapresiasi inisiatif Departemen Kriminologi dalam menjalin kerja sama dengan BPS.
"Kerja sama ini merupakan jalinan yang strategis. Tentu saja sebagai lembaga keilmuan dan pendidikan, FISIP UI sangat membutuhkan data statistik dan dapat membaca data statistik yang baik dalam mempergunakannya," ujarnya.
Lebih lanjut Prof. Aji mengungkapkan bahwa Departemen Kriminologi FISIP UI sejak 2021 sudah menjalin kerja sama dengan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial untuk mempersiapkan data statistik kriminal terintergrasi.
"Perguruan tinggi memiliki peran dan tanggung jawab yang vital dalam proses kebijakan. Namun, saat ini terdapat jarak yang begitu jauh antara proses kebijakan dan politik dengan pengembangan keilmuan yang ada pada perguruan tinggi," katanya.
Oleh karena itu, perguruan tinggi harus terus melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana dampak kegiatan akademik pada kualitas kebijakan publik.
Menurut dia, suatu kebijakan yang berorientasi pada penanganan persoalan sosial dan politik tidak hanya harus berdasarkan suatu teori keilmuan yang valid, tetapi juga harus ditopang oleh statistik yang reliabel.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Margo Yuwono mengatakan bahwa SDSKI merupakan implementasi dari satu data Indonesia. SDSKI adalah jawaban dari kebutuhan data statistik kriminal secara komprehensif dan berkesinambungan.
Berbicara SDSKI, kata dia, ada dua isu, yaitu tata kelola data statistik kriminal yang perlu dibangun untuk atur penyelenggaraan data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah, lalu adanya cakupan yang komperhensif guna pastikan cakupan data statistik kriminal sesuai dengan manual International Classification of Crime for Statistical Purpose (ICCS).
Akademikus atau universitas memiliki peran dalam proses menyusun SDSKI. Pertama, sebagai advisory group yang berperan dalam membantu identifikasi, diskusi kebutuhan data statistik kriminal, memberikan bantuan teknis (literatur dan dasar teoritis) terkait dengan statistik kriminal.
Kedua, sebagai pengguna SDSKI untuk bahan analisis dan intepretasi; dan ketiga, penelitian ilmiah serta menjadi bagian dari forum data statistik kriminal sebagai controller dalam pembangunan SDSKI.
Baca juga: Indonesia Hanya Punya 300 Dokter Ahli Forensik
Baca juga: Mantan Kapolres Depok Raih Gelar Doktor Kriminologi
Editor : Riza Harahap
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022