Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Forum Diskusi Publik "Adu Strategi Pemerintah di Layar Kaca" yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika membagikan strategi penyebaran informasi kebencanaan.
Dalam paparannya Abdul Muhari menjelaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga yang menangani bencana alam dan nonalam. Saat penanganan bencana, BNPB memiliki salah satu peran sebagai pemberi informasi resmi terkait bencana yang terjadi dan menjawab dari informasi hoaks yang beredar.
“BNPB selain menangani bencana alam, juga menangani bencana non alam khususnya pandemi COVID-19 ini,” ujar Abdul Muhari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Baca juga: BNPB sebut terjadi 1.829 bencana alam di Indonesia hingga awal September 2021
Pria yang akrab disapa Aam tersebut mengatakan ketika bencana terjadi, informasi harus cepat diberikan dari pihak pemerintah baik pusat maupun daerah dengan tepat waktu sehingga meminimalisir peredaran berita bohong atau hoaks.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan adanya hoaks akan mempersulit upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan bencana.
“Ketika pemberitaan atau informasi yang salah mendominasi, informasi kesiapsiagaan yang pemerintah sampaikan misalkan ketika terjadi gempa, kemudian akan muncul potensi gempa susulan tidak akan sampai ke masyarakat,” katanya.
Pernyataan dari pemerintah harus dilakukan secara berkelanjutan dan selalu diperbaharui dengan cepat, karena kecepatan dalam penyampaian informasi akan menjadi penting dalam penanganan bencana.
BNPB mengeluarkan rilis, klarifikasi dan berita update tentang kondisi kebencanaan yang tepat pada waktunya. Informasi kebencanaan berharga pada waktu yang diperlukan, seperti kapan diperbarui, kapan dirilis sehingga waktu menjadi sangat penting.
Baca juga: PMI dan KOICA galang kesiapsiagaan bencana
Kemudian ia menjelaskan BNPB memiliki jaringan yang luas untuk menyebarkan informasi terkait kebencanaan baik melalui pesan singkat maupun website.
“BNPB memiliki alur dan distribusi berita, berawal data laporan dari Pusdalops BNPB, kemudian dinarasikan dan disebarkan ke seluruh jejaring melalui whatsapp grup yang berisikan 3.000 wartawan dan media sosial BNPB, selanjutnya ada monitoring terkait amplifikasi dan feedbacknya pemberitaannya seperti apa,” tuturnya
Selain itu laman web bnpb.go.id menjadi referensi utama pemberitaan kebencanaan, rilis yang dipublikasi di media juga ditampilkan di laman web, sering terjadi ada kemungkinan pergeseran substansi dan disebar orang yang menerima, sehingga jika ada substansi yang berbeda dapat diklarifikasi melalui website,” tambah Aam.
Selain menyampaikan informasi kepada publik menggunakan tulisan, BNPB juga mempunyai konten video untuk menyampaikan edukasi dan penanganan bencana.
“BNPB memiliki TV Poll Live Streaming yang dapat dipergunakan pada media elektronik. Dalam menyampaikan kejadian bencana dan konten edukasi kesiapsiagaan disampaikan melalui kanal media sosial BNPB dan BNPB TV. Konten edukasi mengangkat kearifan lokal dalam penanggulangan bencana, sebelumnya BNPB menggunakan metode luring dengan menggelar di daerah yang memiliki risiko tinggi namun sekarang dibuat secara audio visual dengan tujuan untuk mencakup masyarakat yang lebih luas,” ujar Aam.
Tak lupa ia berpesan pentingnya kontribusi dan peran masyarakat dan media dalam penanganan bencana untuk mengurangi dampak bencana.
“Masyarakat diharapkan memahami potensi bencana di daerahnya dan memiliki langkah-langkah mitigasi. Media dapat menyampaikan informasi tersebut sehingga kita bisa belajar dan mengurangi dampak yang akan timbul akibat bencana,” ujar dia.
