Penggunaan internet 95 persen untuk sosial media

Bogor (Antara) - Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan sekitar 63 juta masyarakat Indonesia menggunakan internet dimana 95 persen penggunaannya untuk sosial media yakni facebook dan twitter.

"Pengguna facebook Indonesia nomor empat setelah USA, Brazil, dan India. Sedangkan twitter kita peringkat ke lima di dunia setelah USA, Brazil, Jepang dan Inggris," ujar Direktur Pelayanan Informasi Internasional, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominikasi dan Informasi, Selamatta Sembiring dalam simposion internasional komunikasi pembangunan untuk pembangunan berkelanjutan masyarakat perdesaan, di IPB Kampus Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu.

Kementerian Komunikasi dan Informasi juga merilis jumlah pengguna "gadget" di Indonesia sebanyak 280 juta, dimana 63 persennya menggunakan telepon pintar (smart phone).

Indonesia memiliki radio penyiaran dan televisi milik pemerintah seperti RRI dan TVRI. Tapi juga terdapat 100.000 lebih stasiun radio baik pemerintah dan swasta.

Begitu juga dengan televisi, terdapat 300 stasiun televisi lokal dan empat juta televisi kabel.

Di Indonesia juga terdapat 415 koran, 495 majalah, 257 tabloid, dan 5 juta pengguna blogger.

"Pada tahun 2009 terdapat sekitar 5.560 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Indonesia yang menjadi wadah diskusi dalam mendapatkan informasi," kata Selamatta

Selamatta menyebutkan, berbicara komunikasi di masyarakat Indonesia yang cukup heterogen, memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengakses komunikasi.

Beberapa kelompok masyarakat ada yang dengan mudah mendapatkan akses informasi melalui media masa, dan ICT. Dan sebagian lagi sulit mendapatkannya karena terbatasnya fasilitas sumberdaya manusia.

Menurut Selamatta, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan informasi dan komunikasi pembangunan seperti mengembangkan, memberdayakan institusi sosial komunikasi yang ada di masyarakat.

"Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor 8 tahun 2010 menyebutkan, kelompok sosial komunikasi harus di berdayakan dan dikembangkan," kata Selamatta.

Dalam perkembangannya, lanjut Selamatta, implementasi program informasi desa dan kelompok komunikasi sosial kedepannya akan menjadi KIM.

Selamatta menambahkan, dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatikan, nomor 22 tahun 2010 terkait standar service minimum (SPM) dalam bidang komunikasi dan informatika di kabupaten atau kota sangat jelas diamanatkan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki dua tugas pokok, yakni menyebarluaskan informasi nasional dan pembedayaan serta menyebarluaskan KIM.

"Ini menjadi mandat untuk diterapkan di pemerintah daerah," katanya.

Selamatta menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong implementasi dua tugas pokok di daerah secara berkelanjutan.

Dengan adanya pembedayaan kelompok komunikasi sosial merupakan salah satu keberhasilan dari penerapan dan fungsi KIM di pemerintah daerah.

"KIM adalah tempat memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan informasi, berdikusi, dan mendapatkan informasi secara berkelompok untuk membangun jaringan kerja, menyebarkan informasi kepada kelompok. Juga, menjadi motor penyampaian aspirasi publik," katanya.

Simposium Komunikasi Pembangunan diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Indonesia (Forkapi) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Simposium tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, pemerintahan, mahasiswa, dosen dari sejumlah perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemerhati masyarakat petani.

Acara tersebut mengahadiri pembicara utama diantaranya, Prof Ameritus Dr Felix Librero, dari Univesitas Filiphina, dan Prof Adnan Husein dari Universitas Sains Malaysia, serta Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Ketua Forkami, Aida Vitayala menyebutkan pentingnya peran komunikasi dalam pembangunan sehingga membutuhkan sarana komunikasi yang baik agar program dapat berjalan baik.

"Kami melihat tingkat penggunaan teknologi komunikasi masyarakat sudah tinggi tapi masih belum optimal dalam bidang edukasi. Oleh karena itu simposium ini kami gelar untuk mencari solusi dan strategi agar komunikasi dan informasi ini dapat meningkatkan edukasi di masyarakat," katanya.