DPRD Jabar dukung penuh kebijakan WFH bagi ASN untuk hemat BBM dan anggaran

Bandung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah strategis untuk menghemat konsumsi BBM dan anggaran daerah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menegaskan bahwa kebijakan yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto ini bukan sekadar fleksibilitas kerja, melainkan upaya konkret efisiensi birokrasi menghadapi ancaman krisis energi akibat ketegangan geopolitik dunia.

"Kebijakan WFH ini harus didukung sebagai bagian dari efisiensi birokrasi. Di tengah ancaman krisis energi global, setiap penghematan BBM dari mobilitas ASN sangat berarti," ujar Iwan dalam keterangan di Bandung, Sabtu.

Baca juga: WFH bagi ASN Pemprov DKI dipastikan bukan hari Rabu
Baca juga: WFH bagi ASN, legislator: Layanan masyarakat harus tetap optimal

Menurutnya, dengan populasi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencapai lebih dari 33.000 orang, penerapan kerja jarak jauh ini berpotensi memangkas drastis biaya operasional kantor, mulai dari penggunaan listrik, air, hingga anggaran transportasi.

Meski demikian, Iwan mewanti-wanti agar performa pelayanan publik tidak menurun dengan memperketat pengawasan digital melalui sistem GPS dan absensi daring.