Sabtu, 23 September 2017

Membandingkan Ambisi Maritim China-Indonesia

id Membandingkan, Ambisi, Maritim, China-Indonesia, China, Indoensia, Sri Sultan Hamengkubuwono X, DIY, DI Yogyakarta, Tiongkok, KKP, Prikanan, Pulau
Membandingkan Ambisi Maritim China-Indonesia
Parade unsur Satgas Trilateral Maritim Patrol (TMP) Indomalphi di Perairan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru/Dok).
Dalam memperbaiki keterhubungan antarpulau dan pengiriman logistik antarpulau, Pemerintah RI telah pun berencana membangun dan memodernisasi 24 pelabuhan dalam lima tahun (Mackey).
Jakarta (Antara Megapolitan-Bogor) - China dan Indonesia memiliki ambisi maritimnya masing-masing. Jika Beijing meluncurkan "Belt and Road Initiave", Jakarta berkeinginan tampil sebagai Poros Maritim Dunia.

Untuk menjelaskan visi yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai presiden ketujuh RI pada 20 Oktober 2014 itu, diterbitkanlah buku putih setebal 53 halaman (Agastia, 2016).

Adapun China menerangkan apa dan bagaimana ambisi maritimnya tersebut dalam dokumen berjudul "Visi dan Aksi Membangun Bersama Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad XXI" (2015).

Terlepas dari dokumen tertulis yang telah diterbitkan Beijing dan Jakarta untuk menjelaskan latarbelakang filosofis dan praktis dari visi maritim masing-masing negara, China tampaknya lebih serius.

Keseriusan China dalam mewujudkan ambisinya yang tampak lebih terang benderang dibandingkan Indonesia itu terlihat dari langkah-langkah konkret yang telah diambilnya dalam beberapa tahun terakhir.

Menyadari kemungkinan Inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad XXI-nya itu berpotensi memicu kontroversi dan kesalahpahaman di luar negeri, China tak tinggal diam.

Sejak dikenalkan secara resmi oleh Presiden Xi Jinping tatkala mengunjungi Indonesia pada 3 Oktober 2013, kampanye gencar melalui publikasi, lokakarya, konferensi dan pertemuan pun terus dilakukan oleh pemerintah Beijing.

Target kampanye Pemerintah China yang didukung media negara berhaluan Komunis itu tak terbatas hanya pada kalangan pejabat pemerintah tetapi juga akademisi dan jurnalis dari berbagai negara sasaran inisiatif ini.

Pada Oktober 2015, Departemen Internasional Partai Komunis China, misalnya, menggelar forum media tentang "Belt and Road Initiative" di Beijing dengan mengundang puluhan wartawan senior dari Kawasan Asia Pasifik.

Tak sekadar menyasar para pengambil keputusan maupun pembentuk opini publik, Pemerintah dan Media China juga memperkenalkan inisiatif ambisi maritimnya ini kepada kalangan umum dari kelas menengah atas.

Kampanye semacam ini antara lain dilakukan China pada Juni 2017 dengan menggelar lokakarya budaya di atas kapal pesiar "Majestic Princess" yang sedang berlayar dari Kota Roma, Italia, ke Xiamen, Tiongkok.

Pada acara yang menyasar sekitar tujuh ribu penumpang kapal pesiar itu, ditampilkan pertunjukan seni dan budaya dari para artis dan seniman Tiongkok, serta presentasi dari sejumlah jurnalis senior negara itu.

Dalam presentasinya, para jurnalis senior China yang mengisi acara tersebut menekankan pentingnya peran jalur sutra maritim di masa lalu sebagai "rute pertukaran budaya" (Yang Feiyue, 2017).

Pada September tahun ini, China kembali berencana menggelar acara "Belt and Road Initiative" dengan mengundang para jurnalis senior dan pemimpin media-media berpengaruh dari berbagai pelosok dunia.

Semua itu dilakukan Pemerintah China bersama para pemangku kepentingan terkait di negara itu dalam upayanya membangun pemahaman yang benar kepada dunia tentang visi maritim ambisius Abad ke-21 tersebut.

Selain itu, langkah-langkah China tersebut juga mencerminkan keseriusannya dalam meyakinkan para pihak di luar negeri tentang pentingnya inisiatif ini untuk mewujudkan kerja sama ekonomi dan investasi bilateral.

Manfaat ekonomi yang mungkin dicapai melalui inisiatif ini telah pun disinggung dalam dokumen terbitasn Komisi Pembangunan dan Reformasi, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Ekonomi negara itu pada 2015.

Dalam perspektif China, Inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad XXI-nya itu akan membuka jalan bagi Beijing dan negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik, Afrika Timur dan Mediterania untuk memperkuat keterhubungan maritimnya.

