Membangun kembali sekolah nasional

Jakarta (ANTARA) - Revitalisasi sekolah yang dijalankan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pergeseran pendekatan dalam pembangunan pendidikan nasional. Program yang sebelumnya identik dengan perbaikan fisik terbatas kini diarahkan pada intervensi yang lebih terstruktur, berbasis data, dan melibatkan satuan pendidikan sebagai pelaku utama.

Kondisi awal yang melatarbelakangi program ini relatif seragam di banyak daerah. Kerusakan fisik bangunan sekolah, mulai dari atap bocor, dinding retak, hingga keterbatasan ruang kelas, masih menjadi persoalan yang menghambat proses belajar. Dalam konteks ini, intervensi negara menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan standar minimum layanan pendidikan terpenuhi.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan menempatkan tiga prinsip utama sebagai dasar pelaksanaan, yaitu keselamatan, perbaikan menyeluruh, dan gotong royong. Pendekatan ini menggeser pola lama yang cenderung terpusat menjadi lebih berbasis kebutuhan riil di tingkat sekolah. Verifikasi data dilakukan secara berkala untuk memastikan sasaran program sesuai dengan kondisi lapangan.

Hingga akhir 2025, lebih dari 16 ribu satuan pendidikan telah direvitalisasi. Angka tersebut menunjukkan percepatan dibandingkan target awal. Pada 2026, pemerintah meningkatkan skala program dengan target 71.744 satuan pendidikan dan alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun. Realisasi awal menunjukkan penyaluran dana mencapai Rp2,6 triliun dengan ribuan sekolah telah memasuki tahap implementasi.

Model pelaksanaan program juga berubah signifikan melalui skema swakelola. Sekolah diberi kewenangan untuk mengelola proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Mekanisme ini membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sekitar, termasuk orang tua siswa dan tenaga kerja lokal.

Data Kantor Staf Presiden menunjukkan program revitalisasi telah menyerap 238.131 tenaga kerja lokal. Setiap proyek rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat. Tenaga yang terlibat mencakup pekerja konstruksi, pengawas proyek, hingga tenaga pendukung lainnya. Dalam praktiknya, model ini mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal karena belanja material dan kebutuhan proyek dilakukan di sekitar lokasi sekolah.

Dampak ekonomi tidak terbatas pada sektor konstruksi. Sekitar 58.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah disebut turut terlibat dalam rantai aktivitas program. Kehadiran pekerja meningkatkan permintaan terhadap kebutuhan konsumsi harian, yang pada gilirannya mendorong pendapatan pedagang kecil. Aktivitas ekonomi juga merembet ke sektor transportasi dan jasa pendukung lainnya.

Pendekatan swakelola dinilai memberikan efisiensi sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Dalam sejumlah kasus, sekolah mampu mengoptimalkan anggaran untuk menambah ruang kelas atau memperbaiki fasilitas lain di luar rencana awal. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pemanfaatan sumber daya yang sebelumnya tidak terjadi dalam model pembangunan terpusat.

Distribusi program revitalisasi juga diarahkan untuk menjangkau wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kawasan terdampak bencana, serta wilayah kepulauan menjadi prioritas utama. Pemerintah menetapkan fokus pada sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana sebagai langkah percepatan pada 2026, sebelum memperluas ke sekolah dengan tingkat kerusakan berat lainnya.

Selain aspek fisik, program revitalisasi mulai terintegrasi dengan agenda digitalisasi pendidikan. Sepanjang 2025, perangkat pembelajaran digital telah disalurkan ke ratusan ribu satuan pendidikan. Pemerintah juga mengatasi kendala infrastruktur dasar dengan menyediakan akses internet bagi lebih dari 8.000 sekolah yang sebelumnya belum terhubung, termasuk melalui pemanfaatan teknologi satelit. Di sisi lain, kerja sama dengan penyedia listrik dilakukan untuk menjangkau lebih dari 2.300 sekolah yang belum memiliki akses listrik.

Bukan hanya fisik

Integrasi antara revitalisasi fisik dan digitalisasi menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun standar layanan pendidikan yang lebih merata. Namun, capaian tersebut masih menyisakan tantangan pada aspek pemanfaatan. Ketersediaan fasilitas tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran jika tidak diikuti oleh perubahan dalam praktik pengajaran.

Dalam konteks ini, peran guru menjadi faktor penentu. Perubahan pola pikir dalam memanfaatkan fasilitas baru, penguatan pendampingan, serta pengurangan beban administrasi menjadi isu yang terus disoroti. Tanpa intervensi pada aspek tersebut, revitalisasi berpotensi berhenti pada perbaikan infrastruktur tanpa menghasilkan perubahan signifikan pada hasil belajar.

Program revitalisasi juga memperlihatkan keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan pembangunan ekonomi daerah. Skema swakelola menciptakan efek berganda yang tidak hanya meningkatkan kualitas sarana pendidikan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal. Hal ini menjadi relevan dalam konteks pemulihan ekonomi di sejumlah wilayah yang masih menghadapi keterbatasan lapangan kerja.

Di sisi lain, peningkatan skala program pada 2026 menuntut konsistensi dalam pengawasan dan akuntabilitas. Besarnya anggaran dan luasnya cakupan wilayah membutuhkan sistem monitoring yang mampu memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga. Verifikasi data, transparansi penggunaan dana, serta pelibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga efektivitas program.

Secara struktural, program revitalisasi menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan berbasis proyek menuju pendekatan berbasis sistem. Sekolah tidak lagi diposisikan sebagai penerima manfaat semata, lebih dari itu, sebagai aktor yang terlibat langsung dalam proses pembangunan. Model ini memberikan ruang adaptasi terhadap kebutuhan lokal sekaligus mempercepat proses implementasi.

Dalam perkembangan saat ini, revitalisasi sekolah menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk pemerataan kualitas pendidikan nasional. Intervensi fisik, penguatan infrastruktur digital, serta pelibatan masyarakat membentuk kerangka kebijakan yang saling terkait. Namun, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan dan kemampuan sistem pendidikan dalam mengoptimalkan fasilitas yang telah dibangun.