Kota Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, menguji sejauh mana dampak nyata Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Pembahasan itu mengemuka dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor bersama Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi di Bogor, Kamis.
Anggota Pansus LKPJ, Karnain Asyhar, menyampaikan bahwa secara makro kinerja Pemerintah Kota Bogor menunjukkan tren positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 79,75, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Namun demikian, ia menegaskan capaian tersebut perlu diuji lebih dalam pada tataran implementasi di lapangan.
Baca juga: Rapat Paripurna, DPRD Kota Bogor bentuk 3 Pansus, soroti LKPJ 2025 dan tata kelola aset
“Secara angka makro, kinerja ini patut diapresiasi sebagai sinyal pemulihan dan stabilitas pembangunan daerah. Namun demikian, keberhasilan statistik ini perlu diuji lebih dalam sejauh mana capaian tersebut benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Karnain.
Selain capaian makro, Pansus juga menyoroti kualitas belanja daerah. Realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor pada 2025 tercatat melampaui 95 persen dengan peningkatan pendapatan daerah yang signifikan.
Karnain mempertanyakan apakah tingginya realisasi anggaran tersebut telah tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
