Komisi IV DPR RI mengungkapkan penyebab terjadinya banjir di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara, antara lain kerusakan hutan di wilayah pegunungan di Karo.
"Kami sudah mengunjungi Sumatera Utara, untuk penyelesaian banjir yang melanda daerah sekitar Medan dan Deliserdang beberapa hari lalu," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi dalam sambungan telepon di Karawang, Rabu.
Baca juga: Lagi, Banjir Bandang melanda Deli Serdang Sumatera Utara
Ia mengatakan setelah rombongan Komisi IV DPR RI menelusuri dua daerah itu, bisa disebutkan kalau penyebab banjir di Sumut di antaranya akibat rusaknya hutan di wilayah pegunungan di Karo.
Dari keterangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat, kerusakan hutan di daerah itu mencapai 30.000 hekatre, terbentang dari daerah aliran sungai (DAS) Deli dan DAS Belawan yang masing-masing seluas 15.000 hektare.
"Jadi kami pertanyakan keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Konservasi dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan hutan," katanya
Baca juga: Banjir Rendam 3.871 Rumah Di Asahan Sumut
Menurut dia, penyebab banjir lainnya kondisi sungai yang mengalami sedimentasi dan penyempitan. Penyebabnya diduga karena pengelolaan sumber daya air yang tak berjalan efektif.
Selain itu, hilangnya terminal air dari sungai menjadi salah satu penyebab banjir di Medan.
Ia menyampaikan di areal Polonia Medan, ada daerah yang dahulu tanahnya dikeruk untuk membangun lapangan udara pada zaman Belanda. Bekas kerukan itu meninggalkan cekungan dan menjadi tempat terminal air.
Namun, sekarang cekungan tersebut berubah menjadi perumahan mewah. Dampaknya air tidak mengalir ke terminal sehingga banjir melanda areal perkotaan.
"Ini akibat kesalahan penataan ruang. Artinya, fungsi koordinasi antarlembaga mulai gubernur, bupati, atau wali kota dan kementerian tidak berjalan," kata Dedi.
Baca juga: Waspada Banjir Di Aceh Dan Sumut
Diharapkan hasil dari kunjungan Komisi IV mampu menciptakan perubahan pola pikir, perencanaan hingga perubahan kebijakan yang benar-benar mendasar sehingga ke depannya banjir tidak terjadi lagi.
"Setiap kunjungan, kami pasti fokus pada masalah dan penyelesaiannya. Kami tidak mau pergi berkunjung hanya protokoler. Jadi ingin ada penyelesaian. Minimal satu kunjungan satu masalah besar selesai," kata dia.
Pada Jumat (4/12), banjir besar menerjang kompleks Perumahan De Falmboyan, Kecamatan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara.
Ribuan rumah terendam dan ribuan keluarga mengungsi akibat peristiwa itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Kami sudah mengunjungi Sumatera Utara, untuk penyelesaian banjir yang melanda daerah sekitar Medan dan Deliserdang beberapa hari lalu," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi dalam sambungan telepon di Karawang, Rabu.
Baca juga: Lagi, Banjir Bandang melanda Deli Serdang Sumatera Utara
Ia mengatakan setelah rombongan Komisi IV DPR RI menelusuri dua daerah itu, bisa disebutkan kalau penyebab banjir di Sumut di antaranya akibat rusaknya hutan di wilayah pegunungan di Karo.
Dari keterangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat, kerusakan hutan di daerah itu mencapai 30.000 hekatre, terbentang dari daerah aliran sungai (DAS) Deli dan DAS Belawan yang masing-masing seluas 15.000 hektare.
"Jadi kami pertanyakan keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Konservasi dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan hutan," katanya
Baca juga: Banjir Rendam 3.871 Rumah Di Asahan Sumut
Menurut dia, penyebab banjir lainnya kondisi sungai yang mengalami sedimentasi dan penyempitan. Penyebabnya diduga karena pengelolaan sumber daya air yang tak berjalan efektif.
Selain itu, hilangnya terminal air dari sungai menjadi salah satu penyebab banjir di Medan.
Ia menyampaikan di areal Polonia Medan, ada daerah yang dahulu tanahnya dikeruk untuk membangun lapangan udara pada zaman Belanda. Bekas kerukan itu meninggalkan cekungan dan menjadi tempat terminal air.
Namun, sekarang cekungan tersebut berubah menjadi perumahan mewah. Dampaknya air tidak mengalir ke terminal sehingga banjir melanda areal perkotaan.
"Ini akibat kesalahan penataan ruang. Artinya, fungsi koordinasi antarlembaga mulai gubernur, bupati, atau wali kota dan kementerian tidak berjalan," kata Dedi.
Baca juga: Waspada Banjir Di Aceh Dan Sumut
Diharapkan hasil dari kunjungan Komisi IV mampu menciptakan perubahan pola pikir, perencanaan hingga perubahan kebijakan yang benar-benar mendasar sehingga ke depannya banjir tidak terjadi lagi.
"Setiap kunjungan, kami pasti fokus pada masalah dan penyelesaiannya. Kami tidak mau pergi berkunjung hanya protokoler. Jadi ingin ada penyelesaian. Minimal satu kunjungan satu masalah besar selesai," kata dia.
Pada Jumat (4/12), banjir besar menerjang kompleks Perumahan De Falmboyan, Kecamatan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara.
Ribuan rumah terendam dan ribuan keluarga mengungsi akibat peristiwa itu.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020