Di samping itu, China dan negara-negara yang menjadi sasaran inisiatifnya ini juga dapat mengembangkan kerja sama di bidang mitigasi bencana dan pembangunan sektor perikanan (Nataraj, 2015).

Bagi China dan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN),  Inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad XXI ini dapat difungsikan sebagai "jembatan dan mesin kerja sama baru" (Xu Bu, 2015).

Dengan membangun inisiatif tersebut, Duta Besar China untuk ASEAN Xu Bu berpendapat bahwa Beijing dan ASEAN dapat semakin mempererat hubungan ekonomi dan perdagangannya (The Jakarta Post, 2015).

China tak hendak sekadar "omong doang"! Untuk mencapai ambisi maritimnya melalui "Belt and Road Iniative" ini, pemerintah negara itu berjanji menggelontorkan dana sebesar 40 miliar dolar AS pada November 2014.

Uang yang dijanjikan China bagi badan keuangan "Dana Jalur Sutra" itu dimaksudkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di sepanjang jalur sutra darat dan laut (Nataraj, 2015; Limbong, 2015:171).

Pada Mei lalu, Presiden Xi Jinping bahkan telah berjanji mengucurkan dana segar senilai 124 miliar dolar AS untuk mendukung berbagai rencana proyek baru ke "Dana Jalur Sutra" negara itu (Reuters, 2017).

Sebelum kehadiran badan keuangan "Dana Jalur Sutra" ini, China telah pun membentuk Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dengan modal teregistrasi mencapai 50 miliar dolar AS.

Kehadiran bank yang besar modalnya dapat meningkat hingga 100 miliar dolar AS (Limbong, 2015: 173) ini disambut banyak negara yang kemudian ikut menjadi anggotanya, termasuk Indonesia.

Kembali ke perihal Inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 China ini, agaknya tujuannya sejalan dengan visi ambisius Presiden Joko Widodo yang hendak menjadikan Indonesia salah satu kekuatan maritim dunia.

Muhammad Teguh Ariffaiz Nasution (2015) memandang visi Presiden Widodo mentransformasi Indonesia menjadi poros maritim dunia dalam lima tahun usia pemerintahannya itu merupakan upaya mengembalikan kejayaan maritim kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya Sriwijaya dan Majapahit.

Visi tersebut dimaksudkan untuk mencapai kemakmuran ekonomi dan mengawal kedaulatan bangsa dengan fokus pada pembangunan konektivitas antarpulau, sumberdaya kelautan dan kapabilitas angkatan laut (Nasution, 2015).

Dalam memperbaiki keterhubungan antarpulau dan pengiriman logistik antarpulau, Pemerintah RI telah pun berencana membangun dan memodernisasi 24 pelabuhan dalam lima tahun (Mackey).

Untuk mendukung upayanya mewujudkan visi poros maritim dunianya, Indonesia juga dipandang perlu memperkuat kemampuan industri kapal dalam negeri untuk mencapai kemandirian dalam memproduksi kapal-kapal yang diperlukan.

Dengan mempunyai industri pembuatan kapal yang canggih dan angkatan laut yang hebat, Indonesia akan semakin mampu mengawal wilayah luatnya yang demikian luas (Nasution, 2015: 3-8).

Terlepas dari relevansinya dengan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia, Inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 China ini tak sepenuhnya ditanggapi positif oleh kalangan elit di Tanah Air.

Jika mantan Dubes RI untuk China Sudrajat menyambut baik konsep inisiatif Beijing ini karena dia yakin bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan bagi negara-negara yang terlibat (Tjoa, 2015), tidak demikian halnya dengan, misalnya, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta itu bahkan mengimbau Presiden Joko Widodo untuk menolak tawaran China menghubungkan inisiatif maritimnya itu dengan visi poros maritim dunia Indonesia (Antara, 2015).

Mengapa? Sri Sultan memandang Indonesia akan selamanya menjadi pasar produk-produk China segera setelah negara ini menyambut hangat tawaran Beijing tersebut.

Tanggapan dan perspektif yang berbeda dari para elite Indonesia dalam merepons visi dan aksi inisiatif jalur sutra darat dan maritim abad ke-21 China itu adalah realitas yang harus dijawab Beijing.

Di luar tantangan yang datang dari kalangan elite Indonesia itu, ada hambatan lain yang dihadapi China dalam upayanya mewujudkan ambisi maritimnya tersebut.

Prashanth Parameswaran (2017) mengingatkan bahwa masalah nyata yang dihadapi China dalam mewujudkan ambisi "Belt and Road Initiative"-nya ini tidak sekadar pertanyaan soal manajemen persepsi atau skala.

Lebih dari itu, masalahnya juga terkait dengan "tantangan-tantangan struktural" yang suka tidak suka harus dijawab China jika negara itu benar-benar ingin berhasil mewujudkan ambisi maritimnya itu (Parameswaran, 2017). (Ant).     

Editor: M. Tohamaksun

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga