Bupati Karawang sebut sektor kesehatan dan pendidikan prioritas pembangunan

Karawang (ANTARA) - Bupati Karawang Aep Syaepuloh menekankan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027, karena keduanya langsung dirasakan masyarakat.

"Di antara hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung adalah sektor kesehatan dan pendidikan," kata bupati usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Karawang, Kamis.

Atas hal tersebut, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi skala prioritas dalam pembangunan daerah.

Ia mengatakan, perbaikan sekolah saat ini dilakukan secara bertahap dengan target dapat diselesaikan dalam waktu lima tahun.

Baca juga: Bupati Karawang ingatkan seluruh ASN agar patuhi kebijakan WFH dan efisiensi BBM
Baca juga: Bupati Karawang : Masyarakat dan guru awasi program MBG
‎
Untuk sektor kesehatan, Pemkab Karawang juga tengah mendorong peningkatan fasilitas layanan. Salah satunya, RSUD Rengasdengklok yang ditargetkan mulai beroperasi pada Mei 2026.

Pemkab juga akan menyiapkan operasional Gedung IGD RSUD Karawang.
‎
Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan Puskesmas Kotabaru dan Puskesmas Jatisari untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat.
‎
Kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Karawang Tahun 2027 yang digelar di aula Pemkab Karawang dihadiri unsur forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh camat, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga tokoh masyarakat.

Baca juga: Bupati Karawang: Tak ada pungutan dalam mutasi dan rotasi ratusan kepsek

Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal arah pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan di wilayah Karawang bisa berjalan optimal, merata, dan berkelanjutan.

Menurut dia, DPRD Karawang memiliki tanggung jawab konstitusional sesuai amanat undang-undang untuk memastikan pembangunan daerah terus berkembang serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kami dari legislatif akan terus berkomitmen agar pembangunan bersifat kolaboratif, terintegrasi, serta seluruh usulan masyarakat dapat tertampung dan direalisasikan," katanya.

"Pembangunan di Karawang juga harus berfokus pada pemerataan, sehingga tidak terjadi ketimpangan antarwilayah," katanya menambahkan.