Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berkolaborasi dengan organisasi internasional nirlaba Dewan Penata Layanan Lautan (Marine Stewardship Council/MSC) memetakan profil perikanan tangkap prioritas Indonesia.
"KKP beserta pemangku kepentingan terkait terus berkomitmen untuk mengembangkan berbagai upaya dalam mendukung kebijakan 'blue economy' melalui program strategis penangkapan ikan terukur," kata Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Ridwan Mulyana melalui taklimat media di Bogor, Jumat.
Dalam kaitan itu, selama dua hari (23-24/3) 2022 di Bogor, Jawa Barat diadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di 34 provinsi yang dilakukan secara hybrid.
Pertemuan itu merupakan hasil kolaborasi KKP dengan MSC, mitra kerja sama Ditjen Perikanan Tangkap yang berfokus pada program perbaikan perikanan (Fisheries Improvement Project/FIP) berkelanjutan.
Ia mengatakan rencana KKP mengimplementasikan kebijakan penangkapan ikan terukur dilakukan melalui penerapan pembatasan kuota sumber daya ikan.
"Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan nelayan di Indonesia," katanya.
Di sisi lain, katanya, KKP tetap berupaya memastikan pengelolaan berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.
Sejak 2019, kata dia, KKP telah mengidentifikasi komoditas perikanan tangkap prioritas berdasarkan kriteria seperti nilai komersil, potensi pasar, ketahanan pangan, dan lainnya.
Contohnya adalah ikan cakalang, tuna, cumi-cumi, rajungan, udang, kepiting, kerapu dan kakap.
"Masing-masing memiliki nilai stategis untuk dikembangkan menjadi pengelolaan perikanan berkelanjutan," katanya.
Pertemuan dengan 34 DKP seluruh Indonnesia itu, katanya, memberikan kesempatan bagi tiap daerah untuk memaparkan profil perikanan tangkap prioritasnya.
Tidak hanya dari jenis ikannya, kata Ridwan Mulyana, namun juga dari alat penangkapan ikan, area/lokasi tangkapan, jumlah armada dan nelayan, rantai pasokan/pengawasan (pelaku usaha), jumlah tangkapan, serta potensinya. Pertemuan seluruh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di 34 provinsi yang dilakukan secara hybrid yang digelar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berkolaborasi dengan organisasi internasional nirlaba Dewan Penata Layanan Lautan (Marine Stewardship Council/MSC) memetakan profil perikanan tangkap prioritas Indonesiadi Bogor, Kamis (24/3/2022) (FOTO ANTARA/HO-KKP).
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ekonomi biru (blue economy) merupakan konsep untuk mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi.
Ekonomi biru, kata dia, tidak semata-mata melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sangat menekankan kepada vitalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem bahari.
Direktur Program MSC Indonesia Hirmen Sofyanto menyatakan sebagai salah satu unsur yang bersinergi pihaknya tentu akan bekerja bersama untuk terlibat dalam kebijakan strategis KKP.
MSC adalah organisasi internasional nirlaba yang menetapkan standar berbasis sains yang diakui secara global untuk penangkapan ikan berkelanjutan dan penelusuran makanan laut.
Program ekolabel dan sertifikasi MSC mengakui dan menghargai praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan membantu menciptakan pasar makanan laut yang lebih berkelanjutan.
Selama ini program MSC juga mendapat pengakuan dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai prasarana kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 tentang Ekosistem Lautan: Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan.
