Aktivis lintas generasi, dalam pertemuan diskusi Dialog Kebangsaan di Jakarta, Jumat (22/4) sepakat untuk berkolaborasi melawan dan sekaligus memerangi cengkeraman oligarki.
Syahganda Nainggolan, salah seorang tokoh gerakan mahasiswa ITB era 80-an yang pernah di penjara oleh rezim penguasa, dalam pertemuan aktivis lintas generasi tersebut mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD.
Dalam sebuah wawancara sebuah media yang ditayangkan Kamis (21/4), Menko Polhukam Mahfud MD memberi contoh kasus Ade Armando yang dianiaya dalam aksi massa mahasiswa dan kelompok masyarakat pada 11 April lalu, tak lepas dari polarisasi politik menjelang Pemilu 2024.
Mahfud MD juga menyinggung bahwa korupsi kini sudah merajalela dan bahkan dilakukan oleh semua pihak seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, termasuk bekerja sama dengan pengusaha.
Karena itu, mnurut Mahfud MD, mau tak mau situasi ini membutuhkan pemimpin yang kuat (strong leader).
Jika di Amerika Latin, hal ini bisa dilakukan melalui kudeta, kata Mahfud MD.
Syahganda menyetujui perlu kepemimpinan nasional yang kuat, tidak sekadar mengandalkan pencitraan, melainkan perlu pemimpin atau model kepemimpinan yang lahir serta berasal dari kekuatan rakyat.
Namun demikian, diakui Syahganda pemimpin dimaksud memang sejauh ini belum menampakkan diri.
Syahganda meyakini, jika situasi nasional saat ini dan ke depan terus bergejolak maka akan muncul pemimpin prorakyat yang dibutuhkan tersebut.
"Alternatifnya bisa dari kalangan militer atau tokoh sipil," kata Syahganda.
Syahganda juga menyebutkan, hanya dua partai politik yang memiliki latarbelakang serta basis ideologi kerakyatan, yaitu PDIP dan PKS.
Oleh karena itu, Syahganda mendesak PDIP untuk segera menetapkan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai calon pemimpin bangsa.
"Sosok Puan juga tidak perlu ragu berpasangan dengan tokoh people power, agar ke depan bangsa ini benar-benar memiliki kepemimpinan yang kuat berdasarkan basis gerakan dan pilihan orientasi kerakyatan," kata Syahganda, seraya menyinggung pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mengenai polarisasi politik menuju tahun 2024 yang dinilainya sudah sangat mendalam.
Ditambahkan Syahganda, urgensi adanya pemimpin yang kuat dan cara kudeta yang dilakukan di negara lain, sebagaimana disampaikan Mahfud MD, patut diberi uraian lebih lanjut, mengingat isu ini bisa memicu spekulasi politik yang memperdalam terhadap krisis yang ada.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Syahganda Nainggolan, salah seorang tokoh gerakan mahasiswa ITB era 80-an yang pernah di penjara oleh rezim penguasa, dalam pertemuan aktivis lintas generasi tersebut mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD.
Dalam sebuah wawancara sebuah media yang ditayangkan Kamis (21/4), Menko Polhukam Mahfud MD memberi contoh kasus Ade Armando yang dianiaya dalam aksi massa mahasiswa dan kelompok masyarakat pada 11 April lalu, tak lepas dari polarisasi politik menjelang Pemilu 2024.
Mahfud MD juga menyinggung bahwa korupsi kini sudah merajalela dan bahkan dilakukan oleh semua pihak seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, termasuk bekerja sama dengan pengusaha.
Karena itu, mnurut Mahfud MD, mau tak mau situasi ini membutuhkan pemimpin yang kuat (strong leader).
Jika di Amerika Latin, hal ini bisa dilakukan melalui kudeta, kata Mahfud MD.
Syahganda menyetujui perlu kepemimpinan nasional yang kuat, tidak sekadar mengandalkan pencitraan, melainkan perlu pemimpin atau model kepemimpinan yang lahir serta berasal dari kekuatan rakyat.
Namun demikian, diakui Syahganda pemimpin dimaksud memang sejauh ini belum menampakkan diri.
Syahganda meyakini, jika situasi nasional saat ini dan ke depan terus bergejolak maka akan muncul pemimpin prorakyat yang dibutuhkan tersebut.
"Alternatifnya bisa dari kalangan militer atau tokoh sipil," kata Syahganda.
Syahganda juga menyebutkan, hanya dua partai politik yang memiliki latarbelakang serta basis ideologi kerakyatan, yaitu PDIP dan PKS.
Oleh karena itu, Syahganda mendesak PDIP untuk segera menetapkan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai calon pemimpin bangsa.
"Sosok Puan juga tidak perlu ragu berpasangan dengan tokoh people power, agar ke depan bangsa ini benar-benar memiliki kepemimpinan yang kuat berdasarkan basis gerakan dan pilihan orientasi kerakyatan," kata Syahganda, seraya menyinggung pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mengenai polarisasi politik menuju tahun 2024 yang dinilainya sudah sangat mendalam.
Ditambahkan Syahganda, urgensi adanya pemimpin yang kuat dan cara kudeta yang dilakukan di negara lain, sebagaimana disampaikan Mahfud MD, patut diberi uraian lebih lanjut, mengingat isu ini bisa memicu spekulasi politik yang memperdalam terhadap krisis yang ada.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022