Bogor, (Antara Megapolitan) - Universitas Djuanda dan KMNU IPB berhasil lolos ke babak grand final Debat Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bogor, Jawa Barat.
"Grand Final Debat Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi ini diikuti satu kelompok dengan dua peserta yakni Mahasiswa Universitas Djuanda dan KMNU IPB," kata Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suriatna, di Bogor, Kamis.
Undang mengatakan, tema yang diangkat pada grand final Debat Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi adalah tentang penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional.
Dengan teman ini kedua peserta akan dibagi menjadi pro dan kontra. Masing-masing akan menyampaikan sisi positif dan negatif dari penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional.
"Yang kita nilai tidak hanya pemikiran-pemikiran yang disampaikan terkait pro dan kontranya penyelenggaraan Pilkada serentak, kita juga menilai kekompakan, efisiensi waktu serta argumentasi-argumentasinya," kata Undang.
Menurut Undang, dari awal penyelenggaraan Debat Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi tingkat mahasiswa cukup interaktif, para peserta memiliki pandangan dan pemikiran-pemikiran yang luas seputar pilkada serentak.
Misalnya debat dengan tema mantan terpidana mencalonkan diri, ada yang menyampaikan dukungan dan ada yang menyatakan keberatannya.
"Para peserta menyampaikan ada sisi positif dan negatifnya. Terkait HAM menjadi sisi positif seorang terpidana boleh mencalonkan dirinya kembali," kata Undang.
Tapi, lanjut Undang, ada sisi negatif berupa kekhawatiran apakah calon tersebut mampu menjalankan roda pemerintahan lebih baik dari sebelumnya. Sehingga masyarakat perlu mengetahui trackrecord" dari calon tersebut.
Tema lainya yang diperdebatkan adalah pilkada dengan calon tunggal terkait dengan kebiasaan masyarakat melakukan pencoblosan yang merujuk pada foto calon.
"Kalau calon tunggal, pola masyarakat memilih tidak lagi merujuk pada foto calon, tapi setuju dan tidak setuju," katanya.
Menurut Undang, pemikiran dan argumentasi yang disampaikan oleh para mahasiswa dalam Debat Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi menjadi catatan bagi KPU sebagai evaluasi dalam penyelenggaraan Pilkada kedepannya.
"Depat pemilu sebagai bentuk upaya menggali informasi, yang pro liat kebaikan dari sistem, yang kontra mencoba mencari titik lemah dari sistem. Ada proporsi harus kita antsisipasi. Masukan kedepan buat KPU untuk menjalani sistem kepemiluan,"
Undang menambahkan, hasil debat akan menjadi pertimbangan untuk KPU kedepan untuk melaksanakan Pilkada yang lebih baik.
Perwakilan dari Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) IPB, Muhammad Zimam, mengatakan, Debat Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU membantu menambah wawasan mahasiswa terkait penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air.
"Apalagi adanya perubahan peraturan terkait pilkada serentak, ini, kami mahasiswa lebih tau manfaat pilkada serentak sehingga kedepan mahasiswa bisa juga mensosialisasikan ke masyarakat bahwa dengan perubahan ini akan memberikan dampak ke masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, kegiatan Debat Kepemiluan juga dapat membantu KPU untuk mensosialisasikan Pilkada serentak ke kalangan kampus.
Rangkaian Debat Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi tingkat mahasiswa telah dimulai sejak akhir Oktober, diawali dengan sosialisasi, lalu pendaftaran dan pemberian materi.
Terdapat 12 kelompok yang ikut serta, dan mengikuti proses seleksi mulai dari penyisihan, final hingga grandfinal yang membawa Universitas Djuanda serta KMNU IPB menjadi kandidat.
Debat para peserta dinilai oleh dewan juri dari KPU Pusat, KPU Provinsi dan juga KPU Kota Bogor.