Baca juga: BNPB: Potensi bencana di Indonesia penting diketahui masyarakat
Baca juga: Satgas COVID-19 sampaikan lima hal persiapan pandemi menjadi epidemi
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Dalam paparannya Abdul Muhari menjelaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga yang menangani bencana alam dan nonalam. Saat penanganan bencana, BNPB memiliki salah satu peran sebagai pemberi informasi resmi terkait bencana yang terjadi dan menjawab dari informasi hoaks yang beredar.
“BNPB selain menangani bencana alam, juga menangani bencana non alam khususnya pandemi COVID-19 ini,” ujar Abdul Muhari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Baca juga: BNPB sebut terjadi 1.829 bencana alam di Indonesia hingga awal September 2021
Pria yang akrab disapa Aam tersebut mengatakan ketika bencana terjadi, informasi harus cepat diberikan dari pihak pemerintah baik pusat maupun daerah dengan tepat waktu sehingga meminimalisir peredaran berita bohong atau hoaks.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan adanya hoaks akan mempersulit upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan bencana.
“Ketika pemberitaan atau informasi yang salah mendominasi, informasi kesiapsiagaan yang pemerintah sampaikan misalkan ketika terjadi gempa, kemudian akan muncul potensi gempa susulan tidak akan sampai ke masyarakat,” katanya.
Pernyataan dari pemerintah harus dilakukan secara berkelanjutan dan selalu diperbaharui dengan cepat, karena kecepatan dalam penyampaian informasi akan menjadi penting dalam penanganan bencana.
BNPB mengeluarkan rilis, klarifikasi dan berita update tentang kondisi kebencanaan yang tepat pada waktunya. Informasi kebencanaan berharga pada waktu yang diperlukan, seperti kapan diperbarui, kapan dirilis sehingga waktu menjadi sangat penting.
Baca juga: PMI dan KOICA galang kesiapsiagaan bencana
Kemudian ia menjelaskan BNPB memiliki jaringan yang luas untuk menyebarkan informasi terkait kebencanaan baik melalui pesan singkat maupun website.
“BNPB memiliki alur dan distribusi berita, berawal data laporan dari Pusdalops BNPB, kemudian dinarasikan dan disebarkan ke seluruh jejaring melalui whatsapp grup yang berisikan 3.000 wartawan dan media sosial BNPB, selanjutnya ada monitoring terkait amplifikasi dan feedbacknya pemberitaannya seperti apa,” tuturnya
Selain itu laman web bnpb.go.id menjadi referensi utama pemberitaan kebencanaan, rilis yang dipublikasi di media juga ditampilkan di laman web, sering terjadi ada kemungkinan pergeseran substansi dan disebar orang yang menerima, sehingga jika ada substansi yang berbeda dapat diklarifikasi melalui website,” tambah Aam.
Selain menyampaikan informasi kepada publik menggunakan tulisan, BNPB juga mempunyai konten video untuk menyampaikan edukasi dan penanganan bencana.
“BNPB memiliki TV Poll Live Streaming yang dapat dipergunakan pada media elektronik. Dalam menyampaikan kejadian bencana dan konten edukasi kesiapsiagaan disampaikan melalui kanal media sosial BNPB dan BNPB TV. Konten edukasi mengangkat kearifan lokal dalam penanggulangan bencana, sebelumnya BNPB menggunakan metode luring dengan menggelar di daerah yang memiliki risiko tinggi namun sekarang dibuat secara audio visual dengan tujuan untuk mencakup masyarakat yang lebih luas,” ujar Aam.
Tak lupa ia berpesan pentingnya kontribusi dan peran masyarakat dan media dalam penanganan bencana untuk mengurangi dampak bencana.
“Masyarakat diharapkan memahami potensi bencana di daerahnya dan memiliki langkah-langkah mitigasi. Media dapat menyampaikan informasi tersebut sehingga kita bisa belajar dan mengurangi dampak yang akan timbul akibat bencana,” ujar dia.
Baca juga: BNPB: Potensi bencana di Indonesia penting diketahui masyarakat
Baca juga: Satgas COVID-19 sampaikan lima hal persiapan pandemi menjadi epidemi
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021