Debat ini juga bagian dari sosialisasi KPU Kota Bogor persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kota Bogor yang akan berlangsung 2018 mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Grand Final Debat Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi ini diikuti satu kelompok dengan dua peserta yakni Mahasiswa Universitas Djuanda dan KMNU IPB," kata Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suriatna, di Bogor, Kamis.
Undang mengatakan, tema yang diangkat pada grand final Debat Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi adalah tentang penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional.
Dengan teman ini kedua peserta akan dibagi menjadi pro dan kontra. Masing-masing akan menyampaikan sisi positif dan negatif dari penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional.
"Yang kita nilai tidak hanya pemikiran-pemikiran yang disampaikan terkait pro dan kontranya penyelenggaraan Pilkada serentak, kita juga menilai kekompakan, efisiensi waktu serta argumentasi-argumentasinya," kata Undang.
Menurut Undang, dari awal penyelenggaraan Debat Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi tingkat mahasiswa cukup interaktif, para peserta memiliki pandangan dan pemikiran-pemikiran yang luas seputar pilkada serentak.
Misalnya debat dengan tema mantan terpidana mencalonkan diri, ada yang menyampaikan dukungan dan ada yang menyatakan keberatannya.
"Para peserta menyampaikan ada sisi positif dan negatifnya. Terkait HAM menjadi sisi positif seorang terpidana boleh mencalonkan dirinya kembali," kata Undang.
Tapi, lanjut Undang, ada sisi negatif berupa kekhawatiran apakah calon tersebut mampu menjalankan roda pemerintahan lebih baik dari sebelumnya. Sehingga masyarakat perlu mengetahui trackrecord" dari calon tersebut.
Tema lainya yang diperdebatkan adalah pilkada dengan calon tunggal terkait dengan kebiasaan masyarakat melakukan pencoblosan yang merujuk pada foto calon.
"Kalau calon tunggal, pola masyarakat memilih tidak lagi merujuk pada foto calon, tapi setuju dan tidak setuju," katanya.
Menurut Undang, pemikiran dan argumentasi yang disampaikan oleh para mahasiswa dalam Debat Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi menjadi catatan bagi KPU sebagai evaluasi dalam penyelenggaraan Pilkada kedepannya.
"Depat pemilu sebagai bentuk upaya menggali informasi, yang pro liat kebaikan dari sistem, yang kontra mencoba mencari titik lemah dari sistem. Ada proporsi harus kita antsisipasi. Masukan kedepan buat KPU untuk menjalani sistem kepemiluan,"
Undang menambahkan, hasil debat akan menjadi pertimbangan untuk KPU kedepan untuk melaksanakan Pilkada yang lebih baik.
Perwakilan dari Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) IPB, Muhammad Zimam, mengatakan, Debat Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU membantu menambah wawasan mahasiswa terkait penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air.
"Apalagi adanya perubahan peraturan terkait pilkada serentak, ini, kami mahasiswa lebih tau manfaat pilkada serentak sehingga kedepan mahasiswa bisa juga mensosialisasikan ke masyarakat bahwa dengan perubahan ini akan memberikan dampak ke masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, kegiatan Debat Kepemiluan juga dapat membantu KPU untuk mensosialisasikan Pilkada serentak ke kalangan kampus.
Rangkaian Debat Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi tingkat mahasiswa telah dimulai sejak akhir Oktober, diawali dengan sosialisasi, lalu pendaftaran dan pemberian materi.
Terdapat 12 kelompok yang ikut serta, dan mengikuti proses seleksi mulai dari penyisihan, final hingga grandfinal yang membawa Universitas Djuanda serta KMNU IPB menjadi kandidat.
Debat para peserta dinilai oleh dewan juri dari KPU Pusat, KPU Provinsi dan juga KPU Kota Bogor.
Debat ini juga bagian dari sosialisasi KPU Kota Bogor persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kota Bogor yang akan berlangsung 2018 mendatang.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015